Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Bayar PPh Final 0,5%, WP UMKM Diimbau Lakukan Pencatatan Lebih Dulu

A+
A-
4
A+
A-
4
Bayar PPh Final 0,5%, WP UMKM Diimbau Lakukan Pencatatan Lebih Dulu

Seorang penjaga stan UMKM madu hutan liar menata madu hasil budidaya pada Pekan UMKM Banda Aceh 2022 di Banda Aceh, Aceh, Selasa (29/11/2022). ANTARA FOTO / Irwansyah Putra/tom.

SIDENRENG RAPPANG, DDTCNews - Wajib pajak orang pribadi UMKM diingatkan untuk melakukan pencatatan atas peredaran bruto usahanya. Pencatatan dilakukan agar wajib pajak mengetahui kapan perlu menyetorkan PPh final 0,5% sesuai dengan PP 23/2018.

Imbauan ini disampaikan oleh petugas pajak dari KP2KP Sidrap, Sulawesi Selatan kepada salah seorang wajib pajak UMKM. Petugas pajak menjelaskan bahwa mulai 2022, mengacu pada UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, omzet usaha yang belum melebihi Rp500 juta dalam setahun pajak tidak dikenai PPh final UMKM.

"Wajib pajak mengeluhkan setiap kali meminta kode billing melalui saluran Whatsapp KP2KP Sidrap selalu diminta petugas untuk melakukan pencatatan terlebih dulu," kata Petugas KP2KP Sidrap Yulianti dilansir pajak.go.id, dikutip pada Kamis (1/12/2022).

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Usut punya usut, wajib pajak tersebut pernah meminta kode billing untuk pembayaran PPh final senilai Rp20.000. Saat menghubungi KP2KP Sidrap, petugas memintanya untuk melakukan pencatatan omzet agar tahu kapan terutang pajak.

"Jadi memang benar ada batasan omzet Rp500 juta. Silakan melakukan pencatatan atas usaha. Kami akan membantu hitungkan terkait dengan jumlat omzet dan pajaknya apakah tahun ini sudah melebihi Rp500 juta atau belum," kata Yulianti.

Mendengar penjelasan petugas, wajib pajak yang bersangkutan mengaku akan mulai melakukan pencatatan sehingga tahu waktu terutang PPh final UMKM 0,5%.

Baca Juga: SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Seperti diketahui, ketentuan omzet tidak kena pajak ini tertuang dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sebelum beleid ini terbit, pemerintah tidak mengatur tentang batasan omzet tidak kena pajak sehingga berapapun nilai omzet pelaku UMKM akan dikenakan PPh final 0,5% sesuai PP 23/2018.

Perlu dicatat juga, kendati omzetnya tidak melebihi Rp500 juta dalam 1 tahun pajak, wajib pajak tetap perlu melaporkan SPT Tahunannya pada Januari-Maret setiap tahunnya. Wajib pajak juga tetap perlu melakukan pencatatan atau pembukuan atas usaha tersebut sebagai dasar peredaran bruto setiap bulannya.

Bicara soal pencatatan, wajib pajak UMKM bisa memanfaatkan aplikasi M-Pajak untuk memudahkan praktik pencatatan bulanan atas omzetnya. Dengan melakukan pencatatan, WP bisa mengetahui kapan dirinya mulai terutang PPh final sebesar 0,5%. Baca juga 'Update M-Pajak! Ada Fitur Pencatatan untuk WP UMKM'. (sap)

Baca Juga: Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : UMKM, PP 23/2018, PPh final, tarif pajak, pencatatan, M-Pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Januari 2023 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PP 1/2019 Direvisi, Ada Opsi untuk Relaksasi Tarif PPh Deposito DHE

Kamis, 19 Januari 2023 | 08:13 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Penghitungan PPh Final WP OP UMKM Berubah di PP 55/2022

Rabu, 18 Januari 2023 | 17:30 WIB
KINERJA PERDAGANGAN

Neraca Perdagangan Surplus, Pemanfaatan Fasilitas Kepabeanan Optimal

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline