BERITA TERKINI
Ilustrasi.
KABUPATEN KUNINGAN, DDTCNews – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat berhasil melampaui target pendapatan di sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Kabid Pendapatan II Bappenda Kabupaten Kuningan Nono Sujono mengatakan pendapatan dari sektor PBB-P2 mencapai Rp29 miliar. Dia warga perdesaan lebih tepat waktu dalam memenuhi kewajiban PBB-P2.
“Melihat dari tingkat konsistensinya terkait pembayaran PBB, itu lebih besar di sektor perdesaan. Hal ini berarti warga di perdesaan lebih taat pajak dengan membayar tepat waktu, seperti wilayah Subang, Selajambe, Darma, Ciwaru, Cilebak, dan wilayah pinggiran lainnya,” kata Nono, Jumat (20/12/2019)
Pencapaian tersebut, sambung Nono, merupakan kerja keras semua pihak terkait. Pasalnya, penagihan PBB-P2 tidak hanya hanya dilakukan petugas dari Bappenda. Proses penagihan juga merupakan bentuk kerjasama dengan penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian.
Adapun kerja sama tersebut dilakukan guna memaksimalkan dan mengoptimalkan proses penagihan PBB-P2. Dengan demikian, pendapatan di sektor PBB-P2 lebih mudah dikerek dan pada akhirnya target pendapatan yang dipatok dapat terealisasi secara maskimal.
Meski telah mencapai target, Nono menyebut masyarakat belum sepenuhnya patuh akan kewajiban pajak. Hal ini terlihat dari perbedaan antara jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dicetak oleh Bappenda
“Target pendapatan yang dicanangkan di APBD sudah 100% kita capai, bahkan kita melampaui jumlah yang ditetapkan. Namun, dilihat dari jumlah SPPT yang tercetak terlihat wajib pajak belum sepenuhnya patuh,” ujar Nono.
Lebih lanjut, Nono berujar menagih kewajiban PBB-P2 di masyarakat merupakan hal yang sulit. Menurut dia, kesadaran akan kewajiban membayar PBB-P2 khususnya, bagi warga perkotaan, masih rendah.
Melihat fakta ketimpangan tingkat kepatuhan antara warga perdesaan dan perkotaan ini, dia menduga masyarkat perkotaan mungkin terlalu sibuk dengan rutinitas masing-masing. Hal ini pada gilirannya membuat masyarakat perkotaan tidak tepat waktu dalam membayar pajak.
“Tentunya kita tidak menyalahkan wajib pajak di wilayah perkotaan. Mungkin karena kesibukan atau alasan lainnya. Di samping itu, kita tetap melakukan pengawasan secara maksimal terhadap para pemungut pajak yang ada di perkotaan,” katanya. (kaw)
