Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Senin, 03 Oktober 2022 | 12:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Banggar Minta Subsidi Energi Hanya Disalurkan ke Orang Miskin

A+
A-
0
A+
A-
0
Banggar Minta Subsidi Energi Hanya Disalurkan ke Orang Miskin

Communication and Relations PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Muhammad Iqbal Hidayatulloh (kiri) mengenalkan tata cara daftar konsumen BBM bersubsidi kepada pengendara mobil di SPBU Tinaloga, Kota Gorontalo, Gorontalo, Kamis (28/7/2022). ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/foc.
 

JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta kepada pemerintah agar hanya memberikan subsidi energi kepada masyarakat yang berhak.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan penyaluran subsidi energi harus diubah dari yang saat ini berbasis pada komoditas menjadi targeted hanya kepada keluarga miskin.

"Pemerintah perlu mengubah sasaran subsidi energi tertuju pada keluarga miskin, bukan komoditas," ujar Said, dikutip Senin (15/8/2022).

Baca Juga: Berkaca pada 2014, Inflasi Oktober 2022 Masih Bisa Naik Lagi Imbas BBM

Said mengatakan selama ini banyak subsidi energi yang justru dinikmati oleh rumah tangga. Contohnya, hanya 26% rumah tangga miskin dan rentan yang menikmati subsidi listrik. Masih terdapat banyak rumah tangga kaya yang merupakan pelanggan listrik dengan daya 900 VA.

Selanjutnya, data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga menunjukkan hanya 22% rumah tangga rentan yang mendapatkan LPG bersubsidi dari pemerintah, sedangkan sisanya dinikmati oleh orang kaya.

"Hal serupa akan kita alami pada Pertalite seiring dengan gap harga yang cukup jauh antara Pertalite dengan Pertamax. Migrasi konsumen Pertamax ke Pertalite akan berkonsekuensi beban subsidi pertalite meningkat," ujar Said.

Baca Juga: Mendagri Tito Ingin Daerah Saling Berkompetisi Kendalikan Inflasi

Saat ini, pemerintah sedang mengubah skema distribusi LPG bersubsidi dari yang awalnya dijual secara tebuka menjadi semi tertutup.

Subsidi LPG juga rencananya akan diberikan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). "Demikian juga para penerima subsidi listrik dan BBM, semua penerima subsidi listrik dan BBM terintegrasi datanya melalui DTKS," ujar Said. (sap)

Baca Juga: Tertinggi dalam 8 Tahun! Inflasi September 1,17% Imbas Kenaikan BBM

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : APBN, anggaran, subsidi, BBM, listrik, Banggar

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 27 September 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi BBM dan Listrik Tahun Depan Rp211 Triliun, DPR Beri Catatan

Selasa, 27 September 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

SiLPA Capai Rp394 T, Wamenkeu: Bakal Dipakai untuk Subsidi Energi

Selasa, 27 September 2022 | 12:07 WIB
BANTUAN SOSIAL

Terus Dikebut, Jokowi Sebut Penyaluran BLT BBM Sudah Tembus 95,9%

Selasa, 27 September 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN BEA DAN CUKAI

Hingga Agustus 2022, Setoran Bea dan Cukai Tembus Rp206 Triliun

berita pilihan

Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

'Email dan NIK Sudah Didaftarkan NPWP' Saat Daftar Online, Ini Artinya

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Memanfaatkan Sumber Informasi Terbuka untuk Awasi Kepatuhan Pajak HNWI

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:30 WIB
PER-14/PJ/2022

Sudah Ada SPT Masa Unifikasi, Lampiran Formulir 1107 PUT 1 Dihapus

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wah! Ada Email Blast Lagi dari DJP, WP Diminta Perbarui Data Pribadi

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! e-SPT Sudah Ditutup, Pembetulan SPT Tahunan Badan Pakai e-Form

Senin, 03 Oktober 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin