BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BOJONEGORO, DDTCNews - Kanwil DJP Jawa Timur II menyerahkan seorang tersangka tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.
Kepala Kanwil DJP Jatim II Lusiani mengatakan tersangka ITH diserahkan kepada Kejari Bojonegoro karena menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif.
Menurutnya, ITH sebagai Dirut PT RPM dengan sengaja melakukan tindak pidana perpajakan menggunakan faktur pajak fiktif.
"Tersangka ITH menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan juga tidak menyetorkan pajak," katanya dikutip pada Sabtu (20/11/2021).
Lusiani menuturkan tersangka menggunakan faktur pajak fiktif dan tidak membayar PPN mulai Januari 2018 hingga Desember 2019. Akibat aksinya kerugian pada pendapatan negara mencapai Rp337,4 juta.
Tersangka tidak sendirian dalam menjalankan aksi pidana perpajakan tersebut. ITH dibantu oleh S yang sama-sama menduduki jabatan sebagai direktur di PT RPM. Saat ini S masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Adapun ITH diduga kuat melakukan tindak pidana perpajakan dan melanggar beberapa regulasi dalam UU KUP. Tersangka dijerat dengan Pasal 39A huruf a UU KUP yaitu dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
Kemudian Pasal 39 ayat (1) huruf i yaitu tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Lalu Pasal 39 ayat (1) huruf d yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
Lusiana menegaskan upaya penegakan hukum akan terus dilakukan dilakukan, khususnya di Kanwil DJP Jatim II. Langkah ini diambil otoritas untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perpajakan sekaligus mengamankan penerimaan pajak.
"Kanwil DJP Jawa Timur II berkomitmen akan terus melakukan upaya penegakan hukum di bidang perpajakan dalam rangka pengamanan penerimaan negara," imbuhnya seperti dilansir sidoarjoterkini.com. (sap)
