Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Bagaimana Komposisi SDM Otoritas Pajak Berdasarkan Gender?

A+
A-
0
A+
A-
0
Bagaimana Komposisi SDM Otoritas Pajak Berdasarkan Gender?

DEWASA ini, isu kesetaraan gender relatif mengemuka dalam konteks sosial-ekonomi, termasuk perpajakan. Perhatian atas isu tersebut berangkat dari suatu pertanyaan, sejauh mana sistem pajak telah berhasil mewujudkan sistem yang tidak bias gender? Dengan kata lain, sejauh mana pajak – sebagai bagian dari sistem fiskal – memiliki situasi dan dampak yang sama baik bagi pria maupun wanita (Stotsky, 1997)?

Terdapat beberapa isu kesetaraan gender yang kerap ditemukan dalam literatur pajak. Misalkan, struktur pajak yang bias dan cenderung merugikan kaum wanita. Literatur yang berkaitan dengan isu ini, misalnya unit pemajakan PPh berbasis keluarga atau adanya beban pajak yang lebih besar bagi barang/jasa yang dikonsumsi wanita (Grown dan Valodia, 2004).

Isu lain yang tidak kalah penting ialah pola perilaku kepatuhan pajak jika dilihat berdasarkan pada gender, atau insentif pajak bagi pekerjaan nonformal dalam lingkup rumah tangga. Isu kesetaraan gender juga mencakup kehadiran wanita dalam sistem administrasi pajak, baik dalam perannya sebagai praktisi atau sebagai sumber daya manusia (SDM) pada otoritas pajak.

Baca Juga: Hati-Hati! Faktur Pajak yang Salah Kode Tidak Penuhi Syarat Formal

Khusus mengenai penelitian tentang peran wanita dalam otoritas pajak, umumnya berangkat dari dua pertanyaan. Pertama, apakah ada hubungan antara keterwakilan wanita – termasuk di posisi penting (senior) – terhadap kinerja otoritas pajak secara umum? Kedua, apakah meningkatnya keterwakilan wanita dalam otoritas pajak atau perumus kebijakan pajak akan memberikan manfaat yang lebih tinggi bagi wanita (Joshi, 2017)?

Lantas, bagaimana komposisi SDM pada otoritas pajak di berbagai negara jika ditinjau berdasarkan gender?

Informasi atas hal tersebut dapat ditemukan dalam publikasi yang dirilis pada 2019 oleh Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT) bertajuk Overview of Tax Administrations: Structure; Income, Resources and Personnel; Operation and Digitalization: ISORA. Adapun data yang terdapat dalam publikasi tersebut diambil dari data International Survey on Revenue Administration (ISORA) yang dilakukan pada 2018 atas 58 negara.

Baca Juga: Istri Ingin Gabung NPWP, DJP Sebut Cukup Aktivasi NIK Suami

Sebagai informasi, ISORA merupakan kerangka survei yang dibangun oleh International Monetary Fund (IMF), bersama dengan Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA), The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan Asian Development Bank (ADB).

Data atas komposisi SDM berdasarkan gender pada otoritas pajak dikategorikan menjadi dua dimensi. Pertama, komposisi gender jika dilihat secara total atau atas seluruh pegawai. Kedua, komposisi gender jika dilihat hanya atas posisi eksekutif di otoritas pajak. Secara tidak langsung, kategori tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat kesetaraan secara umum serta peluang karier bagi kelompok wanita.


Baca Juga: Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Terdapat tiga temuan menarik dari data komposisi SDM dalam otoritas pajak berdasarkan pada gender.

Pertama, ditinjau atas kesetaraan gender secara umum. Secara rata-rata di berbagai negara, isu ketimpangan gender dalam otoritas pajak tidak terbukti. Hal ini dapat dilihat pada komposisi yang relatif seimbang antara pegawai pria (47,8%) atau pegawai wanita (52,2%). Ataupun jika dilihat dari komposisi pada jabatan eksekutif antara pria (57,3%) dan wanita (42,7%).

Kedua, terdapat pola menurunnya jumlah SDM wanita dalam otoritas pajak seiring dengan menurunnya pendapatan perkapita di suatu negara. Hal ini dapat dilihat pada komposisi SDM wanita yang relatif menurun berdasarkan klasifikasi kelompok pendapatan, yaitu negara berpendapatan tinggi (62,7%), negara berpendapatan menengah-tinggi (55,8%), negara berpendapatan menengah-rendah (45,0%), dan negara berpendapatan rendah (29,9%).

Baca Juga: Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini

Ketiga, peluang wanita untuk berkarier dan menempati jabatan eksekutif justru relatif terbuka seiring dengan makin rendahnya pendapatan perkapita di suatu negara. Indikatornya ditunjukkan dari selisih antara persentase SDM wanita di semua level dengan persentase SDM wanita di jabatan eksekutif. Selisih yang terkecil ditemukan justru di negara berpendapatan rendah, yaitu sebesar 2,5% (29,9% dikurangi 27,4%). Artinya, kehadiran SDM wanita dalam otoritas pajak secara umum jumlahnya kecil tapi relatif konsisten di semua level, termasuk jabatan eksekutif.

Topik : narasi data, administrasi pajak, SDM, gender

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 19 Juli 2022 | 18:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Dirjen Pajak: Saya Ditantang Bikin Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa

Selasa, 19 Juli 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Integrasi NIK-NPWP Dimulai, Masuk DJP Online Bisa Pakai Nomor KTP

Senin, 18 Juli 2022 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Muncul Eror ETAX 60005 Saat Unggah Faktur Pajak, Begini Solusi DJP

Sabtu, 16 Juli 2022 | 13:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ternyata Bayar Pajak Bukan ke Kantor Pajak! Cek Salurannya di Sini

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya