Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Belajar Pajak Daerah dari Paman Sam

A+
A-
1
A+
A-
1
Belajar Pajak Daerah dari Paman Sam

TIDAK mudah menemukan literatur yang memberikan pandangan konstruktif tapi kritis mengenai desain pajak daerah terkini. Hal ini tentu dapat dipahami, mengingat keragaman konteks dan tantangan daerah di tiap negara berbeda-beda.

Selain itu, perbedaan prioritas serta hubungan pemerintah pusat dan daerah menyebabkan definisi ‘desain terbaik’ menjadi blur. Maka tidak heran literatur mengenai pajak daerah diracik berdasarkan studi kasus salah satu atau beberapa negara dengan karakteristik tertentu.

Keterbatasan cakupan tersebut terdapat juga dalam buku berjudul ‘Local Tax Policy: A Primer’ tulisan David Brunori yang mengacu pada konteks Amerika Serikat. Namun demikian demikian, profesor kebijakan publik George Washington University ini menggagas beberapa prinsip dan usulan kebijakan yang dapat menjadi pegangan pemerintah di berbagai negara dalam mengatur pajak daerahnya.

Baca Juga: Lagi, Ulasan 2 Profesional DDTC Masuk Buku Transfer Pricing 15 Negara

Hampir di setiap negara yang menerapkan desentralisasi fiskal, seperti yang dijelaskan dalam buku tersebut, mengalami dilema mengenai seberapa jauh otonomi pajak didelegasikan ke daerah. Ditambah lagi, keterbatasan kapasitas dan gejolak ekonomi politik yang berkembang di daerah menyebabkan tidak optimalnya kinerja pajak daerah.

Brunori juga menjelaskan bagaimana kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah masih menjadi persoalan utama. Pemanfaatan teknologi, ketersediaan SDM, serta infrastruktur yang bervariasi dan timpang antardaerah menyebabkan sulitnya menentukan solusi yang seragam. Hasilnya, pertumbuhan kinerja penerimaan pajak juga sangat variatif.

Lebih jauh lagi, buku yang diterbitkan oleh Rowman & Littlefield pada 2020 ini mengupas tantangan digitalisasi dan dinamika lanskap ekonomi terhadap pajak daerah. Merespons berbagai tantangan yang dijelaskan, buku ini berupaya secara konstruktif menjawab tantangan yang pada umumnya dihadapi dalam mengembangkan sistem pajak daerah.

Baca Juga: Mulai 1 Juli 2022, Pemprov Berlakukan Pajak Kendaraan Progresif

Kendati demikian, pembaca juga perlu jeli dalam mencerna ide kebijakan dalam menjawab tantangan yang dipaparkan. Rasanya, tidak semua ide tepat jika secara serta-merta diterapkan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Apalagi, sistem pajak di Amerika Serikat memang secara fundamental berbeda dengan Indonesia.

Amerika Serikat, misalnya, tidak menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN), tapi menerapkan sales tax yang dikelola oleh negara bagian. Selain itu, hubungan administrasi antara pusat dan daerah juga jelas-jelas dibangun secara berbeda.

Meneropong ke Depan
KENDATI belum tentu relevan saat ini, tidak menutup kemungkinan aspek yang dibahas dalam buku ini akan berguna suatu saat. Terdapat beberapa aspek krusial dalam buku tersebut yang bisa saja menjadi relevan bagi Indonesia di masa mendatang.

Baca Juga: Berlaku Hingga 31 Agustus! Gubernur Imbau Warga Ikut Pemutihan Pajak

Salah satu aspek tersebut adalah terkait demografi. Populasi yang semakin menua di negeri Paman Sam menciptakan tantangan tersendiri. Di negara tersebut, sebagaimana diceritakan Brunori, pajak daerah tidak boleh bergantung terlalu lama dari pajak properti.

Hal tersebut dikarenakan kebanyakan pemilik rumah adalah orang tua yang tetap mempertahankan kepemilikannya. Padahal, mereka belum tentu mampu membayar pajak properti mengingat kemampuan membayarnya sudah menurun. Maka dari itu, Brunori memprediksi pajak properti tidak akan menjadi sumber yang prospektif di masa depan.

Fenomena ini sepertinya relevan dengan Indonesia di masa mendatang. Saat ini, berdasarkan dari data Kementerian Keuangan, kebanyakan daerah bergantung pada pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai penopang pajak daerah.

Baca Juga: 300 Unit Tapping Box Bakal Dipasang, Pemkot Incar Restoran dan Cafe

Oleh karena itu, sangat menarik jika kita belajar dari pemikiran-pemikiran baru mengenai pajak properti yang ditawarkan dalam buku tersebut. Bukan tidak mungkin Indonesia dapat mengadopsi ide kebijakan atau terobosan administrasi yang diulas. Jika tertarik untuk membaca buku ini, silakan berkunjung ke DDTC Library. *

Topik : buku, resensi buku, pajak daerah, desentralisasi fiskal, DDTC Library

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 Juni 2022 | 14:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Pengumuman! Bayar PBB di Jakarta Bisa Diangsur, Ini Syarat & Diskonnya

Senin, 13 Juni 2022 | 10:30 WIB
KABUPATEN JEMBER

Tagih Tunggakan Pajak Rp238 Miliar, Aparat Penegak Hukum Dilibatkan

Senin, 13 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Wah! Anies Bebaskan PBB Rumah dengan NJOP di Bawah Rp2 Miliar

Minggu, 12 Juni 2022 | 13:30 WIB
PROVINSI BANTEN

Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan, 19 WP Badan Dipanggil Kejati

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2