BERITA TERKINI
NEW DELHI, DDTCNews – Mulai bulan Oktober 2016, subjek pajak luar negeri India menjadi wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) dari aset yang dimilikinya di India. Maka dari itu, pada akhir September ini, warga yang merupakan non-resident Indian (NRI) harus mengungkapkan seluruh aset yang mereka miliki di India.
Dalam laporan terkait Skema Deklarasi Penghasilan (Income Declaration Scheme/IDS) 2016 yang dibuat oleh Ditjen Pajak India tertulis bahwa ada kewajiban NRI untuk mengklarifikasi semua sumber penghasilan yang berasal dari aset (investasi) di India.
“Jika sumber penghasilannya tidak jelas, NRI dapat dikenakan pajak sesuai UU PPh. Penghasilan tersebut dianggap sebagai penghasilan yang dirahasiakan, sehingga harus dilaporkan melalui skema IDS 2016,” dalam keterangan tertulis yang diterbitkan Ditjen Pajak India.
Melalui skema ini pula, NRI diwajibkan membayar biaya tambahan dan penalti atas penghasilan yang belum dilaporkan tersebut.
Pakar keuangan Jose Chacko mengutarakan tujuan pemerintah mencanangkan IDS 2016 yaitu ingin memperluas basis pajak di India. Dari perluasan basis pajak tersebut, pemerintah dapat memperbesar belanja atau mengecilkan tarif pajak India di masa yang akan datang.
“Penghasilan yang tidak diungkapkan tersebut seperti bom waktu. Maka, ungkapkan saja penghasilan tersebut dalam IDS 2016 ini. Mulai dari mengisi formulir, membayar pajaknya, dan penaltinya. Semuanya harus dibayar sebelum tanggal 30 November 2016," tambahnya dikutip dari Times of Oman.
Jose juga menjelaskan, NRI yang ikut dalam IDS mendapat banyak keuntungan, di antaranya tidak dikenakan pajak kekayaan atas aset yang diungkapkan, tidak ada pemeriksaan terhadap aset tersebut, dan perlindungan hukum.
Dilansir Times of Oman, NRI yang akan menggunakan IDS 2016 wajib membayar tarif pajak sebesar 45% dari penghasilan yang tidak diungkapkan, yang terdiri dari tarif PPh sebesar 30%, biaya tambahan sebesar 7,5%, dan penalti sebanyak 7,5% dari penghasilan yang tidak diungkapkan. (Gfa)
