Trusted Indonesian Tax News Portal
|

Aturan Pajak Ekonomi Digital Harus Netral

2
2

Para narasumber dan peserta berfoto bersama dalam seminar Taxplore 2018, FIA UI, Jakarta, Jumat (30/11/2018). (Foto: DDTCNews)

DEPOK, DDTCNews – Masifnya perkembangan ekonomi digital menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas pajak, terutama atas transaksi lintas negara yang saat ini model bisnisnya kian beragam. Pemerintah perlu mencari strategi yang tepat untuk menghadapi era ekonomi digital agar potensi penerimaannya tergali dengan optimal.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal mengatakan potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar, namun pemerintah harus menetapkan kebijakan yang netral yang mendorong perkembangan ekonomi digital, tidak mendistorsi atau bahkan mematikan bisnis tersebut.

"Aturan pajak ekonomi digital harus netral, karena pada prinsipnya pemajakannya sama dengan bisnis konvensional, hanya saja caranya yang berbeda," ujarnya dalam seminar TaxPlore 2018 bertajuk ‘Perpajakan di Era Ekonomi Digital’ yang digelar oleh Kelompok Studi Administrasi Fiskal (Kostaf), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Depok, Jumat (30/11/2018).

Baca Juga: Pemerintah Pelajari Pengenaan PPN Ekonomi Digital

Menurut Yon, saat ini yang paling penting adalah bagaimana membenahi administrasi pajak terlebih dahulu agar mampu mendeteksi aliran dana dari transaksi-transaksi e-commerce yang dilakukan wajib pajak. Perubahan aturan mengenai subjek, objek, dan tarif pajak sendiri harus melalui undang-undang yang membutuhkan proses panjang, sehingga prioritas utama saat ini adalah membenahi sistem administrasi pajak.

"Hingga saat ini tidak ada aturan khusus untuk ekonomi digital. Artinya, pemerintah masih mengacu pada ketentuan yang berlaku secara umum. Kalaupun ada model-model bisnis yang membutuhkan perlakuan khusus, sifatnya masih dibahas secara internal," paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Partner Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji menjelaskan ada tiga kunci utama yang perlu dilakukan oleh otoritas pajak. Pertama, memahami dengan baik model bisnis ekonomi digital, mengingat platform bisnis ini cukup beragam bentuknya, sehingga pemindahan dana dari konsumen ke penjual bisa bervariasi.

Baca Juga: OECD Memperbarui Proposal Ekonomi Digital pada Januari 2019

"Otoritas pajak bisa mempelajari berbagai model bisnis digital yang seringkali jadi sorotan, misalnya AirBnB, WeChat Pay, Instagram, Amazon, dan Google. Masing-masing memiliki karakteristik bisnis yang berbeda," ujarnya.

Kedua, lanjutnya, mengidentifikasi gap antara ketentuan pajak yang ada saat ini dan pola kepatuhan wajib pajak. Ketentuan pajak domestik maupun global masih memiliki celah bagi wajib pajak untuk menghindar dari pajak. Kemudian, kunci yang ketiga adalah bagaimana pemerintah mengambil langkah untuk memajaki sektor ini, baik dari sisi kebijakan maupun sisi administrasinya.

Bawono menerangkan model bisnis dan tantangan pajak dalam lima ilustrasi yang berbeda. Ilustrasi tersebut dikaitkan dengan persoalan kepatuhan pajak, model pemotongan pajak penghasilan (withholding tax), persoalan Gerbang Pembayaran Nasional, model pajak pertambahan nilai (PPN) untuk transaksi bussiness-to-bussiness (B2B) dan bussiness-to-consumer (B2C) lintas yurisdiksi, hingga risiko base erosion and profit shifting (BEPS).

Baca Juga: 'Proses Bargaining Sangat Penting untuk Memajaki Ekonomi Digital'

Dalam seminar yang diselenggarakan di Auditorium M, FIA UI ini hadir pula Profesor FIA UI Haula Rosdiana dan Ketua IFA Indonesia Ichwan Sukardi yang memaparkan pandangannya mengenai perpajakan di era ekonomi digital. (Amu)

"Aturan pajak ekonomi digital harus netral, karena pada prinsipnya pemajakannya sama dengan bisnis konvensional, hanya saja caranya yang berbeda," ujarnya dalam seminar TaxPlore 2018 bertajuk ‘Perpajakan di Era Ekonomi Digital’ yang digelar oleh Kelompok Studi Administrasi Fiskal (Kostaf), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Depok, Jumat (30/11/2018).

Baca Juga: Pemerintah Pelajari Pengenaan PPN Ekonomi Digital

Menurut Yon, saat ini yang paling penting adalah bagaimana membenahi administrasi pajak terlebih dahulu agar mampu mendeteksi aliran dana dari transaksi-transaksi e-commerce yang dilakukan wajib pajak. Perubahan aturan mengenai subjek, objek, dan tarif pajak sendiri harus melalui undang-undang yang membutuhkan proses panjang, sehingga prioritas utama saat ini adalah membenahi sistem administrasi pajak.

"Hingga saat ini tidak ada aturan khusus untuk ekonomi digital. Artinya, pemerintah masih mengacu pada ketentuan yang berlaku secara umum. Kalaupun ada model-model bisnis yang membutuhkan perlakuan khusus, sifatnya masih dibahas secara internal," paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Partner Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji menjelaskan ada tiga kunci utama yang perlu dilakukan oleh otoritas pajak. Pertama, memahami dengan baik model bisnis ekonomi digital, mengingat platform bisnis ini cukup beragam bentuknya, sehingga pemindahan dana dari konsumen ke penjual bisa bervariasi.

Baca Juga: OECD Memperbarui Proposal Ekonomi Digital pada Januari 2019

"Otoritas pajak bisa mempelajari berbagai model bisnis digital yang seringkali jadi sorotan, misalnya AirBnB, WeChat Pay, Instagram, Amazon, dan Google. Masing-masing memiliki karakteristik bisnis yang berbeda," ujarnya.

Kedua, lanjutnya, mengidentifikasi gap antara ketentuan pajak yang ada saat ini dan pola kepatuhan wajib pajak. Ketentuan pajak domestik maupun global masih memiliki celah bagi wajib pajak untuk menghindar dari pajak. Kemudian, kunci yang ketiga adalah bagaimana pemerintah mengambil langkah untuk memajaki sektor ini, baik dari sisi kebijakan maupun sisi administrasinya.

Bawono menerangkan model bisnis dan tantangan pajak dalam lima ilustrasi yang berbeda. Ilustrasi tersebut dikaitkan dengan persoalan kepatuhan pajak, model pemotongan pajak penghasilan (withholding tax), persoalan Gerbang Pembayaran Nasional, model pajak pertambahan nilai (PPN) untuk transaksi bussiness-to-bussiness (B2B) dan bussiness-to-consumer (B2C) lintas yurisdiksi, hingga risiko base erosion and profit shifting (BEPS).

Baca Juga: 'Proses Bargaining Sangat Penting untuk Memajaki Ekonomi Digital'

Dalam seminar yang diselenggarakan di Auditorium M, FIA UI ini hadir pula Profesor FIA UI Haula Rosdiana dan Ketua IFA Indonesia Ichwan Sukardi yang memaparkan pandangannya mengenai perpajakan di era ekonomi digital. (Amu)

Topik : kampus, ekonomi digital, taxplore 2018
artikel terkait
Rabu, 19 Oktober 2016 | 14:35 WIB
WISUDA PKN STAN
Kamis, 18 Oktober 2018 | 11:50 WIB
WISUDA AKBAR PKN STAN
Selasa, 06 November 2018 | 17:04 WIB
UPN VETERAN JAKARTA
Senin, 16 Oktober 2017 | 09:08 WIB
UNIVERSITAS WIRARAJA
berita pilihan
Selasa, 12 September 2017 | 13:52 WIB
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:08 WIB
PENDIDIKAN PAJAK
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:01 WIB
LOWONGAN KERJA
Minggu, 11 Desember 2016 | 11:17 WIB
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Jum'at, 02 November 2018 | 11:28 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Minggu, 04 September 2016 | 16:01 WIB
SOSIALISASI TAX AMNESTY UI
Sabtu, 17 September 2016 | 16:29 WIB
KERJA SAMA PENDIDIKAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 16:52 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Senin, 24 September 2018 | 19:10 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 19 Oktober 2016 | 14:35 WIB
WISUDA PKN STAN
Terpopuler