Rupiah Terlemah Setelah Krisis, Ini Kata BI

JAKARTA, DDTCNews – Nilai tukar rupiah tembus Rp14.700 per dolar Amerika Serikat. Angka ini mencatatkan level terlemah setelah krisis moneter 1998.

Pergerakan nilai tukar rupiah dalam satu bulan terakhir bergerak di atas Rp14.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Pada penutupan perdagangan pasa spot sesi I hari ini, Jumat (31/8/2018), rupiah bertengger di level Rp14.710 per dolar AS.

Sementara, kurs tengah (Jisdor) Bank Indonesia (BI) pada Jumat (31/8/2018) dipatok senilai Rp14.711 per dolar AS. Angka ini juga melemah sekitar 0,38% dibandingkan dengan posisi hari sebelumnya Rp14.655 per dolar AS.

Kondisi nilai tukar rupiah ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump yang berencana mengenakan tarif terhadap impor tambahan China senilai US$200 miliar, setelah periode komentar publik untuk rencana tersebut berakhir pekan depan.

Pernyataan itu jelas yang mendukung pemberlakuan tarif lanjutan atas produk impor dari China. Dengan demikian, tensi perang dagang antara AS dan China kembali memanas. Kondisi ini berisiko pada perdagangan dan perekonomian secara global.

Di samping itu, menyusul krisis di Turki, Krisis terjadi di Argentina. Ini menyebabkan pelamahan nilai tukar peso. Argentina pun mengajukan pinjaman senilai US$50 miliar pada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund /IMF).

Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara mengatakan posisi rupiah yang melemah terhadap dolar AS masih lebih baik jika dibandingkan dengan jilai tukar negara-negara lain. Dia mencontohkan mata uang Swedia melemah 10% terhadap dolar AS sepanjang tahun ini.

Menurutnya, seluruh mata uang dunia melemah terhadap dolar AS. Kondisi ini dikarenakan terjadinya kenaikan suku bunga bank sentral AS dan perang dagang antara AS dan China. Mata uang negara emerging market,termasuk Indonesia, terkena dampaknya.

“Tapi mata uang lain juga semuanya melemah jadi bukan sesuatu yang luar biasa ya. Yang penting bahwa stabilitas ekonomi dan keuangan bisa terjaga dengan baik ya likuiditas terjaga baik,” ujar Mirza.

Kendati demikian, sambungnya, BI akan terus memonitor dan waspada terkait segala dinamika yang terjadi. Mirza mengatakan pemerintah juga menjaga defisit fiskal dari produk domestik bruto (BI). (kaw)