Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Begini Posisi Terakhir Fraksi-fraksi DPR

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Parlemen masih belum mencapai kesepakatan bulat tentang rencana perluasan objek pengampunan pajak dalam Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (tax amnesty).

Sebanyak 5 dari 10 fraksi di DPR menginginkan perluasan objek yang melebihi posisi pemerintah, 1 fraksi menghendaki pengurangan objek, sisanya 4 fraksi tidak mengeluarkan sikap.

Konfigurasi sikap politik 10 fraksi di DPR itu terungkap dalam dokumen ‘Perkembangan Pembahasan RUU Pengampunan Pajak’ yang diperoleh DDTCNews dari DPR, Jumat malam (24/6). Dokumen ini diteken resmi oleh seorang anggota Panja RUU Tax Amnesty.

Baca Juga: Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

Dokumen tersebut mengungkapkan 5fraksi di DPR yang menginginkan perluasan objek tax amnesty melebihi posisi pemerintah adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Nasdem.

Adapun, satu fraksi yang menghendaki pengurangan objek tax amnesty adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sisanya sebanyak 3 fraksi, yaitu Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Hanura tidak mengambil sikap.

Posisi pemerintah dalam objek tax amnesty sendiri adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan/ atau pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Posisi ini sudah berubah dari posisi awal RUU Pengampunan Pajak terdahulu yang hanya PPh.

Baca Juga: Pakistan akan Terapkan Tax Amnesty

Perluasan objek tax amnesty yang diinginkan 5 fraksi itu bervariasi. Golkar misalnya, menginginkan objek meluas ke Penerimaan Negara Bukan Pajak Migas, Fraksi PKB meluas ke pajak daerah, sementara Fraksi Nasdem merambah ke cukai dan bea masuk.

Akan halnya Fraksi Partai Demokrat, menghendaki perluasan ke semua jenis pajak, namun tidak termasuk penghapusan utang pokok pajaknya. Berikut konfigurasi posisi fraksi-fraksi di DPR selengkapnya dalam isu perluasan objek pengampunan pajak:

Posisi Fraksi-fraksi untuk Perluasan Objek Tax Amnesty
Fraksi Objek Tax Amnesty
Pemerintah PPh, PPN dan/ atau PPnBM
PDIP PPh, PPN-PPnBM, Bea Materai, dan PBB P3
Golkar PPh, PPN-PPnBM, PBB P3, Materai, BM, Cukai, & PNBP Migas
Gerindra -
Demokrat Semua jenis pajak, tidak termasuk penghapusan utang pokok
PAN -
PKB PPh, PPN-PPnBM, PBB P3, Materai & Pajak Daerah
PKS  Hanya PPh
PPP -
Nasdem PPh, PPN-PPnBM, PBB P3, Bea Materai, Bea Masuk & Cukai
Hanura -
Baca Juga: DPR: Relaksasi Ini Seharusnya Dijalankan Setelah Tax Amnesty

Konfigurasi sikap politik 10 fraksi di DPR itu terungkap dalam dokumen ‘Perkembangan Pembahasan RUU Pengampunan Pajak’ yang diperoleh DDTCNews dari DPR, Jumat malam (24/6). Dokumen ini diteken resmi oleh seorang anggota Panja RUU Tax Amnesty.

Baca Juga: Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

Dokumen tersebut mengungkapkan 5fraksi di DPR yang menginginkan perluasan objek tax amnesty melebihi posisi pemerintah adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Nasdem.

Adapun, satu fraksi yang menghendaki pengurangan objek tax amnesty adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sisanya sebanyak 3 fraksi, yaitu Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Hanura tidak mengambil sikap.

Posisi pemerintah dalam objek tax amnesty sendiri adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan/ atau pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Posisi ini sudah berubah dari posisi awal RUU Pengampunan Pajak terdahulu yang hanya PPh.

Baca Juga: Pakistan akan Terapkan Tax Amnesty

Perluasan objek tax amnesty yang diinginkan 5 fraksi itu bervariasi. Golkar misalnya, menginginkan objek meluas ke Penerimaan Negara Bukan Pajak Migas, Fraksi PKB meluas ke pajak daerah, sementara Fraksi Nasdem merambah ke cukai dan bea masuk.

Akan halnya Fraksi Partai Demokrat, menghendaki perluasan ke semua jenis pajak, namun tidak termasuk penghapusan utang pokok pajaknya. Berikut konfigurasi posisi fraksi-fraksi di DPR selengkapnya dalam isu perluasan objek pengampunan pajak:

Posisi Fraksi-fraksi untuk Perluasan Objek Tax Amnesty
Fraksi Objek Tax Amnesty
Pemerintah PPh, PPN dan/ atau PPnBM
PDIP PPh, PPN-PPnBM, Bea Materai, dan PBB P3
Golkar PPh, PPN-PPnBM, PBB P3, Materai, BM, Cukai, & PNBP Migas
Gerindra -
Demokrat Semua jenis pajak, tidak termasuk penghapusan utang pokok
PAN -
PKB PPh, PPN-PPnBM, PBB P3, Materai & Pajak Daerah
PKS  Hanya PPh
PPP -
Nasdem PPh, PPN-PPnBM, PBB P3, Bea Materai, Bea Masuk & Cukai
Hanura -
Baca Juga: DPR: Relaksasi Ini Seharusnya Dijalankan Setelah Tax Amnesty
Topik : tax amnesty
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI