BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Salah satu kewajiban wajib pajak yang status NPWP-nya aktif adalah melaporkan SPT Tahunan. Hal ini juga berlaku bagi wajib pajak karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Perlu diingat, pemenuhan kewajiban perpajakan dilihat dari aktif-tidaknya status NPWP (efektif/non-efektif). Jika status NPWP aktif maka wajib pajak harus tunduk pada kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Sebaliknya, jika NPWP non-efektif maka wajib pajak dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Tahunan.
"Sepanjang status NPWP aktif silakan melaporkan SPT Tahunan ya," cuit contact center DJP menjawab pertanyaan netizen, Selasa (6/2/2024).
Penjelasan DJP di atas menjawab pertanyaan seorang netizen di media sosial. Kepada akun resmi Kring Pajak DJP, wajib pajak tersebut mengaku mendapat tagihan pelaporan SPT Tahunan 2023 atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hanya saja, dia sendiri terkena PHK dan belum kembali bekerja.
Sebagai solusi atas kondisi tersebut, wajib pajak yang tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan/atau subjektif bisa menonaktifkan NPWP-nya. Jika seorang karyawan yang di-PHK memang tidak lagi mendapat penghasilan dan kondisinya memenuhi kriteria penetapan wajib pajak nonefektif (WP NE) maka dirinya bisa mengajukan penonaktifan NPWP.
Wajib pajak yang tidak lagi bekerja bisa mengajukan status NPWP jadi nonefektif melalui 2 cara. Cara pertama, wajib pajak mengajukan permohonan penetapan WP NE ke KPP terdaftar dengan mengisi formulir permohonan WP NE. Jangan lupa membawa lampiran permohonan berupa salinan KTP, NPWP, dan surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak sudah berhenti bekerja atau tidak memiliki penghasilan dari usaha.
"Kedua, hubungi Kring Pajak 1500200. Setelah pengajuan diterima, status kawan pajak berubah jadi NE. Jadi enggak perlu lapor SPT," sambung DJP.
Ada 11 kriteria yang membuat seorang wajib pajak bisa berstatus nonefektif (WP NE). Namun, 3 kriteria yang utama adalah, pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP (penghasilan tidak kena pajak).
Ketiga, wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada poin kedua di atas yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan.
Kriteria lain yang membuat seorang wajib pajak bisa berstatus nonefektif (WP NE) bisa dilihat pada PER-04/PJ/2020. Jika kondisi seorang wajib pajak yang tidak lagi bekerja memenuhi salah satu dari seluruh kriteria tersebut maka bisa mengajukan permohonan WP NE.
Jika disetujui dan ditetapkan sebagai WP NE maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Pertama, tidak melaksanakan kewajiban penyampaian SPT. Kedua, tidak diterbitkan surat teguran sekalipun tidak menyampaikan SPT (terhitung sejak ditetapkan sebagai WP NE).
Ketiga, tidak diterbitkan surat tagihan pajak (STP) atas sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT (terhitung sejak ditetapkan sebagai WP NE). (sap)
@DitjenPajakRI @kring_pajak masih saja ditagih lapor pajak penghasilan. Kan blm ada penghasilan sejak #PHK
— Budi Utomo (@BudiDelta) February 5, 2024
