JAKARTA, DDTCNews - Komisi Yudisial (KY) mengaku tidak memberikan perlakuan khusus kepada calon hakim agung (CHA) berlatar belakang hakim karier dalam setiap tahapan seleksi.
Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan mayoritas peserta seleksi CHA pada periode ini memang berlatar belakang hakim karier. Oleh karena itu, wajar bila CHA yang dinyatakan lolos mayoritas adalah mereka yang berlatar belakang hakim karier.
"Secara penilaian kita tidak melakukan diskriminasi terhadap hakim karier maupun nonkarier. Jadi jumlah pendaftarnya [hakim karier] memang lebih banyak," kata Mukti, dikutip pada Sabtu (13/7/2024).
Dengan demikian, dominannya jumlah CHA berlatar belakang hakim karier yang lolos dari seleksi CHA di KY adalah kebetulan semata. "Kita melakukan tahapan-tahapan seleksi, di situ ada seleksi sehingga kompetisi itu menghasilkan yang terbaik. Bahwa kebetulan banyak yang hakim karier, ya itu memang dari apa yang kita lakukan selama proses rekrutmen," ujar Mukti.
Perlu diketahui, tercatat ada 9 CHA yang dinyatakan lolos dari seluruh tahapan seleksi di KY. Dari 9 nama yang lolos tersebut, 8 di antaranya memiliki latar belakang jabatan di lembaga yudikatif.
Hanya ada 1 CHA yang merupakan pejabat di lembaga eksekutif yakni Auditor Utama Inspektorat II Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Diana Malemita Ginting. Diana mengikuti seleksi dalam rangka mencalonkan diri sebagai hakim agung tata usaha negara (TUN) khusus pajak.
Selain Diana, CHA TUN khusus pajak yang dinyatakan lolos dari seluruh tahapan seleksi di KY adalah L.Y. Hari Sih Advianto dan Tri Hidayat Wahyudi. Keduanya merupakan hakim Pengadilan Pajak.
Setelah dinyatakan lulus oleh KY, 9 nama CHA tersebut diserahkan ke DPR untuk mengikuti fit and proper test yang digelar oleh Komisi III DPR. "Proses ini selanjutnya menjadi kewenangan penuh DPR. Biasanya DPR akan menyelenggarakan fit and proper, dan itu terbuka biasanya, bisa dilihat di kanal-kanal medsos," ujar Mukti Fajar.
CHA yang dinyatakan lolos fit and proper test oleh Komisi III DPR akan mendapatkan persetujuan untuk menjadi hakim agung melalui rapat paripurna DPR. (sap)