BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PELABUHAN RATU, DDTCNews - Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) mengadakan kunjungan ke kediaman salah seorang wajib pajak yang juga merupakan pengurus dari sebuah badan usaha pada 11 April 2023.
Petugas dari KP2KP Pelabuhan Ratu Raymandha Mohamad Sukmayadi mengatakan kunjungan kerja tersebut dalam rangka menyosialisasikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) format baru yaitu 16 digit kepada wajib pajak.
“PMK 112/2022 mengatur penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP bagi wajib pajak orang pribadi dan NPWP 16 digit bagi wajib pajak badan. Ketentuan itu akan mulai berlaku efektif mulai 1 Januari 2024,” katanya dikutip dari situs web DJP, Kamis (11/5/2023).
Bagi wajib pajak orang pribadi, implementasi NIK menjadi NPWP perlu dilakukan pemadanan atau validasi secara mandiri melalui akun pajak DJP Online masing-masing. Untuk wajib pajak badan akan otomatis dilakukan perubahan dengan menambahkan satu digit angka 0 di depan.
“Mohon dibuka dan login di website djponline.pajak.go.id-nya, Pak. Kemudian buka menu profil. Selanjutnya, pada menu Data Utama, dilihat apakah status validitasnya sudah Valid (berwarna hijau) atau belum,” jelas Raymandha.
Jika belum, lanjutnya, wajib pajak bersangkutan perlu melakukan pengisian NIK pada kolom yang tersedia dan dilihat juga data nama, tempat, dan tanggal lahir. Wajib pajak juga harus menyampaikan data yang dibutuhkan untuk proses pemutakhiran.
“Selanjutnya, yang harus diisi yaitu data Lainnya berupa nomor handphone dan alamat email. Lalu, data KLU berupa jenis pekerjaan. Terakhir, data keluarga,” tutur Raymandha.
Pada saat bersamaan, kunjungan yang dilakukan petugas pajak tersebut juga untuk menindaklanjuti aktivasi akun pengusaha kena pajak. Tak ketinggalan, petugas juga melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL). (rig)
