Dari Uang Pajak, Sekolah Rakyat Bisa Atasi Kemiskinan Struktural

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut sekolah rakyat akan tetap menjadi program prioritas pemerintah pada 2026.

Sri Mulyani mengatakan sekolah rakyat menjadi program pemerintah untuk menyediakan pendidikan berkualitas untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini juga diharapkan mampu mengatasi kemiskinan struktural.

"Sekolah rakyat menjadi terobosan yang diinisiasi Presiden @prabowo untuk mengatasi kemiskinan struktural," katanya melalui Instagram, dikutip pada Senin (11/8/2025).

Sri Mulyani dalam unggahannya membagikan cerita saat berkunjung Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan, pekan lalu. Menurutnya, siswa sekolah rakyat tetap memiliki banyak kegiatan produktif pada akhir pekan.

Dia menjelaskan siswa sekolah rakyat adalah anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera, yang mayoritas menghadapi kesulitan bukan hanya untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Melalui sekolah rakyat, pemerintah tidak hanya membekali siswa sekolah rakyat dengan pendidikan formal, tetapi juga mendukung dengan berbagai kegiatan positif seperti ekstrakurikuler untuk mengasah kreativitas. Para siswa pun mendapatkan fasilitas asrama sehingga didukung untuk tumbuh dalam lingkungan yang baik, mendapat tempat tinggal yang layak, dipenuhi kebutuhan gizinya, dan belajar disiplin dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan berbagai manfaat tersebut, sekolah rakyat akan terus dilanjutkan dan menjadi prioritas pada 2026. Pada tahun depan, diprakirakan jumlah sekolah rakyat yang beroperasi akan meningkat menjadi 200 unit dengan jumlah siswa diproyeksikan mencapai 15.000 siswa.

"Bersama sekolah rakyat, anak-anak Indonesia tumbuh cerdas bersama dan mendapatkan akses pendidikan yang setara," ujarnya.

Pada semester I/2025, pemerintah telah merealisasikan anggaran senilai Rp327,1 miliar untuk pelaksanaan sekolah rakyat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Anggaran untuk sekolah rakyat tersebut berasal dari APBN.

Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)