Communication and Relations PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Muhammad Iqbal Hidayatulloh (kiri) mengenalkan tata cara daftar konsumen BBM bersubsidi kepada pengendara mobil di SPBU Tinaloga, Kota Gorontalo, Gorontalo, Kamis (28/7/2022). ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/foc.
Â
JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta kepada pemerintah agar hanya memberikan subsidi energi kepada masyarakat yang berhak.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan penyaluran subsidi energi harus diubah dari yang saat ini berbasis pada komoditas menjadi targeted hanya kepada keluarga miskin.
"Pemerintah perlu mengubah sasaran subsidi energi tertuju pada keluarga miskin, bukan komoditas," ujar Said, dikutip Senin (15/8/2022).
Said mengatakan selama ini banyak subsidi energi yang justru dinikmati oleh rumah tangga. Contohnya, hanya 26% rumah tangga miskin dan rentan yang menikmati subsidi listrik. Masih terdapat banyak rumah tangga kaya yang merupakan pelanggan listrik dengan daya 900 VA.
Selanjutnya, data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga menunjukkan hanya 22% rumah tangga rentan yang mendapatkan LPG bersubsidi dari pemerintah, sedangkan sisanya dinikmati oleh orang kaya.
"Hal serupa akan kita alami pada Pertalite seiring dengan gap harga yang cukup jauh antara Pertalite dengan Pertamax. Migrasi konsumen Pertamax ke Pertalite akan berkonsekuensi beban subsidi pertalite meningkat," ujar Said.
Saat ini, pemerintah sedang mengubah skema distribusi LPG bersubsidi dari yang awalnya dijual secara tebuka menjadi semi tertutup.
Subsidi LPG juga rencananya akan diberikan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). "Demikian juga para penerima subsidi listrik dan BBM, semua penerima subsidi listrik dan BBM terintegrasi datanya melalui DTKS," ujar Said. (sap)