BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang akan memungkinkan sistem pembayaran yang saling interkoneksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan GPN ini bisa digunakan untuk menambah basis perpajakan.
Ia menyatakan, karena transaksi yang terekam secara elektronik, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mendapatkan informasi tersebut. "Itu database penting untuk kewajiban perpajakan yang adil. Indonesia betul-betul memiliki seluruh rekaman mana yang objek dan subjek pajak dan mana yang tidak," kata Sri Mulyani di Gedung BI, Senin (4/12).
Ia melanjutkan, hal ini tata kelola perpajakan menjadi baik karena bisa mengurangi kemungkinan fiskus buat data-data atau angka-angka sendiri. "Kalau sudah online, tata kelolanya baik," ujarnya.
Menurutnya, peluncuran GPN adalah langkah maju untuk meningkatkan infrastruktur demi perkembangan perekonomian Indonesia.
"Gerbang ini adalah suatu gerbang pembayaran nasional, sama seperti yang dimiliki oleh negara-negara maju lainnya dan ini merupakan suatu prasyarat infrastruktur untuk makin mengembangkan ekonomi Indonesia. Melalui peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional, kita berharap seluruh transaksi pembayaran di Indonesia bisa dilakukan lebih efisien. Ini merupakan langkah maju bagi berkembangnya perekonomian Indonesia," jelasnya.
Sebagai informasi, GPN merupakan sebuah sistem yang terdiri atas Standard, Switching, dan Services. Ketiga sistem ini dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.
Dengan adanya GPN, pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik akan dapat dijalankan dengan interkoneksi (saling terhubung) dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan).Â
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan GPN untuk mendukung basis data perpajakan ini adalah salah satu langkah dari BI untuk merealisasikan komitmen Indonesia untuk Automatic Exchange Of Information (AEoI).
"Kami di bank sentral transaksi ini harus terhubung dulu lalu kami dukung AEoI, tetapi kami ingin jaga ini betul-betul digunakan untuk benar dan akurat," ucapnya.
Menko Perekonomian Darmin Nasution menambahkan ekonomi digital itu tidak bisa dihindari. Oleh karena itu Indonesia harus punya konsep lebih dulu untuk memantau transaksinya supaya pemain tidak lebih dulu berkembang. (Amu)
