BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Badan Pusat Statistik (BPS) dituntut untuk menyediakan data berdasarkan keadaan sebenarnya. Kendati demikian, Kepala BPS Suhariyanto mengakui terkadang data-data yang dirilis BPS tersebut tidak menyenangkan sejumlah pihak, terutama untuk data yang tidak positif.
Menurutnya, data-data yang tidak menyenangkan itu seharusnya menjadi bahan untuk memperbaiki kesalahan di masa mendatang. Selain itu, ada pula tantangan yang dihadapi terkait dengan ragam dan kualitas data yang harus disediakan, perkembangan teknologi, serta tuntutan stakeholders untuk memperoleh data berkualitas.
“Kami menyajikan data sebenarnya, kami menjunjung tinggi kualitas data seperti relevansi, keakuratan, ketepatan waktu, aksesibilitas dan keterbandingan. Seharusnya hal itu menjadi peringatan untuk memperbaiki institusi mereka dalam tujuan pembangunan,” ujarnya di Kantor BPS Pusat Jakarta, Selasa (26/9).
Dia menyebutkan berbagai data ekonomi telah disediakan oleh BPS secara terperinci hingga setiap provinsi. Data ekonomi tersebut seperti pertumbuhan ekonomi, ekspor, impor, nilai tukar rupiah, inflasi, deflasi, kunjungan wisatawan asing dan domestik, Produk Domestik Bruto (PDB), hingga upah harian buruh tani.
BPS pun semakin meningkatkan kualitas data yang diperolehnya melalui pemanfaatan big data yang dimiliki. Pasalnya kualitas data BPS berperan pada saat pemerintah merancang kebijakan baru maupun merevisi kebijakan untuk menyesuaikan keadaan di berbagai wilayah.
Pria yang akrab disapa ‘Kecuk’ itu pun berencana untuk menggunakan mobile positioning data yang merupakan bagian big data. Hal itu dilakukan melalui sinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Telkomsel, bahkan dia pun ingin hal ini mengikutsertakan Kementerian atau Lembaga.
“Dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional maka sudah sewajarnya kerja dengan berbasis data. Ini adalah seruan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersama membangun Indonesia mengacu kepada data statistik sebagai landasan,” paparnya.
Selain itu, menurutnya BPS telah menyajikan data Produk Domestik Bruto (PDB) untuk ekonomi kreatif, membuat indikator baru pelaksanaan SDGs, seperti kekerasan terhadap perempuan, persepsi anti korupsi dan lainnya. Hal ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mencari data yang otentik.
