BERITA TERKINI
SAMARINDA, DDTCNews – Hingga semester I berakhir, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belum juga menerima rancangan APBD Perubahan (APBD-P) 2016. Selama belum ada kepastian angka dana perimbangan, Pemkot Samarinda enggan berspekulasi terkait pembahasan anggaran perubahan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda Mursyid Abdul Rasyid mengakui draf yang diterima Banggar hanya rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2017. Untuk APBD-P tahun 2016 belum ada.
"Tak masalah meskipun hingga saat ini APBD-P 2016 belum juga ada, asalkan tidak lewat dari bulan November," ujarnya.
Mursyid memaklumi bila terdapat pemotongan lagi dalam APBD-P 2016, karena di tahun lalu dana perimbangan juga dipangkas Rp500 miliar. "Tahun lalu harusnya mendapat Rp3,1 triliun, tapi yang masuk ke kas hanya Rp2,6 triliun. Bila tahun ini serupa, perlu menyiapkan jalan keluar. Harus dihitung terlebih dulu kekuatan pendapatan Pemkot Samarinda, lantas lakukan proyeksi," jelasnya.
Secara terpisah, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang mengatakan belum mendapat kepastian angka dana perimbangan yang akan diperoleh pemkot. “Saat ini, Dinas pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih rapat dengan Kemenkeu,” katanya.
Meski begitu, Jaang mengakui hal ini tak menjadi persoalan, namun sebaliknya, hal ini akan menjadi bukti kehati-hatian pemkot dalam mengelola keuangan. Apalagi, pada tahun 2015, kucuran dana perimbangan yang didapat nyatanya tidak sesuai ekspektasi. “Realistis saja saat ini. Ketimbang sakit kepala nanti,” tambahnya
Sebelumnya, seperti dilansir oleh kaltim.prokal.co, TAPD Samarinda memilih untuk menunda membahas anggaran perubahan 2016, dikarenakan angka dana perimbangan, bantuan provinsi (banprov), dan dana alokasi khusus (DAK) yang masih belum jelas.
Pelaksana Teknis (Plt) Sekretaris Kota Samarinda Hermanto menambahkan kondisi keuangan pemkot jauh dari estimasi yang dibuat. Dari usulan yang diajukan dalam APBD murni 2016 senilai Rp3,1 triliun, terpangkas menjadi Rp2,4 triliun. "Jumlah itu pun kian mengerucut setelah terpangkas untuk membayar utang kepada pihak ketiga senilai Rp335 miliar," katanya. (Amu)
