Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Belajar Pajak Daerah dari Paman Sam

A+
A-
1
A+
A-
1
Belajar Pajak Daerah dari Paman Sam

TIDAK mudah menemukan literatur yang memberikan pandangan konstruktif tapi kritis mengenai desain pajak daerah terkini. Hal ini tentu dapat dipahami, mengingat keragaman konteks dan tantangan daerah di tiap negara berbeda-beda.

Selain itu, perbedaan prioritas serta hubungan pemerintah pusat dan daerah menyebabkan definisi ‘desain terbaik’ menjadi blur. Maka tidak heran literatur mengenai pajak daerah diracik berdasarkan studi kasus salah satu atau beberapa negara dengan karakteristik tertentu.

Keterbatasan cakupan tersebut terdapat juga dalam buku berjudul ‘Local Tax Policy: A Primer’ tulisan David Brunori yang mengacu pada konteks Amerika Serikat. Namun demikian demikian, profesor kebijakan publik George Washington University ini menggagas beberapa prinsip dan usulan kebijakan yang dapat menjadi pegangan pemerintah di berbagai negara dalam mengatur pajak daerahnya.

Baca Juga: Awas, Ada Operasi Pajak Kendaraan 18-26 Februari 2020

Hampir di setiap negara yang menerapkan desentralisasi fiskal, seperti yang dijelaskan dalam buku tersebut, mengalami dilema mengenai seberapa jauh otonomi pajak didelegasikan ke daerah. Ditambah lagi, keterbatasan kapasitas dan gejolak ekonomi politik yang berkembang di daerah menyebabkan tidak optimalnya kinerja pajak daerah.

Brunori juga menjelaskan bagaimana kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah masih menjadi persoalan utama. Pemanfaatan teknologi, ketersediaan SDM, serta infrastruktur yang bervariasi dan timpang antardaerah menyebabkan sulitnya menentukan solusi yang seragam. Hasilnya, pertumbuhan kinerja penerimaan pajak juga sangat variatif.

Lebih jauh lagi, buku yang diterbitkan oleh Rowman & Littlefield pada 2020 ini mengupas tantangan digitalisasi dan dinamika lanskap ekonomi terhadap pajak daerah. Merespons berbagai tantangan yang dijelaskan, buku ini berupaya secara konstruktif menjawab tantangan yang pada umumnya dihadapi dalam mengembangkan sistem pajak daerah.

Baca Juga: Sudah Mandiri, Pendapatan Kota Ini Lebih Banyak dari PAD

Kendati demikian, pembaca juga perlu jeli dalam mencerna ide kebijakan dalam menjawab tantangan yang dipaparkan. Rasanya, tidak semua ide tepat jika secara serta-merta diterapkan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Apalagi, sistem pajak di Amerika Serikat memang secara fundamental berbeda dengan Indonesia.

Amerika Serikat, misalnya, tidak menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN), tapi menerapkan sales tax yang dikelola oleh negara bagian. Selain itu, hubungan administrasi antara pusat dan daerah juga jelas-jelas dibangun secara berbeda.

Meneropong ke Depan
KENDATI belum tentu relevan saat ini, tidak menutup kemungkinan aspek yang dibahas dalam buku ini akan berguna suatu saat. Terdapat beberapa aspek krusial dalam buku tersebut yang bisa saja menjadi relevan bagi Indonesia di masa mendatang.

Baca Juga: DDTC Fiscal Research Kembali Rilis Laporan Terbaru, Download di Sini

Salah satu aspek tersebut adalah terkait demografi. Populasi yang semakin menua di negeri Paman Sam menciptakan tantangan tersendiri. Di negara tersebut, sebagaimana diceritakan Brunori, pajak daerah tidak boleh bergantung terlalu lama dari pajak properti.

Hal tersebut dikarenakan kebanyakan pemilik rumah adalah orang tua yang tetap mempertahankan kepemilikannya. Padahal, mereka belum tentu mampu membayar pajak properti mengingat kemampuan membayarnya sudah menurun. Maka dari itu, Brunori memprediksi pajak properti tidak akan menjadi sumber yang prospektif di masa depan.

Fenomena ini sepertinya relevan dengan Indonesia di masa mendatang. Saat ini, berdasarkan dari data Kementerian Keuangan, kebanyakan daerah bergantung pada pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai penopang pajak daerah.

Baca Juga: NJOP Naik, PBB-P2 Ikut Naik?

Oleh karena itu, sangat menarik jika kita belajar dari pemikiran-pemikiran baru mengenai pajak properti yang ditawarkan dalam buku tersebut. Bukan tidak mungkin Indonesia dapat mengadopsi ide kebijakan atau terobosan administrasi yang diulas. Jika tertarik untuk membaca buku ini, silakan berkunjung ke DDTC Library. *

Keterbatasan cakupan tersebut terdapat juga dalam buku berjudul ‘Local Tax Policy: A Primer’ tulisan David Brunori yang mengacu pada konteks Amerika Serikat. Namun demikian demikian, profesor kebijakan publik George Washington University ini menggagas beberapa prinsip dan usulan kebijakan yang dapat menjadi pegangan pemerintah di berbagai negara dalam mengatur pajak daerahnya.

