Petugas disdukcapil melakukan perekaman KTP elektronik bagi penyandang disabilitas mental di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (20/7/2023). ANTARA FOTO/Anis Efizudin/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Dana pinjaman dari World Bank senilai US$250 juta akan digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur pengelolaan data kependudukan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan salah satu kebutuhan yang hendak dipenuhi menggunakan dana ini adalah alat perekam keliling. Alat ini dianggap perlu agar target pendataan bisa dipenuhi.
Suhajar mengatakan pemberian identitas melalui pendataan merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat. "Yang paling dulu melindungi rakyat adalah Dukcapil. Lahir anak-anak langsung lahir surat lahir, itu kan perlindungan. Seorang anak baru lahir langsung keluar surat lahirnya," ujar Suhajar, dikutip Rabu (9/8/2023).
Selain alat perekam keliling, dana pinjaman dari World Bank juga akan digunakan untuk membangun server, storage, data center, dan memperkuat sistem identitas kependudukan digital (IKD).
"Dana yang kita pinjam tadi adalah juga untuk penguatan sistem keamanan, pembangunan backup system, data center baru, dan penguatan organisasi," kata Suhajar.
Data kependudukan dalam sistem yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil nantinya akan dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai dasar untuk memberikan layanan kepada masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan oleh BPJS hingga perpajakan.
Untuk diketahui, World Bank bakal memberikan pinjaman senilai US$250 juta atau Rp3,7 triliun kepada pemerintah melalui Kemendagri hingga 2025 guna memperkuat sistem kependudukan dan pencatatan sipil.
Menurut World Bank, sistem identifikasi identitas penduduk adalah faktor kunci dalam pembangunan. Kapabilitas pemerintah dalam memverifikasi identitas diperlukan untuk mendukung pemberian layanan perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga jasa keuangan.
"World Bank siap mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan identifikasi digitalnya serta memanfaatkan teknologi untuk mencapai taraf perekonomian maupun inklusi sosial yang lebih baik bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama bagi mereka yang rentan dan berada di daerah tertinggal," ujar Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen pada Mei 2023. (sap)