BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berupaya untuk menyelesaikan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) 1/2019 mengenai penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri pada Februari 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ketentuan penempatan DHE di dalam negeri yang tertuang dalam revisi atas PP 1/2019 akan dilakukan dengan tetap memperhatikan rezim devisa bebas yang berlaku.
"Kita akan mendesain agar tidak bertentangan dengan rezim devisa bebas. Di IMF itu namanya Article VIII," ujar Sri Mulyani ketika menyampaikan hasil rapat berkala KSSK I/2023, dikutip Rabu (1/2/2023).
Dalam Article VIII, negara anggota IMF berkomitmen untuk tidak melakukan pembatasan atas pembayaran atau transfer lintas batas negara.
"Pada satu sisi Indonesia perlu meyakinkan bahwa ekspor yang tumbuh tinggi maka devisanya bisa memperkuat cadangan devisa, di sisi lain Indonesia tetap berkomitmen menjaga rezim devisa yang tidak men-discourage investasi," ujar Sri Mulyani.
Dalam revisi atas PP 1/2019, sektor manufaktur juga bakal diwajibkan untuk menempatkan DHE di dalam negeri. Menurut Sri Mulyani, hanya sektor manufaktur berkaitan dengan SDA yang bakal diwajibkan menahan DHE di dalam negeri.
Dengan demikian, sektor manufaktur yang memerlukan dana untuk mengimpor bahan baku tidak akan termasuk sebagai sektor yang diwajibkan menahan DHE di dalam negeri.
Revisi atas PP 1/2019 juga akan menetapkan threshold nilai ekspor yang dibebani kewajiban untuk menempatkan DHE di dalam negeri. "Ini penting agar tidak mengganggu kegiatan ekspor," ujar Sri Mulyani.
Untuk diketahui, pemerintah berencana mewajibkan pelaku usaha sektor SDA dan sektor manufaktur untuk menempatkan DHE di dalam negeri selama 3 bulan. Saat ini, PP 1/2019 hanya mewajibkan eksportir memasukkan DHE di dalam negeri, tetapi tidak harus disimpan di dalam negeri dalam periode tertentu.
Guna mendukung kebijakan penempatan DHE di dalam negeri, pemerintah mengaku akan menyiapkan insentif pajak atas bunga deposito yang dananya bersumber dari DHE.
Saat ini bunga deposito yang dananya bersumber dari DHE dalam mata uang dolar AS dikenai PPh final sebesar 10% bila DHE didepositokan selama 1 bulan.
Kemudian, tarif sebesar 7,5% diberikan untuk jangka waktu 3 bulan, tarif 2,5% untuk jangka waktu 6 bulan, dan tarif 0% untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan.
Sementara itu, tarif PPh final untuk bunga deposito yang bersumber dari DHE dalam mata uang rupiah ditetapkan sebesar 7,5% untuk jangka waktu 1 bulan. Lalu, tarif 2% untuk jangka waktu 3 bulan dan tarif 0% untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih. (sap)
