BERITA TERKINI
Gubernur Bank Sentral Prancis Francois Villeroy. (foto: Bank Sentral Prancis)
PARIS, DDTCNews—Bank Sentral Prancis atau Banque de France menyarankan pemerintah tidak lagi membuat kebijakan insentif pajak baru sebagai alat untuk membangun kepercayaan pelaku usaha dalam rangka pemulihan ekonomi.
Gubernur Bank Sentral Francois Villeroy mengatakan stabilitas kebijakan fiskal yang lebih dibutuhkan saat ini adalah menjaga belanja pemerintah ketimbang memberikan insentif pajak baru.
“Membangun kepercayaan setelah krisis perlu dilakukan dengan cara menahan pengeluaran pemerintah ketimbang memberikan diskon pajak. Ini perlu demi menjaga utang pemerintah tidak terus meningkat," katanya dikutip Jumat (10/7/2020).
Selama masa pandemi, lanjut Villeroy, terjadi penghematan belanja rumah tangga. Hal itu terlihat dari simpanan rumah tangga di lembaga perbankan mencapai ‎€100 miliar atau sekitar 4% terhadap produk domestik bruto (PDB) Prancis.
Menurutnya, dana simpanan masyarakat perlu diputar untuk membantu pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah ada baiknya memberikan kepastian kebijakan pajak dan tidak banyak mengubah kebijakan dalam waktu singkat.Â
"Ini (visibilitas kebijakan pajak) bisa menjadi jaminan stabilitas fiskal untuk beberapa tahun ke depan," papar Villeroy.
Alasan lainnya yang disinggung gubernur adalah pemerintah saat ini tidak memiliki ruang fiskal yang mumpuni untuk membiayai insentif pajak. Saat ini, utang Prancis sudah naik dari 100% terhadap PDB menjadi 120% terhadap PDB.
“Kami merekomendasikan tingkat utang tidak melampaui 120% terhadap PDB. Saat ini utang pemerintah bergerak terlalu cepat dan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap ekonomi Prancis," jelas Villeroy dilansir dari Hellenic Shipping News. (rig)
