Review
Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:44 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Bagaimana Ketentuan PPh atas Penjualan Aset Kripto?

A+
A-
10
A+
A-
10
Bagaimana Ketentuan PPh atas Penjualan Aset Kripto?

Pertanyaan:
PERKENALKAN saya Rifa, seorang pegawai swasta. Selain mendapatkan penghasilan dari gaji, saya juga mengumpulkan aset saya dari penjualan kripto. Transaksi penjualan kripto tersebut saya lakukan melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE).

Dalam transaksi tersebut, saya menerima notifikasi bahwa penjualan aset kripto yang saya lakukan dipotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 22. Selanjutnya, apa yang harus saya lakukan terkait adanya pemotongan PPh Pasal 22 tersebut? Mohon penjelasannya dan terima kasih.

Jawaban:
TERIMA kasih atas pertanyaannya, Ibu Rifa. Pada hakikatnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan aset kripto merupakan objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 22. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (PMK 68/2022).

Dalam Pasal 20 ayat (1) PMK 68/2022 disebutkan penghasilan yang diterima atau diperoleh penjual aset kripto sehubungan dengan transaksi aset kripto merupakan objek PPh. Pengertian transaksi aset kripto secara terperinci dijabarkan dalam Pasal 20 ayat (2) PMK 68/2022, yaitu:

(2) Penghasilan sehubungan dengan transaksi Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan dari seluruh jenis transaksi Aset Kripto, berupa:

  1. transaksi dengan pembayaran mata uang fiat;
  2. tukar menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto lainnya (swap); dan/atau
  3. transaksi Aset Kripto selain transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf ,

yang dilakukan melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Berikutnya, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) PMK 68/2022, penghasilan dari transaksi aset kripto dikenakan PPh Pasal 22 dan bersifat final. Artinya, PPh tersebut tidak akan dihitung lagi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh wajib pajak, tetapi hanya dilaporkan.

Dalam menghitung PPh Pasal 22, terdapat 2 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu tarif dan dasar pengenaan pajak (DPP). Berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) dan (4) PMK 68/2022, terdapat 2 ketentuan tarif yang berlaku untuk menghitung jumlah PPh Pasal 22 atas transaksi aset kripto.

Pertama, PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,1% jika transaksi dilakukan melalui pedagang fisik aset kripto (PFAK). Kedua, PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,2% jika transaksi dilakukan selain melalui PFAK. Sementara itu, DPP dari objek PPh ini ialah nilai transaksi aset kripto, tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Setelah menghitung jumlah PPh Pasal 22 yang terutang, pihak PPMSE akan memotong, menyetor, dan melaporkan PPh yang terutang. Kemudian, PPMSE akan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 22 kepada penerima penghasilan.

Setelah menerima bukti pemotongan PPh Pasal 22, Ibu Rifa memiliki kewajiban untuk melaporkannya dalam SPT tahunan PPh orang pribadi. Terdapat 2 komponen yang perlu diperhatikan oleh Ibu Rifa dalam melaporkan SPT tahunan, yaitu melaporkan harta aset kripto dan PPh final.

Dalam SPT tahunan PPh orang pribadi yang tersedia saat ini, pelaporan harta atas aset kripto dimasukkan dalam kategori investasi lainnya dengan kode harta 039. Sementara itu, pelaporan PPh final aset kripto dapat dimasukkan dalam kolom penghasilan lain yang dikenakan dan/atau bersifat final.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi UU HPP akan hadir setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait UU HPP beserta peraturan turunannya yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Konsultasi UU HPP, DDTC Fiscal Research & Advisory, konsultasi pajak, pajak, pajak aset kripto, PMK 68/2022

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 05 Oktober 2022 | 08:33 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

8 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Ini Lulus Seleksi Administrasi

Selasa, 04 Oktober 2022 | 18:04 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyelenggara e-Commerce Jadi Pemungut Pajak? Ini Kata Pemerintah

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:36 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN

Wah, Ditjen Pajak dan Korlantas Polri Teken Kerja Sama Pertukaran Data

Selasa, 04 Oktober 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ditjen Pajak Sebut Ada 2.422 Peserta PPS yang Harus Repatriasi Harta

berita pilihan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Pakai PPh Final, DJP: Ada Kewajiban Pelaporan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Capai 5,95 Persen, BKF: Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masih Proses, Integrasi CRM Bikin Peta Kepatuhan WP Lebih Komprehensif

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:15 WIB
DDTC ACADEMY

Ketahui Aspek Transfer Pricing Pertambangan Batu Bara pada Kelas Ini

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Adakan KPDL, Petugas Pajak Temukan Perusahaan Belum Punya NPWP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Temuan BPK Soal Insentif Pajak, Begini Update Tindak Lanjut DJP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:30 WIB
OPERASI JARING SRIWIJAYA 2022

DJBC Gagalkan Penyelundupan Barang Rp244 M di Perairan Indonesia Barat

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Hilangnya Potensi Pajak dari Sharing Economy