Review
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 11 Oktober 2021 | 14:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:29 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LIECHTENSTEIN
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (7)
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 10 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA GPBSI DJONNY SYAFRUDDIN
Reportase
Perpajakan.id

Bayar Jasa Manajemen Ke Singapura, Dipotong Pajak 20%?

A+
A-
6
A+
A-
6
Bayar Jasa Manajemen Ke Singapura, Dipotong Pajak 20%?

Pertanyaan:

SAYA ingin bertanya, perusahaan saya membayar jasa manajemen kepada perusahaan yang berdomisili di Singapura. Apakah saya harus memotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%?

Natalia Chandra, Jambi.

Jawaban:

IBU Natalia, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Sebagaimana kita ketahui, bahwa antara Indonesia dengan Singapura terdapat ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Ketentuan P3B ini merupakan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex-specialis). Hal ini dapat Ibu lihat dalam Penjelasan Pasal 32A Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Berdasarkan prinsip “lex specialis derogat legi generali”, maka kedudukan P3B berada di atas ketentuan perpajakan domestik.

Namun permasalahannya adalah apakah vendor Ibu yang berdomisili di Singapura tersebut berhak mengaplikasikan ketentuan P3B?

Apabila ditinjau dari bunyi ketentuan Pasal 1 P3B Indonesia-Singapura menyebutkan bahwa: “This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Lebih lanjut lagi, dalam menentukan apakah subjek pajak merupakan resident (subjek pajak dalam negeri/SPDN) dari salah satu atau kedua negara yang mengadakan perjanjian sehingga berhak untuk menerapkan dan menikmati fasilitas P3B, dapat dibuktikan oleh wajib pajak melalui pemenuhan persyaratan administratif berupa Surat Keterangan Domisili (SKD).

Selanjutnya, dalam hal ketentuan P3B dapat diaplikasikan, maka ketentuan pemajakan atas jasa manajemen (dalam hal ini masuk dalam kategori jenis penghasilan business profit) mengikuti ketentuan P3B.

Dalam Pasal 7 ayat (1) P3B Indonesia-Singapura menyebutkan bahwa persyaratan atau tes mengenai adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT) harus dipenuhi, sebelum Indonesia selaku Negara Sumber Penghasilan dapat mengenakan pajak.

Adapun tes atau pengujian mengenai ada atau tidak adanya BUT vendor Ibu di Indonesia, dapat Ibu lihat pada Pasal 5 P3B Indonesia-Singapura.

Dalam hal vendor Ibu membentuk BUT di Indonesia, maka akan dipajaki sesuai ketentuan domestik Indonesia. Namun, dalam hal tidak terdapat BUT, maka Indonesia tidak berhak mengenakan pajak atas penghasilan jasa manajemen yang diterima oleh vendor Ibu yang berdomisili di Singapura.

Demikian jawaban kami, semoga membantu Ibu Natalia. ()

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, jasa manajemen, pph pasal 26, p3b indonesia singapura

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Nila Anggraini

Kamis, 23 Januari 2020 | 15:10 WIB
Mohon panduan-nya, jika company kami di Indonesia ada gunakan jasa profesional head hunter singapore untuk merekrut pegawai ditempatkan di ktr indonesia apakah kena potong pph 26 sebesar 20%? Jika dalam Invoice penagihan, mereka nyatakan pembayaran harus full amount dan tdk mau di potong WHT apakah ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 Juni 2021 | 13:52 WIB
KONSULTASI PAJAK

Apakah Seluruh Jasa Pendidikan Tidak Kena PPN?

Kamis, 17 Juni 2021 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK

Wajib Pajak Merugi Bakal Dipajaki?

Kamis, 10 Juni 2021 | 10:32 WIB
KONSULTASI PAJAK

Menyewa Jasa Desain Interior, Bagaimanakah Aspek Pajaknya?

Jum'at, 04 Juni 2021 | 20:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Alokasi Biaya Kantor Pusat Sebagai Objek PPh Pasal 26

berita pilihan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:30 WIB
LELANG KENDARAAN

DJP Lelang Mobil Sitaan Pajak, Dilego Mulai Rp45 Juta

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Sanksi Ultimum Remedium atas Pidana Cukai di UU HPP

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN BERAU

Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif

Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KOTA BOGOR

Ada Pemutihan Pajak, Pemkot Harap Target Pendapatan Tercapai