BERITA TERKINI
Wisatawan berjalan di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Kamis (4/4/2024). Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menargetkan kunjungan wisatawan pada libur Lebaran 2024 sebanyak 2 juta wisatawan. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/agr/rwa.
YOGYAKARTA, DDTCNews - Pemerintah Kota Yogyakarta, DIY memperkirakan pendapatan asli daerah (PAD) akan menyentuh Rp1 triliun seiring dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah pada 2025.
Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo mengatakan Pemkot Yogyakarta berkomitmen melakukan optimalisasi pajak untuk meningkatkan PAD setiap tahun. Dia pun memerintahkan jajarannya untuk melakukan penggalian potensi pajak daerah.
"Kajian potensi pendapatan perlu dilakukan segera supaya bisa mengetahui sebetulnya potensi pendapatan kita berapa sehingga menentukan target [pendapatan] lebih enak," katanya, dikutip pada Jumat (17/5/2024).
Singgih mengatakan pemkot bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan koordinasi pemantauan program pencegahan korupsi dan optimalisasi PAD. Salah satu masukan dari KPK yakni pembuatan kajian proyeksi PAD secara berkala.
Kajian proyeksi ini akan menjadi bahan pedoman dan evaluasi dalam meningkatkan target PAD.
Dia menilai capaian Pemkot Yogyakarta yang mendapatkan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) tertinggi di DIY sebesar 81,3 pada 2023 sudah tergolong baik. Capaian ini juga menjadi bukti komitmen Pemkot Yogyakarta untuk pemberantasan korupsi sekaligus mengoptimalkan PAD.
"Ini menjadi perhatian dan concern kami untuk meningkatkan pendapatan [daerah]," ujarnya.
Pada tahun ini, PAD Kota Yogyakarta ditargetkan senilai Rp774,27 miliar. Angka ini terdiri atas pajak daerah Rp532 miliar, retribusi daerah Rp67,12 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp32,65 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp142,49 miliar.
Apabila target PAD 2025 mencapai Rp1 triliun, artinya akan terjadi kenaikan 29,2% dari target PAD tahun ini.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Bahtiar Ujang Purnama menyebut kajian proyeksi diperlukan agar realisasi pendapatan daerah mendekati dari yang diestimasikan. Menurutnya, pemkot dapat melibatkan kalangan praktisi untuk membuat kajian proyeksi PAD secara berkala minimal 2 tahun sekali.
Selain soal kajian proyeksi, KPK juga merekomendasikan pemkot membenahi sistem administrasi pajak daerah.
"Saya berharap ada kajian proyeksi yang mendekati riil. Dari kajian itu dinas-dinas terkait dalam optimalisasi pendapatan harus lebih riil untuk bisa mengoptimalkan kinerjanya," katanya. (sap)
