Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Banyak Insentif Pajak, Wamenkeu Sebut Investasi Migas Masih Prospektif

A+
A-
1
A+
A-
1
Banyak Insentif Pajak, Wamenkeu Sebut Investasi Migas Masih Prospektif

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam panel IPA Convention and Exhibition 2021, Rabu (1/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai investasi di sektor minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia akan makin menjanjikan pada masa mendatang lantaran terdapat berbagai insentif pajak.

Suahasil mengatakan pemerintah memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan sektor migas. Menurutnya, bentuk dukungan tersebut akan terlihat dari banyaknya insentif pajak yang ditujukan kepada sektor migas.

"Penting untuk dicatat, sektor minyak dan gas akan mempunyai insentif fiskal yang sangat spesifik, serta mempunyai perlakuan yang sangat spesifik di antara sektor lainnya," katanya, dikutip pada Minggu (5/9/2021).

Baca Juga: Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya

Lebih lanjut, Suahasil menyebutkan terdapat sejumlah insentif fiskal yang ditujukan kepada sektor migas. Salah satunya adalah fasilitas pajak untuk kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak bagi hasil gross split.

Dengan fasilitas tersebut, kontraktor kontrak kerja sama berhak atas fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dipungut, serta pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) 100%. Fasilitas tersebut diberikan pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sampai dengan saat dimulainya produksi komersial.

Selain itu, pemerintah juga berupaya membuat tarif pajak di Indonesia makin kompetitif. Melalui UU Cipta Kerja, tarif pajak penghasilan (PPh) badan yang sebelumnya 25% kini telah turun menjadi 22%, dan akan kembali turun ke level 20% pada tahun depan.

Baca Juga: Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Menurut Suahasil, Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi di sektor migas yang menarik karena memiliki sumber daya alam dan populasi yang besar. Meski ada ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, masih terdapat optimisme bahwa iklim ekonomi akan membaik.

Menurutnya, pemerintah telah berkomitmen untuk terus memastikan iklim investasi akan semakin baik. Untuk itu, pemerintah akan memanfaatkan momentum pandemi untuk melakukan reformasi struktural, seperti melalui UU Cipta Kerja.

Melalui reformasi itu, pemerintah memperkuat online single submission (OSS) dan memperkenalkan Sovereign Wealth Fund bernama Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Beberapa investor juga mulai menanamkan modalnya melalui SWF tersebut.

Baca Juga: Ekonomi Digital Jadi Ancaman Penerimaan Pajak, Begini Catatan Kemenkeu

"Saya yakin sektor migas juga potensial untuk berpartisipasi dalam SWF," ujar Suahasil.

Suahasil mneilai peluang untuk sektor migas berkembang masih terbuka meskipun energi baru dan terbarukan akan menjadi energi masa depan. Menurutnya, pemanfaatan energi fosil dan energi terbarukan bisa berjalan bersamaan karena proses transisinya juga membutuhkan waktu yang panjang. (rig)

Baca Juga: Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN
Topik : sektor migas, insentif pajak, wamenkeu suahasil nazara, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Rabu, 08 September 2021 | 23:06 WIB
Investasi pada sektor migas sangat dipengaruhi oleh pajak, perubahan cost recovery menjadi gross spllit memberikan penurunan investasi asing. untuk itu diperlukan kajian lebih lanjut untuk merumuskan kebijakan pajak yang menguntungkan kedua belah pihak
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 14:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya

Senin, 23 Mei 2022 | 14:07 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

Senin, 23 Mei 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Progres PPS Melandai, DJP Yakin Peserta Ramai pada 1 Bulan Terakhir

Senin, 23 Mei 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tempat-Tempat yang Tidak Dapat Menjadi Pemusatan PPN

Senin, 23 Mei 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Kumpulkan WP Prominen, DJP Kembali Ingatkan Segera Ikut PPS

Senin, 23 Mei 2022 | 11:05 WIB
DATA PPS HARI INI

Progres PPS Melambat, Harta WP yang Diungkap Tercatat Rp94,5 Triliun

Senin, 23 Mei 2022 | 11:00 WIB
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Waduh! Ratusan Kendaraan Dinas Daerah Ini Ketahuan Tunggak Pajak