Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Senin, 05 Desember 2022 | 09:00 WIB
SEKRETARIS I PERTAPSI CHRISTINE TJEN:
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Reportase

Belajar Pajak di Harvard Kennedy School of Government

A+
A-
7
A+
A-
7
Belajar Pajak di Harvard Kennedy School of Government

B. Bawono Kristiaji, Kepala DDTC Fiscal Research, di Kampus Harvard Kennedy School of Government USA

HARVARD, DDTCNews - Siapa yang tidak kenal Harvard University? Salah satu kampus terbaik di dunia tersebut sudah diakui sebagai pusat rujukan pemikiran, tidak terkecuali di bidang pajak.

Pada tanggal 13-24 Agustus 2018, Harvard University menyelenggarakan executive education mengenai pajak. Program rutin dengan tajuk Comparative Tax Policy and Administration (Comtax) tersebut dikelola dan diadakan di Harvard Kennedy School of Government (HKS), Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Dalam program yang prestisius tersebut, DDTC mengirimkan kepala DDTC Fiscal Research, B. Bawono Kristiaji, yang juga menjabat sebagai Partner Tax Research and Training Services.

Amerika Serikat memang bisa dibilang merupakan poros pelatihan di bidang kebijakan dan administrasi pajak. Di negara ini, pelatihan serupa juga diadakan oleh Georgia State University, Atlanta (pernah diikuti penulis di 2013 dengan sponsor dari DDTC) serta Duke University, Durham.

Baca Juga: Warga DKI Bisa Gratis PBB 100%? Bagaimana Caranya?

Program Comtax jelas berbeda dengan program lainnya karena tidak lagi memberikan materi mengenai dasar-dasar dan konsep sistem pajak yang ideal. Program selama 10 hari tersebut justru berkutat atas topik yang seringkali dianggap sulit dan krusial baik dalam desain maupun implementasinya. Harvard menawarkan kursus untuk menjawab pada situasi dan elemen apakah suatu sistem pajak dapat bekerja secara optimal dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada. Singkatnya, ini program ini desain pada level lanjutan, bukan bagi pemula.

Untuk menjamin kualitas kelas, Harvard melakukan penyaringan dengan ketat. Calon peserta diminta untuk mengirimkan CV lengkap, pengalaman kerja di bidang pajak, serta beberapa esai.

Selain itu, biaya program yang mahal agaknya juga jadi faktor yang mengeliminasi lembaga-lembaga di luar pemerintah yang ‘hanya sekadar’ ingin menorehkan nama Harvard dalam portfolio mereka. Persyaratan-persyaratan tersebut sekaligus menguji ‘daya tahan’ institusi atas konsistensi dalam berinvestasi pada sumber daya manusia. Tidak mengherankan jika mayoritas peserta berasal dari sektor pemerintah, misal Filipina, Sierra Leone, Nigeria, Brazil, dan sebagainya. Kalaupun ada di luar pemerintahan, memang merupakan lembaga yang reputable seperti: WU Global Tax Policy Center, Austria ataupun IBFD Belanda.

Baca Juga: Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Keterlibatan DDTC dalam program Comtax memang menjadi bagian dari Human Resource Development Program (HRDP) yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Sebagai informasi, pegawai yang mengikuti HRDP akan disponsori secara penuh oleh DDTC mulai dari biaya pelatihan, transportasi, akomodasi, hingga uang saku. HRDP telah menjadi keunikan sekaligus kelebihan DDTC yang selama ini memang mempunyai komitmen tinggi untuk mengembangkan para profesionalnya.

Managing Partner DDTC, Darussalam menyatakan bahwa keikutsertaan DDTC dalam Comtax harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas dan tidak sekedar komitmen membangun kapasitas sumber daya manusia. “Melalui ilmu yang diperoleh dari program ini, DDTC ingin berkontribusi secara positif dan nyata dalam pembenahan sistem pajak Indonesia, khususnya reformasi pajak,” jelasnya.

Pernyatan tersebut agaknya beralasan kuat. Melalui pembelajaran secara komparatif serta interaksi antar peserta yang berasal dari berbagai negara, resep-resep mujarab dalam mendesain sistem pajak yang tepat akan lebih mudah diperoleh. Senior Partner DDTC, Danny Septriadi mengiyakan hal tersebut. “Metode belajar pajak yang paling tepat adalah dengan melakukan komparasi.”

