IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi Minta Otorita IKN Jadi Model Transformasi Kerja bagi Pemda

Muhamad Wildan
Kamis, 14 Maret 2024 | 11.15 WIB
Jokowi Minta Otorita IKN Jadi Model Transformasi Kerja bagi Pemda

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kiri) berjalan bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/3/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menjadi model transformasi kerja dan percepatan penyediaan lahan untuk investasi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan IKN tidak hanya sekadar memindahkan ibu kota, melainkan juga harus menjadi contoh cara kerja yang efisien dan cepat bagi pemda-pemda lainnya.

"Jadi kami, terutama dari Otorita IKN, diminta untuk bekerjanya memang bisa menjadi contoh bagi pemda-pemda se-Indonesia nantinya," ujar Basuki, dikutip Kamis (14/3/2024).

Basuki menerangkan Otorita IKN harus bekerja dengan cepat, tidak berbelit-belit seperti birokrasi pada umumnya. "Justru dibentuk otorita ini untuk supaya lebih cepat, Itu arahannya Bapak Presiden," kata Basuki.

Mengenai penyediaan lahan untuk investasi, Basuki mengatakan Jokowi telah mendorong setiap instansi untuk memperjelas dan mempercepat status lahan. Hal ini berlaku utamanya atas lahan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan lahan untuk investasi.

Basuki menerangkan arahan Jokowi terkait penyediaan lahan untuk investasi dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan terkait kecepatan investasi dari para investor.

"Lahan bagi investor harus ditetapkan statusnya. Sarannya dari Pak Menteri Investasi, beli. Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh Otorita IKN asal tidak melanggar aturan. Kerja cepat, tetapi tidak melanggar aturan," ujar Basuki.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan investasi perlu segera direalisasikan di lapangan guna mendukung terbentuknya ekosistem perkotaan di IKN.

"Jadi selain istana, kantor-kantor menteri, infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR, tentu ada fasilitas-fasilitas untuk publik sehingga kota itu bisa layak huni dan dicintai," ujar Bambang. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.