AGENDA PAJAK

Bahas Arah Kebijakan PPh, STIE YKPN Bakal Gelar Talk to Professionals

Redaksi DDTCNews | Kamis, 07 Januari 2021 | 09:05 WIB
Bahas Arah Kebijakan PPh, STIE YKPN Bakal Gelar Talk to Professionals

YOGYAKARTA, DDTCNews – Bidang perpajakan dalam UU Cipta Kerja memuat revisi beberapa ketentuan dalam UU Pajak Penghasilan (PPh).

Salah satu perubahan mendasar dalam UU PPh tersebut adalah adanya pergeseran sistem pajak internasional Indonesia. Pengecualian atas pengenaan dividen luar negeri dengan syarat tertentu membuat sistem yang sebelumnya worldwide menjadi semi-territorial.

Kemudian, adanya pengecualian pajak dividen mengubah sistem pemajakan Indonesia dari sistem classical menjadi one-tier system. Hal tersebut akan mencegah beban pajak berganda dan menurunkan tarif pajak efektif bagi investor Indonesia.

Baca Juga:
Cerita PNS, Juara I Lomba Menulis Pajak dan Politik DDTCNews 2023

Secara umum, bagaimana sebenarnya arah kebijakan PPh dengan terbitnya UU Cipta Kerja? Poin-poin apa saja yang mampu mendorong penciptaan dan peningkatan lapangan kerja, menarik investasi hingga pada akhirnya menggerakkan dan mendorong roda perekonomian Indonesia di masa mendatang?

Untuk membahas topik tersebut, Prodi Akuntansi dan Tax Center STIE YKPN bekerja sama dengan DDTC menyelenggarakan Talk to Professionals bertajuk Arah Kebijakan PPh dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam acara ini, pakar perpajakan sekaligus Managing Partner DDTC Darussalam akan hadir sebagai pembicara. Dosen STIE YKPN Arif Budianto akan bertindak sebagai moderator dalam acara yang digelar pada Sabtu, 9 Januari 2020 pukul 10.00—12.00 WIB ini. Acara akan dilaksanakan secara daring melalui Zoom.

Dalam acara ini, akan ada pembagian 5 buku terbitan DDTC berjudul Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan bagi peserta dengan pertanyaan dan komentar terbaik. Buku tersebut ditulis oleh Managing Partner DDTC Darussalam, Senior Partner DDTC Danny Septriadi, dan Expert Consultant DDTC Khisi Armaya Dhora. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 07 Desember 2023 | 15:30 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Cerita PNS, Juara I Lomba Menulis Pajak dan Politik DDTCNews 2023

Kamis, 07 Desember 2023 | 11:32 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Pilar 2 Berpotensi Bikin Insentif Pajak Tidak Optimal

Kamis, 07 Desember 2023 | 11:30 WIB LAPORAN HASIL SURVEI PAJAK DAN POLITIK

Sederet Hak dan Kewajiban dari Wajib Pajak, Sudah Tahu?

BERITA PILIHAN
Senin, 11 Desember 2023 | 13:00 WIB PERDAGANGAN KARBON

Tekan Deforestasi, RI Bisa Jadi Pemain Utama Perdagangan Karbon Global

Senin, 11 Desember 2023 | 11:39 WIB PEMILU 2024

Anies Beberkan Strategi Perbaiki Tax Ratio, Bereskan Bad Governance

Senin, 11 Desember 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak saat Dilakukan Pemeriksaan Bukper

Senin, 11 Desember 2023 | 10:39 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Transaksi Hari Belanja Online Nasional 12.12 Ditarget Rp25 Triliun

Senin, 11 Desember 2023 | 10:09 WIB PENGAWASAN PAJAK

Produksi SP2DK Sepanjang 2022 Turun, Begini Penjelasan DJP

Senin, 11 Desember 2023 | 09:17 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Catat! Simpan Dokumen Ini untuk Hindari Potensi Pemeriksaan Bukper

Senin, 11 Desember 2023 | 09:00 WIB PEMILU 2024

DJP Harap Paslon Capres-Cawapres Paham Soal Pajak, Ini Alasannya

Minggu, 10 Desember 2023 | 19:00 WIB PMK 120/2023

Ingat! PPN DTP Bisa Batal Jika BAST Rumah Tak Didaftarkan ke Sikumbang

Minggu, 10 Desember 2023 | 18:15 WIB LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

BPK Sebut Data Pemicu di Approweb DJP Tidak Sepenuhnya Valid

Minggu, 10 Desember 2023 | 17:45 WIB SENGKETA PAJAK

Tingkatkan Kinerja Penanganan PK, DJP Bangun KMS Sengketa Pajak