KEBIJAKAN PEMERINTAH

Menhan Sebut 80% Timah Diselundupkan, Potensi Pajaknya Hilang

Redaksi DDTCNews
Kamis, 11 Desember 2025 | 12.30 WIB
Menhan Sebut 80% Timah Diselundupkan, Potensi Pajaknya Hilang
<p>Ilustrasi. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan hormat saat serah terima kendaraan maung di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/3/2025). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/agr</p>

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut 80% hasil timah Indonesia telah diselundupkan ke luar negeri tanpa membayar pajak.

Sjafrie mengatakan praktik penyelundupan timah berlangsung selama puluhan tahun. Akibatnya, negara mengalami kerugian besar karena hasil buminya dikeruk tetapi tidak memberikan kontribusi apapun terhadap penerimaan.

"[Produksi timah] 80% dibawa keluar, tanpa membayar pajak, tanpa membayar apapun kewajiban orang untuk membayar. Ini ironi bangsa kita," katanya dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin, dikutip pada Kamis (11/12/2025).

Sjafrie mengatakan pemerintah sedang berupaya menghilangkan praktik illegal mining dan penyelundupan timah yang berlangsung sejak lama. Menurutnya, penyelundupan timah ke luar negeri tercatat sempat diberantas pada 1977.

Sayangnya, penyelundupan timah kembali marak pada 1998. Sepanjang 1998 hingga September 2025, dilaporkan hanya 20% timah yang ditambang dan dikelola oleh PT Timah, sementara sisanya keluar Indonesia secara ilegal.

Menurutnya, timah ilegal tersebut mengalir ke sebuah negara yang tidak memiliki cadangan timah di dalam tanahnya. Dengan timah asal Indonesia, negara tersebut kini masuk ke dalam 10 negara pengekspor timah terbesar di dunia.

Dia menyebut besarnya penyelundupan timah juga menyebabkan kinerja keuangan PT Timah tidak optimal. Dengan potensi timah yang besar, pendapatan PT Timah semestinya bisa melonjak dari saat ini Rp1,3 triliun menjadi Rp25 triliun per tahun.

Sjafrie kemudian menyoroti lemahnya pengawasan di perbatasan negara sehingga penyelundupan komoditas tambang masih marak. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperketat pengawasan di kawasan pertambangan beserta pintu masuk dan keluarnya.

"Tugas kita sekarang di bidang pertahanan adalah menjaga ekonomi kita ini. Sustainability-nya kita jaga. Kita mesti ingat bahwa tanpa kekayaan alam, rakyat tidak bisa menikmati kemerdekaan," ujarnya. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.