Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Reportase

Bank Sentral Minta Pemerintah Setop Buat Insentif Pajak Baru

A+
A-
0
A+
A-
0
Bank Sentral Minta Pemerintah Setop Buat Insentif Pajak Baru

Gubernur Bank Sentral Prancis Francois Villeroy. (foto: Bank Sentral Prancis)

PARIS, DDTCNews—Bank Sentral Prancis atau Banque de France menyarankan pemerintah tidak lagi membuat kebijakan insentif pajak baru sebagai alat untuk membangun kepercayaan pelaku usaha dalam rangka pemulihan ekonomi.

Gubernur Bank Sentral Francois Villeroy mengatakan stabilitas kebijakan fiskal yang lebih dibutuhkan saat ini adalah menjaga belanja pemerintah ketimbang memberikan insentif pajak baru.

“Membangun kepercayaan setelah krisis perlu dilakukan dengan cara menahan pengeluaran pemerintah ketimbang memberikan diskon pajak. Ini perlu demi menjaga utang pemerintah tidak terus meningkat," katanya dikutip Jumat (10/7/2020).

Baca Juga: Tangani Pandemi Corona, Negara Ini Perkenalkan Pajak Solidaritas

Selama masa pandemi, lanjut Villeroy, terjadi penghematan belanja rumah tangga. Hal itu terlihat dari simpanan rumah tangga di lembaga perbankan mencapai ‎€100 miliar atau sekitar 4% terhadap produk domestik bruto (PDB) Prancis.

Menurutnya, dana simpanan masyarakat perlu diputar untuk membantu pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah ada baiknya memberikan kepastian kebijakan pajak dan tidak banyak mengubah kebijakan dalam waktu singkat.

"Ini (visibilitas kebijakan pajak) bisa menjadi jaminan stabilitas fiskal untuk beberapa tahun ke depan," papar Villeroy.

Baca Juga: Ini Daftar Negara Dengan Tarif Pajak Properti Paling Tinggi di Eropa

Alasan lainnya yang disinggung gubernur adalah pemerintah saat ini tidak memiliki ruang fiskal yang mumpuni untuk membiayai insentif pajak. Saat ini, utang Prancis sudah naik dari 100% terhadap PDB menjadi 120% terhadap PDB.

“Kami merekomendasikan tingkat utang tidak melampaui 120% terhadap PDB. Saat ini utang pemerintah bergerak terlalu cepat dan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap ekonomi Prancis," jelas Villeroy dilansir dari Hellenic Shipping News. (rig)

Baca Juga: Fasilitas PPh Pasal 21 untuk Pegawai RS Selama Pandemi Covid-19
Topik : prancis, bank sentral, insentif pajak, pajak internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 14:05 WIB
KONSULTASI
Selasa, 04 Agustus 2020 | 12:08 WIB
KABUPATEN BOGOR
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:47 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Selasa, 04 Agustus 2020 | 11:16 WIB
INDUSTRI MANUFAKTUR
berita pilihan
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:02 WIB
PP 44/2020
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:00 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 17:15 WIB
LAYANAN BEA CUKAI
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:46 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:12 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK