PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan TER PPh Pasal 21 dan PMK Soal PPh Final UMKM, Download di Sini!

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 10 Januari 2024 | 16:20 WIB
Aturan TER PPh Pasal 21 dan PMK Soal PPh Final UMKM, Download di Sini!

Ilustrasi. Pekerja menyelesaikan pembuatan mainan di salah satu pabrik mainan di Demak, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz

JAKARTA, DDTCNews - Pada akhir 2023 hingga awal Januari 2024, pemerintah merilis beragam ketentuan baru terkait dengan pajak. Ketentuan yang paling santer dibahas yakni tarif efektif rata-rata (TER) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.

Kemudian, ada pula peraturan yang memuat ketentuan PPh final wajib pajak UMKM serta penyesuaian batas waktu pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Kemudian, peraturan terkait dengan pajak rokok juga dirilis.

Sejumlah peraturan yang terbit sekitar 2 minggu terakhir ini telah dirangkum dalam artikel berikut. Anda juga dapat men-download sejumlah aturan tersebut pada Perpajakan DDTC.

Baca Juga:
Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Ketentuan Baru Penghitungan PPh Pasal 21

Pemerintah memperbarui ketentuan penghitungan PPh Pasal 21. Pembaruan tersebut di antaranya berupa penerapan tarif pajak efektif bulanan untuk penghitungan PPh Pasal 21 terutang bagi pegawai tetap. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi subjek lainnya juga disesuaikan.

  • PP 58 Tahun 2023 tentang Tarif dan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
  • Tanggal pengundangan: 27 Desember 2023.
  • Tanggal berlaku efektif: 27 Desember 2023.
  • Keterangan status/riwayat:
    mencabut sebagian PP 80 Tahun 2010, yaitu Pasal 2 ayat (3).

Sehubungan dengan terbitnya beleid tersebut, Kementerian Keuangan memperbarui peraturan yang menjadi dasar petunjuk pelaksana penghitungan PPh Pasal 21. Beleid tersebut menguraikan beragam skema penghitungan PPh Pasal 21 yang baru, termasuk penerapan tarif efektif.

Ketentuan Baru Pengenaan PPh atas UMKM dan Pengukuhan sebagai PKP

Kementerian Keuangan memperbarui tata cara pengenaan PPh final bagi wajib pajak dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar atau sering disebut UMKM. Kementerian Keuangan juga menyesuaikan ketentuan mengenai batas waktu kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Baca Juga:
Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak
  • PMK 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  • Tanggal pengundangan: 29 Desember 2023.
  • Tanggal berlaku efektif: 29 Desember 2023.
  • Keterangan status/riwayat:
    mencabut sebagian PMK 68/PMK.03/2010 s.t.d.d PMK 197/PMK.03/2013, yaitu Pasal 4 dan Pasal 5;
    mencabut sebagian PMK 99/PMK.03/2018.

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

Pemerintah memerinci ketentuan harmonisasi kebijakan fiskal nasional dalam rangka penyelarasan hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Harmoniasasi tersebut meliputi: penyelenggaraan; sinergi kebijakan fiskal nasional; pembiayaan utang daerah; dana abadi daerah; dan sinergi pendanaan.

  • PP 1 Tahun 2024 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
  • Tanggal pengundangan: 2 Januari 2024.
  • Tanggal berlaku efektif: 2 Januari 2024.
  • Keterangan status/riwayat:
    mencabut PP 56 Tahun 2005 s.t.d.d PP 65 Tahun 2010;
    mencabut PP 56 Tahun 2018.

Pengenaan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik

Pemerintah menegaskan pengenaan pajak rokok kini juga diberlakukan atas rokok elektrik. Adapun tarif yang dikenakan adalah sebesar 10% dari cukai rokok. Besaran tarif tersebut sama seperti tarif pajak rokok dalam ketentuan terdahulu.

Pembebasan PPN atas Barang dan/atau Jasa untuk Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara

Kementerian Keuangan merilis ketentuan baru yang mempertegas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) serta jasa kena pajak (JKP) untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

  • PMK 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara.
  • Tanggal pengundangan: 28 Desember 2023
  • Tanggal berlaku efektif: 1 Januari 2024
  • Keterangan status/riwayat:
    mencabut KMK 370/KMK.03/2003.

Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Kementerian Keuangan menetapkan biaya operasional pemungutan (BOP) atas setiap jenis pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dipungut oleh pemerintah pusat (PBB P5L). Adapun BOP merupakan biaya yang meliputi kegiatan pemungutan PBB yang dilaksanakan oleh DJP.

  • PMK 142 Tahun 2023 tentang Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
  • Tanggal pengundangan: 18 Desember 2023
  • Tanggal berlaku efektif: 18 Desember 2023
  • Keterangan status/riwayat baru: baru.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:00 WIB KPP PRATAMA PALOPO

Edukasi soal Bukti Potong, KPP Bahas Tanggungan Pajak Khusus ASN

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024