Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Bahas Reformasi Perpajakan, Pemerintah Tunggu Sinyal Parlemen

3
3

JAKARTA, DDTCNews – Reformasi perpajakan masih menjadi tanda tanya dengan mandeknya pembahasan Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pihak pemerintah masih menunggu sinyal DPR untuk merombak sistem perpajakan nasional.

Hal tersebut diungkapkan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo saat seminar bertajuk "Pajak untuk Ekonomi Indonesia" pada Kamis (15/3). Namun, reformasi perpajakan tetap akan berjalan meski sudah dekat masa pemilu.

"Semua dalam proses, reformasi jalan terus, 2018 ini tetap jalan. Tetapi, kalau menyangkut undang undang itu bagian dari policy reform, kami menunggu undangan diskusi," katanya di Main Hall Bursa Efek Indonesia.

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

Suryo menyebutkan seluruh paket kebijakan perpajakan sudah dikirim kepada DPR. Mulai dari RUU KUP, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penambahan Nilai (PPN), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Namun, RUU KUP yang merupakan simpul kunci dalam sistem perpajakan nasional nampaknya belum akan dibahas dalam waktu dekat. Pasalnya, sudah ada RUU yang menjadi prioritas.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi XI DPR Hendrawan Soepratikno yang mengatakan pembahasan RUU KUP tertunda karena DPR masih fokus pada pembahasan RUU PNBP. Terlebih, masa sidang kali ini menurutnya hanya menaruh fokus pada RUU PNBP dan bukan RUU KUP.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

"Pembahasan RUU KUP masih jauh. Masa sidang berikutnya baru dijadwalkan lagi. Agenda sekarang padat, seperti fit and proper test Gubernur BI, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), revisi PNBP, selain tugas-tugas kepartaian yang semakin tinggi,” katanya saat dihubungi DDTCNews, Kamis (15/3).

Sedikit meninjau ke belakang, RUU KUP sudah berada di DPR sejak tahun 2015 dan masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Prioritas. Oleh sebab itu, sudah hitungan tahunan RUU KUP duduk nyaman di meja DPR. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Penghargaan 10 Mantan Dirjen Pajak

"Semua dalam proses, reformasi jalan terus, 2018 ini tetap jalan. Tetapi, kalau menyangkut undang undang itu bagian dari policy reform, kami menunggu undangan diskusi," katanya di Main Hall Bursa Efek Indonesia.

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

Suryo menyebutkan seluruh paket kebijakan perpajakan sudah dikirim kepada DPR. Mulai dari RUU KUP, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penambahan Nilai (PPN), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Namun, RUU KUP yang merupakan simpul kunci dalam sistem perpajakan nasional nampaknya belum akan dibahas dalam waktu dekat. Pasalnya, sudah ada RUU yang menjadi prioritas.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi XI DPR Hendrawan Soepratikno yang mengatakan pembahasan RUU KUP tertunda karena DPR masih fokus pada pembahasan RUU PNBP. Terlebih, masa sidang kali ini menurutnya hanya menaruh fokus pada RUU PNBP dan bukan RUU KUP.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

"Pembahasan RUU KUP masih jauh. Masa sidang berikutnya baru dijadwalkan lagi. Agenda sekarang padat, seperti fit and proper test Gubernur BI, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), revisi PNBP, selain tugas-tugas kepartaian yang semakin tinggi,” katanya saat dihubungi DDTCNews, Kamis (15/3).

Sedikit meninjau ke belakang, RUU KUP sudah berada di DPR sejak tahun 2015 dan masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Prioritas. Oleh sebab itu, sudah hitungan tahunan RUU KUP duduk nyaman di meja DPR. (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Penghargaan 10 Mantan Dirjen Pajak
Topik : ditjen pajak, reformasi perpajakan, ruu kup
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL