Tangani Kebocoran Pajak, Pemda Diminta Segera Perbaiki Integrasi Data

GIANYAR, DDTCNews - Anggota DPRD meminta Pemkab Gianyar, Bali untuk segera melakukan perbaikan tata kelola data potensi pajak mengingat kebocoran pajak masih kerap kali ditemui sampai dengan saat ini.

Anggota DPRD Gianyar Nyoman Kandel mengatakan penerimaan pajak masih bisa ditingkatkan meski di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak masih sangat terbuka apabila kebocoran pajak bisa ditangani.

"Masih terdapat kekurangan pembayaran pajak karena pendataan potensi pajak belum terintegrasi," katanya saat membacakan pandangan umum Fraksi PDIP, dikutip pada Selasa (27/7/2021).

Kandel menuturkan kekurangan pembayaran pajak di Kabupaten Gianyar mencapai Rp300 juta per bulan. Hal tersebut terjadi karena tidak semua pelaku usaha mengantongi izin daftar usaha dan menjadi wajib pajak daerah.

Per Desember 2020 terdapat 339 izin daftar usaha. Dari jumlah tersebut, 60 izin usaha pada bidang perhotelan, restoran dan hiburan belum terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Artinya, masih ada potensi pajak yang bisa digali dari sektor hotel, restoran, dan usaha hiburan.

Dia juga menyoroti basis data wajib pajak daerah yang belum terintegrasi antara DPM-PTSP dengan aplikasi wajib pajak milik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar Open PHR+.

Kandel menilai kedua institusi tersebut belum optimal dalam melakukan koordinasi sehingga izin usaha yang diterbitkan tidak berdampak pada kewajiban perpajakan daerah. "Koordinasi antara BPKAD dan DPM-PTSP sejauh ini masih kurang," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Gianyar Mahayastra berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap pandangan umum fraksi. Menurutnya, Pemkab Gianyar akan melakukan perbaikan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

"Apa yang disampaikan dalam pandangan umum, sesuai dengan apa yang dikoreksi dari temuan BPK, semuanya sudah ditindaklanjuti," ujarnya seperti dilansir nusabali.com. (rig)