Review
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Selasa, 27 September 2022 | 16:10 WIB
BUKU PAJAK
Senin, 26 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 26 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Rabu, 28 September 2022 | 14:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Rabu, 28 September 2022 | 11:14 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Selasa, 27 September 2022 | 14:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Begini Tren dan Dampak Alternative Minimum Tax Di Berbagai Negara

A+
A-
6
A+
A-
6
Begini Tren dan Dampak Alternative Minimum Tax Di Berbagai Negara

ALTERNATIVE Minimum Tax (AMT) tengah menjadi opsi yang dipertimbangkan dalam upaya melawan praktik penghindaran pajak dengan cara menihilkan laba usaha.

Di satu sisi, kerugian usaha pada dasarnya dapat dipengaruhi kesalahan proyeksi, extraordinary market condition, atau business life cycle perusahaan tersebut yang memang baru mendapatkan break event point dalam jangka waktu panjang (Wright, 2001). Akan tetapi, pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang ingin rugi terus-menerus.

Oleh karena itu, terdapat indikasi bahwa kerugian terus-menerus didasari motif mencari keuntungan pajak (tidak membayar pajak) dengan cara mengalihkan labanya ke perusahaan afiliasi yang berada di luar negeri. Simak ‘Sri Mulyani: Jumlah Wajib Pajak yang Lapor Rugi Terus 5 Tahun Naik’.

Baca Juga: Insentif Pajak dan Subsidi Jadi Kunci Sukses Program Kendaraan Listrik

Kerugian terus-menerus juga mencerminkan adanya suatu alokasi laba yang tidak adil antarperusahaan dalam satu grup. Tidak mengherankan jika kerugian secara terus-menerus merupakan salah satu indikasi kuat atas praktik pengalihan laba (United Nations, 2013).

Merespons kemungkinan tersebut, berbagai negara telah menerapkan AMT. Aslam dan Coelho (2021), dalam Working Paper yang berjudul A Firm Lower Bound: Characteristics and Impact of Corporate Minimum Taxation menyajikan tren hasil estimasi efektivitas kebijakan tersebut.

Publikasi terbitan International Monetary Fund (IMF) tersebut meneliti dampak AMT yang ternyata telah diterapkan sedikitnya di 50 negara seluruh dunia.

Baca Juga: Tak Tepat Sasaran, Otoritas Ini Kaji Ulang Insentif Pajak Mobil Pikap

Menariknya, Aslam dan Coelho menyebut AMT dapat saling melengkapi dengan Global Minimum Tax yang tengah menjadi bahasan konsensus global. AMT pada dasarnya “hanya” menyasar pada penghindaran pajak atas penghasilan yang berasal dari negara sumber penghasilan. Sementara itu, Global Minimum Tax dapat menargetkan penghindaran pajak atas penghasilan yang berasal dari luar negeri.

Terdapat tiga macam desain AMT yang diterapkan berbagai negara. Pertama, AMT yang menjadikan omzet sebagai basis pajak. Desain ini paling banyak diterapkan berbagai negara. Kedua, AMT yang menyasar pada nilai buku aset usaha sebagai basis pajak. Ketiga, restrukturisasi perhitungan penghasilan kena pajak (Modified-income Minimum Tax).

Secara umum, AMT diterapkan berbagai negara, baik berpenghasilan tinggi, menengah, maupun rendah. Adapun AMT yang berbasis pada omzet pada umumnya diterapkan negara berpenghasilan menengah ke bawah.

Baca Juga: Kondisi Keuangan Negara Ini Tak Baik, Aturan Insentif Pajak Direvisi

Sementara itu, AMT dengan model Modified-income Minimum Tax lebih banyak digunakan negara berpenghasilan tinggi. Hal ini kemungkinan dikarenakan penerapan model ini lebih rumit secara administrasi sehingga tidak menjadi preferensi negara berpenghasilan menengah ke bawah yang umumnya belum memiliki sistem administrasi yang mapan.


Estimasi Dampak AMT
ASLAM dan Coelho menemukan penerapan AMT di 50 negara diikuti dengan peningkatan rata-rata tarif efektif wajib pajak badan sebesar 1,6%. Artinya, ada sinyal penurunan perencanaan pajak yang agresif setelah diterapkannya AMT.

Baca Juga: Setoran Pajak Kecil, Menkeu Ini Usulkan Industri Judi Disingkirkan

Peningkatan tarif efektif rata-rata tersebut ternyata 1% lebih tinggi pada negara-negara yang menggunakan desain Modified-income Minimum Tax dibandingkan dengan rata-rata sampel dengan desain lainnya. Namun, hal tersebut dapat dikarenakan adanya perbedaan karakteristik negara yang menerapkan mengingat desain tersebut umumnya diterapkan di negara-negara berpenghasilan tinggi atau lebih maju.

Kemudian, hasil estimasi juga menunjukkan keberhasilan AMT dalam mendorong peningkatan pelaporan laba usaha. Dengan kata lain, AMT mengurangi insentif wajib pajak badan untuk melakukan underreporting laba usaha untuk tujuan pajak.

Dengan demikian, penelitian yang terbilang pionir ini menguatkan argumentasi efektivitas penerapan AMT untuk meningkatkan tarif efektif yang akhirnya dibebankan kepada wajib pajak badan.

Baca Juga: Windfall Tax Tak Cukup, Malaysia Cari Strategi Lain Naikkan Penerimaan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : narasi data, statistik penghindaran pajak, alternative minimum tax, AMT, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 31 Juli 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pantau Wajib Pajak, DJP Sebut CRM Bisa Dipakai untuk Joint Analysis

Sabtu, 23 Juli 2022 | 14:53 WIB
BINCANG ACADEMY

Ketimpangan Ekonomi di Indonesia Semakin Tinggi, Bagaimana Solusinya?

Jum'at, 22 Juli 2022 | 11:30 WIB
LAPORAN OECD

Sistem Pajak Properti di Negara-Negara OECD Masih Perlu Diperbaiki

Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Lewat AEOI secara Global

berita pilihan

Rabu, 28 September 2022 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Karyawan Bergaji di Bawah PTKP dan Tak Ada Usaha Lain Bisa Ajukan NE

Rabu, 28 September 2022 | 14:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Saatnya Mengenakan Pajak Progresif atas Tanah?

Rabu, 28 September 2022 | 14:30 WIB
KPP PRATAMA SINGKAWANG

Mutakhirkan Data Mandiri Langsung ke Kantor Pajak, Begini Alurnya

Rabu, 28 September 2022 | 13:30 WIB
PMK 141/2022

PMK Baru, DJPK Kemenkeu Bakal Punya Direktorat Khusus Pajak Daerah

Rabu, 28 September 2022 | 13:00 WIB
UU PPN

Jangan Lupa! Dikukuhkan Jadi PKP Sudah Wajib Lapor SPT Masa PPN

Rabu, 28 September 2022 | 12:30 WIB
NATIONAL LOGISTIC ECOSYSTEM

DJBC Gencarkan Promosi NLE, Bakal Mudahkan Proses Logistik

Rabu, 28 September 2022 | 12:06 WIB
BEA METERAI

Surat Pernyataan atau Perjanjian Tanpa Meterai, Apakah Sah?

Rabu, 28 September 2022 | 12:00 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Minat Berkarier di Bidang Transfer Pricing? Pelajari Keterampilan ini!

Rabu, 28 September 2022 | 11:45 WIB
KONSULTAN PAJAK

Pembinaan Konsultan Pajak Berpindah, DJP dan PPPK Gelar Serah Terima