BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mematangkan insentif pajak untuk kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan. Langkah ini diharapkan sejalan dengan fokus pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia.
Ferry Irawan, Asisten Deputi Ekonomi Daerah dan Sektor Riil Kemenko Perekonomian mengatakan hal tersebut di sela-sela peluncuran indeks komitmen mengurangi ketimpangan dari Development Finance International dan Oxfam.
"Nanti akan mengurangi beban pajaknya melalui tax allowance. Jadi, kegiatan perusahaan seperti training sertalink and match jadi bagian yang bisa dikompensasikan biayanya dalam bentuk pengurangan pajak," katanya, Senin (8/10/2018).
Pemberian insentif ini berjalan secara paralel dengan pemerintah yang tengah fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) pada tahun depan. Dengan demikian, harmonisasi regulasi penting agar tidak ada kendala teknis saat pemberian insentif.
“Jadi sekarang yang dilakukan adalah bagaimana mencocokan kebijakan besar nasionalnya dengan sistem monitoring di aspek administrasi perpajakannya,” imbuhnya.
Seperti diketahui, fokus kebijakan pemerintah untuk tahun depan berubah dari pembangunan infrastruktur fisik menjadi peningkatan kapasitas SDM. Dengan demikian, pembangunan fisik dapat dimanfaatkan tenaga kerja lokal dengan maksimal.
Ferry menyebut pemberian insentif untuk kegiatan vokasi dan litbang ini dapat menekan angka pengangguran di jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Kondisi ini pada akhirnya akan mengerek daya saing dan tingkat kompetisi tenaga kerja lokal.
“Kita coba gabungkan itu semua untuk mengatasi pengangguran di usia muda atau usia produktif melalui kebijakan vokasi. Untuk mengawal itu kita gunakan juga instrumen fiskal,” imbuhnya. (kaw)