Baca Juga: Simak! Cara Mendapatkan Fasilitas Dividen Bebas Pajak dan Syaratnya

Danny juga memberikan catatan khusus mengenai perlunya Indonesia memberikan perhatian atas hak-hak wajib pajak. Kebetulan bahwa perlindungan hak-hak wajib pajak akan jadi salah satu topik yang akan dibahas di antara topik-topik lain, seperti: tinjauan kritis atas struktur ekonomi dan penerimaan pajak, pajak kekayaan, pemajakan digital, strategi mencegah pengelakan pajak, tarik menarik kepentingan pemungutan pajak dalam desentralisasi fiskal, ketimpangan dan pajak, pro-kontra dan desain insentif, pajak sebagai instrumen perdagangan, dan lain-lain.

Seluruh topik tersebut akan dibawakan oleh ahli-ahli pajak kelas dunia. Sebut saja, Eric Zolt, Profesor UCLA School of Law, maupun Brian Arnold, ahli pajak yang sering dimintai masukannya oleh PBB dan OECD. Ada pula nama Joel Slemrod, Profesor di University of Michigan, mantan editor dari National Tax Journal dan Journal of Public Economics, serta Glenn Jenkins, Profesor Emeritus Universitas Harvard yang banyak terlibat dengan reformasi pajak di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Grace Navarro, Deputy Director dari OECD Centre for Tax Policy and Administration, salah satu pemeran penting dalam Proyek BEPS dan pencegahan aliran dana gelap, juga akan menjadi pengajar. Masih ada nama-nama lain seperti: Jay Rosengard, Eric Toder, dan sebagainya.

Singkatnya, program Comtax yang diselenggarakan oleh Harvard Kennedy School memiliki pengajar, materi, metode pembelajaran, infrastruktur, peserta, dan nama besar yang membuatnya sulit untuk tertandingi. Keterlibatan penulis dalam program tersebut bisa dibilang sebagai suatu kesempatan sangat berharga dan mahal.

Baca Juga: Lebih dari 2.000 Istilah Terangkum di Glosarium Perpajakan ID

Penasaran mengenai program Comparative Tax Policy and Administration yang diselenggarakan oleh Harvard Kennedy School? Apa dan bagaimana materi kursus tersebut relevan dengan perkembangan di Indonesia? Ikuti terus reportase laporan dari Harvard University selama dua minggu ke depan.*

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Reportase, DDTC, HRDP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 10 November 2022 | 19:33 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tantangan Kepatuhan Pajak UMKM Sektor Digital, Tak Ada Solusi Tunggal

Kamis, 10 November 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Roadmap Penunjukan Marketplace sebagai Pemungut Pajak Perlu Disiapkan

Kamis, 10 November 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Skema Kerja Sama Efektif Dorong Kepatuhan Pajak UMKM, Ini Analisisnya

Kamis, 10 November 2022 | 16:45 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bicara Soal Kepatuhan Pajak, 'UMKM Bukan Tidak Mau, Cuma Tidak Tahu'

berita pilihan

Senin, 05 Desember 2022 | 21:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Exit Tax Bisa Menahan Gerusan Basis Pajak, Ini Analisisnya

Senin, 05 Desember 2022 | 19:18 WIB
PMK 175/2022

Ada Perubahan Ketentuan Soal Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:37 WIB
PMK 175/2022

Sri Mulyani Terbitkan Peraturan Baru Soal Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:01 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Salah Isi NPWP dan Nama Wajib Pajak dalam SSP? Bisa Pbk

Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Business Intelligence dalam Ranah Pajak?

Senin, 05 Desember 2022 | 17:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Ingat! Kepatuhan Wajib Pajak Diawasi DJP, Begini Penjelasannya

Senin, 05 Desember 2022 | 17:30 WIB
PER-13/BC/2021

Daftar IMEI Bisa di Kantor Bea Cukai tapi Tak Dapat Pembebasan US$500

Senin, 05 Desember 2022 | 17:00 WIB
KP2KP SANANA

Dapat SP2DK, Pengusaha Pengolahan Ikan Tuna Datangi Kantor Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 16:51 WIB
KINERJA FISKAL DAERAH

Sisa Sebulan, Mendagri Minta Pemda Genjot Pendapatan Daerah

Senin, 05 Desember 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA SUKOHARJO

Data e-Faktur Hilang, Begini Solusi dari Ditjen Pajak