AMERIKA SERIKAT

Atasi Perubahan Iklim, Ini Kebijakan Pajak yang Bakal Diambil Menkeu

Muhamad Wildan | Jumat, 23 April 2021 | 13:15 WIB
Atasi Perubahan Iklim, Ini Kebijakan Pajak yang Bakal Diambil Menkeu

Menteri Keuangan AS Janet Yellen. (foto: U.S. Department of The Treasury)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Guna mengatasi masalah perubahan iklim, Menteri Keuangan AS Janet Yellen menilai pendekatan holistik penting untuk dilakukan, termasuk melalui kebijakan pajak.

Menurut Yellen, AS selama dikepalai Donald Trump cenderung kurang partisipatif dalam memitigasi perubahan iklim global. Namun, lanjutnya, AS di bawah kepemimpinan Joe Biden akan kembali turut aktif dalam pencegahan perubahan iklim dan global warming.

Pemerintah AS sudah menyiapkan beberapa kebijakan pajak yang akan digunakan ke depannya antara lain pemberian insentif kredit pajak pada investasi-investasi tertentu dan penghapusan subsidi pajak atas bahan bakar energi fosil.

Baca Juga:
Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

"Untuk mendorong terciptanya energi listrik yang bersih, kami berencana memberikan kredit pajak sebagai insentif atas investasi pembangunan jaringan listrik sebesar paling tidak 20 gigawatt," kata Yellen seperti dilansir thehill.com, Jumat (23/4/2021).

Keringanan pajak yang diberikan atas konsumsi BBM dan bahan bakar berbasis fosil lainnya juga akan dicabut. Menurut menkeu, keringanan tersebut telah menimbulkan biaya hingga US$4 miliar atau Rp58,15 triliun per tahun.

Dia menilai keringanan pajak tersebut justru mendorong konsumsi BBM yang tinggi di masyarakat. Tak hanya itu, kualitas udara dan air bersih di AS juga makin menurun akibat kebijakan pro-energi fosil yang diterapkan selama bertahun-tahun.

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Melalui kebijakan pajak yang mendorong teknologi ramah lingkungan dan kebijakan-kebijakan lainnya, AS menargetkan bisa menjadi negara yang sepenuhnya bebas karbon pada 2035. Rencana ini tertuang dalam inisiatif Clean Energy Standard.

Untuk menciptakan infrastruktur dan perekonomian yang ramah lingkungan, Yellen mengatakan AS memerlukan dana US$2,5 triliun. Nanti, kebutuhan dana tersebut akan didanai tak hanya dari APBN, tetapi juga dari swasta.

"Secara teoritis, sesungguhnya tidak terlalu sulit untuk mendorong aliran modal ke sektor yang ramah lingkungan. Permintaan investor atas jenis-jenis investasi yang ramah lingkungan seperti green bonds dan sustainable assets terus meningkat dari tahun ke tahun," tutur Yellen. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tinggal 4 Hari, DJP: WP Badan Jangan Sampai Telat Lapor SPT Tahunan

Jumat, 26 April 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perpanjangan SPT Tahunan, DJP: Tak Dibatasi Alasan Tertentu

Jumat, 26 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI GORONTALO

Tarif Pajak Daerah Terbaru di Gorontalo, Simak Daftarnya

Jumat, 26 April 2024 | 11:47 WIB KONSULTASI PAJAK

Ada NITKU, NPWP Cabang Tidak Berlaku Lagi?

Jumat, 26 April 2024 | 11:30 WIB KP2KP MUKOMUKO

Petugas Pajak Ingatkan WP soal Kewajiban yang Sering Dilupakan PKP

Jumat, 26 April 2024 | 11:21 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024