Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Begini Pedoman Pembukuan di Bidang Cukai

A+
A-
1
A+
A-
1
Begini Pedoman Pembukuan di Bidang Cukai

PADA prinsipnya, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2007 (UU KUP).

Proses pembukuan juga merupakan aspek yang paling krusial di bidang cukai. Sebab, proses pembukuan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung besarnya cukai yang terutang. Lantas, bagaimanakah ketentuan dan prosedur pembukuan dalam cukai?

Baca Juga: Kemenkeu Siapkan Aturan Teknis Implementasi Meterai Elektronik

Pengaturan mengenai pembukuan di bidang cukai tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai (UU Cukai) beserta aturan pelaksanaannya.

Aturan pelaksana terkait dengan pembukuan di bidang cukai ialah Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.04/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai (PMK 197/2016).

Definisi pembukuan di bidang cukai sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 PMK 197/2016. Dalam beleid tersebut, pembukuan diartikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa serta pencatatan arus keluar masuknya sediaan barang yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan.

Baca Juga: Mirip Pemungut PPN, Aturan Pemungut Bea Meterai Digodok Kemenkeu

Dalam Pasal 16 ayat (1) UU Cukai ditegaskan pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai (BKC), atau penyalur yang wajib memiliki izin wajib menyelenggarakan pembukuan.

Kewajiban pembukuan tersebut dikecualikan bagi pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) UU Cukai, pengusaha pabrik wajib memberitahukan secara berkala tentang BKC yang selesai dibuat kepada kepala kantor KPP.

Lebih lanjut, berdasarkan pada Pasal 16A UU Cukai, pembukuan wajib diselenggarakan dengan baik yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya dan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, dan arus keluar masuknya BKC.

Baca Juga: Cukai Rokok Naik, Pengusaha Menjerit

Pembukuan wajib diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, mata uang rupiah, serta bahasa Indonesia, atau dengan mata uang asing dan bahasa lain yang diizinkan.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) PMK 197/2016, buku, catatan, dokumen, surat yang asli dapat dialihkan ke dalam bentuk elektronik. Setiap pengalihan buku, catatan, dokumen, surat dan laporan keuangan wajib dilegalisasi.

Adapun buku, catatan, dokumen, laporan keuangan, dan surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan mengandung kepentingan hukum tertentu sehingga wajib tetap disimpan. Penyimpanan terhadap laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen harus dilakukan selama 10 tahun pada tempat usahanya di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PMK 197/2016.

Baca Juga: Harga Komoditas Merangkak Naik, Setoran Kepabeanan Meroket

Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, atau penyalur yang tidak menyelenggarakan pembukuan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50 juta.

Sementara itu, pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil dan pengusaha tempat penjualan eceran yang tidak melakukan pencatatan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp10 juta. Adapun sanksi administrasi tersebut tertuang dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) UU Cukai. (kaw)

Baca Juga: Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%
Topik : kelas pajak, cukai, kelas cukai, pembukuan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 12 September 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Pemerintah Dorong Semua Produsen Rokok Beroperasi Secara Legal

Minggu, 12 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Eksekusi Pengenaan Cukai Plastik

Sabtu, 11 September 2021 | 10:30 WIB
SELANDIA BARU

Permintaan Menyusut, Pengusaha Bir Minta Relaksasi Cukai

Jum'at, 10 September 2021 | 14:03 WIB
APLIKASI BEA CUKAI

Bea Cukai Luncurkan 'Siapbecik', Layanan Digital di Kawasan Berikat

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 16:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB
PERU

Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Senin, 27 September 2021 | 14:51 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap

Senin, 27 September 2021 | 14:48 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dapat SP2DK dari Kantor Pajak? DJP: Jangan Khawatir

Senin, 27 September 2021 | 14:30 WIB
MESIR

Otoritas Pajak Incar Para Content Creator di Media Sosial

Senin, 27 September 2021 | 14:00 WIB
BAHRAIN

Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Senin, 27 September 2021 | 13:51 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Kemenkeu Siapkan Aturan Teknis Implementasi Meterai Elektronik

Senin, 27 September 2021 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 22 Impor Tumbuh 292%, Ini Kata Kemenkeu

Senin, 27 September 2021 | 12:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PPN atas Sembako, Adil atau Tidak? Cari Tahu di Sini