BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews — Berita mengenai ancang-ancang pemerintah akan kebijakan tax amnesty yang tidak sesuai harapan tersebar di beberapa media nasional pagi ini, (14/6). Pemerintah berniat menambahkan pemangkasan anggaran menjadi sebesar Rp70 triliun.
Selain itu, ada juga berita mengenai realisasi penerimaan hingga 31 Mei 2016 yang masih jauh dari target. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sampai dengan akhir Mei hanya 26,8% dari target. Di sisi lain, pemerintah juga harus membayar restitusi yang jumlahnya naik dibandingkan tahun lalu. Lantas berapa besaran restitusi yang harus dilunasi pemerintah? Berikut ringkasan berita selengkapnya:
Pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp50 triliun pada tahun ini dinilai belum cukup untuk menambal defisit. Pemerintah pun berniat untuk memangkas anggaran belanja sebesar Rp20 triliun. Dengan tambahan ini, total pemangkasan belanja yang dilakukan dalam RAPBN-P 2016 mencapai Rp70 triliun. Tambahan penghematan ini untuk mengantisipasi kebijakan tax amnesty tidak sesuai harapan.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 31 Mei 2016 baru mencapai Rp364,1 triliun, atau 26,8% dari target Rp 1.360,1 triliun. Lebih rendah sekitar 3% dibanding periode yang sama tahun lalu. Realisasi penerimaan pajak hingga saat ini masih mengecewakan. Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi baru sebesar Rp 3,4 triliun sementara Menkeu menargetkan Rp 18 triliun sepanjang tahun ini. Di sisi lain, pemerintah membayar restitusi senilai Rp 61 triliun, naik 39% dibanding tahun lalu karena meningkatnya restitusi 2015 yang baru diselesaikan.
Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi tahun depan sebesar Rp631,5 triliun. Angka tersebut naik 6,3% dari target realisasi tahun ini yang sebesar Rp594 triliun. Untuk mencapai target tersebut BKPM melakukan beberapa upaya, antara lain: pengembangan sistem pelayanan penanaman modal secara online, penambahan sarana dan prasarana pendukung PTSP Pusat, dan pembuatan peta potensi investasi untuk mengembangkan investasi di sektor-sektor strategis.
Ketua Panja RUU tax amnesty, Soepriyatno mengatakan pihaknya yakin pembahasan RUU akan rampung pekan ini. Sebelumnya, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasetiadi mengakui keinginan pemerintah untuk memperpanjang masa tax amnesty paling tidak hingga masa penyerahan dan pelaporan SPT Tahunan yang jatuh pada April 2017. Dengan perpanjangan waktu tersebut, diharapkan pelaksanaan kebijaka ini bisa lebih efektif. Terutama dalam menarik dana repatriasi dan juga mendorong penerimaan pajak.
Aturan main bagi para pebisnis aplikasi Over The Top (OTT) asing seperti Facebook, Google, dkk, belum juga rampung karena Menkominfo Rudiantara bersama sejumlah menteri lainnya masih mencari formula yang tepat terkait skema pungutan pajaknya. Rancangan peraturan ini mulai digarap sejak diterbitkannya Surat Edaran Nomor 3/2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui internet (OTT) merupakan cikal bakalnya aturan bagi OTT asing. Aturan ini juga mewajibkan OTT dalam bentuk badan usaha tetap bagi pemain asing.
Ekonomi China mulai membaik di sepanjang Mei 2016. Kondisi ini didukung dengan peningkatan produksi pabrik, tingkat konsumsi dan dukungan pemerintah atas pertumbuhan investasi swasta. Padahal sebelumnya, China terluka karana penurunan output industri.Pertumbuhan domestik bruto (PDB) China pada Mei 2016 meningkat 6,9%, masih sesuai dengan target akhir tahun yang di prediksi di level 6,5%.
Diam-diam perusahaan perangkat lunak komputer yang didirikan Bill Gates ini setuju membeli jejaring sosial karier para profesional, Linkedin Corp. Transaksi akuisisi Microsoft atas Linkedin terbilang jumbo yakni mencapai US$26,2 miliar. (Amu)
