Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

A+
A-
7
A+
A-
7
Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak yang mendapatkan keuntungan saat melakukan transaksi cryptocurrency harus menghitung dan menyetorkan pajaknya sendiri.

Sampai dengan saat ini, masih belum ada mekanisme pemotongan atas penghasilan dari aset kripto. Dengan demikian, ketika wajib pajak melakukan penarikan (withdraw) dari bursa aset kripto, penghasilan tersebut belum dipotong pajak.

Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan transaksi saham yang dilakukan di bursa efek. Ketika wajib pajak menjual saham di bursa efek, penjualan tersebut sudah langsung dikenai PPh final dengan tarif 0,1%.

Baca Juga: Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

"Sampai saat ini belum ada mekanisme pemotongan/pemungutan pajak berkaitan dengan transaksi dengan markeplace [yang digunakan untuk transaksi asset kripto] tersebut," ujar @kring_pajak, dikutip pada Minggu (16/1/2022).

Sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh, objek PPh adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik dari Indonesia maupun dari luar negeri.

Suatu penghasilan dapat dipakai untuk melakukan konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Merujuk pada ayat penjelas Pasal 4 ayat (1) UU PPh, pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak.

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Dalam 1 tahun pajak, terdapat kemungkinan wajib pajak memiliki lebih dari 1 sumber penghasilan. Sepanjang tidak dikecualikan dari objek pajak maka penghasilan tersebut adalah objek pajak.

Bila suatu penghasilan diperoleh wajib pajak tanpa dipotong pajak, bukan berarti penghasilan tersebut tidak terutang pajak sama sekali. "Jadi, tidak hanya penghasilan dari yang berkaitan dengan profesi saja," tulis @kring_pajak. (kaw)


Topik : cryptocurrency, aset kripto, NFT, pajak, kebijakan pajak, PPh, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Penghitungan Imbalan Bunga

Sabtu, 21 Mei 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Makin Simpel! NIK sebagai NPWP Jadi Tonggak Awal 'Single Sign On'

Sabtu, 21 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus