PRANCIS

Bank Sentral Minta Pemerintah Setop Buat Insentif Pajak Baru

Redaksi DDTCNews | Jumat, 10 Juli 2020 | 15:30 WIB
Bank Sentral Minta Pemerintah Setop Buat Insentif Pajak Baru

Gubernur Bank Sentral Prancis Francois Villeroy. (foto: Bank Sentral Prancis)

PARIS, DDTCNews—Bank Sentral Prancis atau Banque de France menyarankan pemerintah tidak lagi membuat kebijakan insentif pajak baru sebagai alat untuk membangun kepercayaan pelaku usaha dalam rangka pemulihan ekonomi.

Gubernur Bank Sentral Francois Villeroy mengatakan stabilitas kebijakan fiskal yang lebih dibutuhkan saat ini adalah menjaga belanja pemerintah ketimbang memberikan insentif pajak baru.

“Membangun kepercayaan setelah krisis perlu dilakukan dengan cara menahan pengeluaran pemerintah ketimbang memberikan diskon pajak. Ini perlu demi menjaga utang pemerintah tidak terus meningkat," katanya dikutip Jumat (10/7/2020).

Baca Juga:
Pilar 1 Tak Kunjung Dilaksanakan, Kanada Bersiap Kenakan Pajak Digital

Selama masa pandemi, lanjut Villeroy, terjadi penghematan belanja rumah tangga. Hal itu terlihat dari simpanan rumah tangga di lembaga perbankan mencapai ‎€100 miliar atau sekitar 4% terhadap produk domestik bruto (PDB) Prancis.

Menurutnya, dana simpanan masyarakat perlu diputar untuk membantu pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah ada baiknya memberikan kepastian kebijakan pajak dan tidak banyak mengubah kebijakan dalam waktu singkat.

"Ini (visibilitas kebijakan pajak) bisa menjadi jaminan stabilitas fiskal untuk beberapa tahun ke depan," papar Villeroy.

Baca Juga:
Inggris Beri Insentif PPN untuk Produk Rumah Tangga yang Disumbangkan

Alasan lainnya yang disinggung gubernur adalah pemerintah saat ini tidak memiliki ruang fiskal yang mumpuni untuk membiayai insentif pajak. Saat ini, utang Prancis sudah naik dari 100% terhadap PDB menjadi 120% terhadap PDB.

“Kami merekomendasikan tingkat utang tidak melampaui 120% terhadap PDB. Saat ini utang pemerintah bergerak terlalu cepat dan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap ekonomi Prancis," jelas Villeroy dilansir dari Hellenic Shipping News. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M