Review
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Bayar Jasa Manajemen Ke Singapura, Dipotong Pajak 20%?

A+
A-
3
A+
A-
3
Bayar Jasa Manajemen Ke Singapura, Dipotong Pajak 20%?

Pertanyaan:

SAYA ingin bertanya, perusahaan saya membayar jasa manajemen kepada perusahaan yang berdomisili di Singapura. Apakah saya harus memotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%?

Natalia Chandra, Jambi.

Jawaban:

IBU Natalia, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Sebagaimana kita ketahui, bahwa antara Indonesia dengan Singapura terdapat ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Ketentuan P3B ini merupakan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex-specialis). Hal ini dapat Ibu lihat dalam Penjelasan Pasal 32A Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Berdasarkan prinsip “lex specialis derogat legi generali”, maka kedudukan P3B berada di atas ketentuan perpajakan domestik.

Namun permasalahannya adalah apakah vendor Ibu yang berdomisili di Singapura tersebut berhak mengaplikasikan ketentuan P3B?

Apabila ditinjau dari bunyi ketentuan Pasal 1 P3B Indonesia-Singapura menyebutkan bahwa: “This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Lebih lanjut lagi, dalam menentukan apakah subjek pajak merupakan resident (subjek pajak dalam negeri/SPDN) dari salah satu atau kedua negara yang mengadakan perjanjian sehingga berhak untuk menerapkan dan menikmati fasilitas P3B, dapat dibuktikan oleh wajib pajak melalui pemenuhan persyaratan administratif berupa Surat Keterangan Domisili (SKD).

Selanjutnya, dalam hal ketentuan P3B dapat diaplikasikan, maka ketentuan pemajakan atas jasa manajemen (dalam hal ini masuk dalam kategori jenis penghasilan business profit) mengikuti ketentuan P3B.

Dalam Pasal 7 ayat (1) P3B Indonesia-Singapura menyebutkan bahwa persyaratan atau tes mengenai adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT) harus dipenuhi, sebelum Indonesia selaku Negara Sumber Penghasilan dapat mengenakan pajak.

Adapun tes atau pengujian mengenai ada atau tidak adanya BUT vendor Ibu di Indonesia, dapat Ibu lihat pada Pasal 5 P3B Indonesia-Singapura.

Dalam hal vendor Ibu membentuk BUT di Indonesia, maka akan dipajaki sesuai ketentuan domestik Indonesia. Namun, dalam hal tidak terdapat BUT, maka Indonesia tidak berhak mengenakan pajak atas penghasilan jasa manajemen yang diterima oleh vendor Ibu yang berdomisili di Singapura.

Demikian jawaban kami, semoga membantu Ibu Natalia. ()

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, jasa manajemen, pph pasal 26, p3b indonesia singapura
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Nila Anggraini

Kamis, 23 Januari 2020 | 15:10 WIB
Mohon panduan-nya, jika company kami di Indonesia ada gunakan jasa profesional head hunter singapore untuk merekrut pegawai ditempatkan di ktr indonesia apakah kena potong pph 26 sebesar 20%? Jika dalam Invoice penagihan, mereka nyatakan pembayaran harus full amount dan tdk mau di potong WHT apakah ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Rabu, 18 Maret 2020 | 17:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 26 Februari 2020 | 10:31 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 05 Februari 2020 | 14:48 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 November 2019 | 15:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
berita pilihan
Kamis, 28 Mei 2020 | 19:45 WIB
KOTA BUKITTINGGI
Kamis, 28 Mei 2020 | 17:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Mei 2020 | 16:51 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 28 Mei 2020 | 16:39 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Mei 2020 | 16:06 WIB
REKONSILIASI FISKAL (18)
Kamis, 28 Mei 2020 | 16:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 28 Mei 2020 | 15:21 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 28 Mei 2020 | 14:58 WIB
KETENAGAKERJAAN