Baca Juga: Awas, Ada Operasi Pajak Kendaraan 18-26 Februari 2020

Hampir di setiap negara yang menerapkan desentralisasi fiskal, seperti yang dijelaskan dalam buku tersebut, mengalami dilema mengenai seberapa jauh otonomi pajak didelegasikan ke daerah. Ditambah lagi, keterbatasan kapasitas dan gejolak ekonomi politik yang berkembang di daerah menyebabkan tidak optimalnya kinerja pajak daerah.

Brunori juga menjelaskan bagaimana kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah masih menjadi persoalan utama. Pemanfaatan teknologi, ketersediaan SDM, serta infrastruktur yang bervariasi dan timpang antardaerah menyebabkan sulitnya menentukan solusi yang seragam. Hasilnya, pertumbuhan kinerja penerimaan pajak juga sangat variatif.

Lebih jauh lagi, buku yang diterbitkan oleh Rowman & Littlefield pada 2020 ini mengupas tantangan digitalisasi dan dinamika lanskap ekonomi terhadap pajak daerah. Merespons berbagai tantangan yang dijelaskan, buku ini berupaya secara konstruktif menjawab tantangan yang pada umumnya dihadapi dalam mengembangkan sistem pajak daerah.

Baca Juga: Sudah Mandiri, Pendapatan Kota Ini Lebih Banyak dari PAD

Kendati demikian, pembaca juga perlu jeli dalam mencerna ide kebijakan dalam menjawab tantangan yang dipaparkan. Rasanya, tidak semua ide tepat jika secara serta-merta diterapkan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Apalagi, sistem pajak di Amerika Serikat memang secara fundamental berbeda dengan Indonesia.

Amerika Serikat, misalnya, tidak menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN), tapi menerapkan sales tax yang dikelola oleh negara bagian. Selain itu, hubungan administrasi antara pusat dan daerah juga jelas-jelas dibangun secara berbeda.

Meneropong ke Depan
KENDATI belum tentu relevan saat ini, tidak menutup kemungkinan aspek yang dibahas dalam buku ini akan berguna suatu saat. Terdapat beberapa aspek krusial dalam buku tersebut yang bisa saja menjadi relevan bagi Indonesia di masa mendatang.

Baca Juga: DDTC Fiscal Research Kembali Rilis Laporan Terbaru, Download di Sini

Salah satu aspek tersebut adalah terkait demografi. Populasi yang semakin menua di negeri Paman Sam menciptakan tantangan tersendiri. Di negara tersebut, sebagaimana diceritakan Brunori, pajak daerah tidak boleh bergantung terlalu lama dari pajak properti.

Hal tersebut dikarenakan kebanyakan pemilik rumah adalah orang tua yang tetap mempertahankan kepemilikannya. Padahal, mereka belum tentu mampu membayar pajak properti mengingat kemampuan membayarnya sudah menurun. Maka dari itu, Brunori memprediksi pajak properti tidak akan menjadi sumber yang prospektif di masa depan.

Fenomena ini sepertinya relevan dengan Indonesia di masa mendatang. Saat ini, berdasarkan dari data Kementerian Keuangan, kebanyakan daerah bergantung pada pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai penopang pajak daerah.

Baca Juga: NJOP Naik, PBB-P2 Ikut Naik?

Oleh karena itu, sangat menarik jika kita belajar dari pemikiran-pemikiran baru mengenai pajak properti yang ditawarkan dalam buku tersebut. Bukan tidak mungkin Indonesia dapat mengadopsi ide kebijakan atau terobosan administrasi yang diulas. Jika tertarik untuk membaca buku ini, silakan berkunjung ke DDTC Library. *

Topik : buku, resensi buku, pajak daerah, desentralisasi fiskal, DDTC Library
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 01 Februari 2020 | 12:52 WIB
KABUPATEN TIMIKA
Jum'at, 31 Januari 2020 | 18:11 WIB
DKI JAKARTA
Jum'at, 31 Januari 2020 | 14:39 WIB
PAJAK LINGKUNGAN
Kamis, 30 Januari 2020 | 20:26 WIB
KOTA BEKASI
berita pilihan
Jum'at, 21 Februari 2020 | 21:00 WIB
DAMPAK VIRUS CORONA
Jum'at, 21 Februari 2020 | 19:12 WIB
PMK 11/2020
Jum'at, 21 Februari 2020 | 19:11 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:40 WIB
BARANG KENA CUKAI
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:16 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK
Jum'at, 21 Februari 2020 | 18:05 WIB
KABUPATEN CIREBON
Jum'at, 21 Februari 2020 | 17:39 WIB
BARANG KENA CUKAI
Jum'at, 21 Februari 2020 | 17:11 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 21 Februari 2020 | 16:23 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 21 Februari 2020 | 16:20 WIB
JEPANG