BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Ilustrasi. Pedagang membuat dodol makanan khas betawi, di Kawasan Wisata Setu Babakan, Jakarta, Sabtu (8/8/2020). PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebagai penjamin Kredit Modal Kerja (KMK) membantu UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional salah satunya di sektor pariwisata budaya.. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/hp.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah meyakini pemberian bantuan sosial (bansos) produktif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan mampu mengerek pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2020.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemberian bansos produktif akan menggerakkan sektor UMKM sehingga dapat memperbaiki sisi penawaran (supply). Dia menyebut bansos produktif bakal menyempurnakan berbagai program bansos lainnya yang bertujuan memperbaiki sisi permintaan (demand).
"Kombinasi dari supply-demand ini diharapkan bisa meningkatkan daya beli dan produksi yang ujungnya bisa memperkuat PDB [produk domestik bruto]," katanya melalui konferensi video, Rabu (12/8/2020).
Askolani mengatakan Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran senilai Rp28,8 triliun untuk program bansos produktif kepada UMKM. Anggaran tersebut diperkirakan mampu menjangkau sekitar 12 juta UMKM yang sedang mengalami tekanan akibat pandemi virus Corona.
Bansos produktif tersebut akan diberikan kepada UMKM yang belum pernah atau tidak sedang memperoleh kredit dari perbankan. Bansos produktif diberikan senilai Rp2,4 juta per UMKM. Simak artikel ‘Wah, 9,1 Juta UMKM Bakal Terima Bansos Produktif Bulan Ini’.
Proses verifikasi UMKM yang layak memperoleh bansos produktif tersebut dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kemenkeu, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Simak pula artikel ‘Mau Dapat Bansos Produktif UMKM? Anda Bisa Daftar ke Dinas Koperasi’.
Saat ini, Askolani telah memfinalisasi penetapan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) sekitar Rp22 triliun untuk 9 juta UMKM yang ditarget sebagai penerima bansos produktif tahap pertama. Meski demikian, dia menyebut penyaluran bansos produktif kepada 9 juta UMKM tersebut sangat fleksibel menyesuaikan implementasi di lapangan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
"Harapannya mulai launching di 17 Agustus nanti, program ini akan membantu kepada dunia usaha khususnya UMKM dari sisi produksi,” imbuhnya.
Askolani menambahkan pendanaan bansos produktif tersebut sepenuhnya akan diambil dari dana stimulus pemulihan ekonomi nasional yang hingga kini belum terserap optimal. Dia berharap kebijakan memberi dana segar untuk UMKM tersebut dapat mempercepat penyerapan dana stimulus sekaligus memulihkan perekonomian nasional.
Sebelumnya, BPS telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 mengalami kontraksi 5,32%. Jika dilihat menurut pengeluaran, secara tahunan konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi 5,51%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) minus 8,61%, dan ekspor minus 11,66%. Sementara itu, konsumsi pemerintah terkontraksi 6,9%, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) minus 7,76%, dan impor terkontraksi 16,96%.
Struktur PDB kuartal II/2020 masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yakni 57,85%, diikuti oleh PMTB 30,61%, dan ekspor 15,69%. Sementara struktur PDB konsumsi pemerintah sebesar 8,67%, konsumsi LNPRT 1,36%, dan impor minus 15,52%. (kaw)
