Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apakah PPh Pasal 21 Bonus Tahunan & Uang Lembur Ditanggung Pemerintah?

A+
A-
14
A+
A-
14
Apakah PPh Pasal 21 Bonus Tahunan & Uang Lembur Ditanggung Pemerintah?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, Saya Kurniawan, pegawai keuangan dari salah satu perusahaan di Bekasi. Perusahaan tempat saya bekerja bergerak di bidang jasa pertambangan minyak bumi dan gas alam.

Menurut saya, perusahaan tempat saya bekerja telah memenuhi ketentuan dalam pemanfaatan insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 9/2021).

Namun, saat ini, saya masih kebingungan terkait dengan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi karyawan yang menerima bonus tahunan dan uang lembur. Pendapatan atas bonus tahunan dan uang lembur tersebut membuat akumulasi gaji yang diterimanya dalam setahun melebihi Rp200 juta. Apakah karyawan tersebut juga dapat menerima PPh Pasal 21 DTP?

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Kurniawan atas pertanyaan yang disampaikan. Saat ini, pemerintah memberikan beberapa insentif perpajakan untuk menangani pandemi Covid-19, salah satunya ialah PPh Pasal 21 DTP. Pemberian insentif atas PPh Pasal 21 DTP diatur dalam Pasal 2 PMK 9/2021.

Dalam Pasal 2 ayat (3) PMK 9/2021 telah disebutkan tiga syarat yang harus dipenuhi wajib pajak agar dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Pertama, pegawai menerima penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran A PMK 9/2021.

KLU tersebut sesuai dengan KLU yang tercantum dan telah dilaporkan pemberi kerja dalam SPT tahunan PPh tahun pajak 2019. Dalam hal ini, perusahaan tempat Bapak Kurniawan bekerja sudah memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang dapat mengajukan insentif PPh Pasal 21 DTP.

Kedua, memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Ketiga, pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta. Sebagai informasi, ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif.

Lebih lanjut, maksud dari penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PER-16/2016) sebagai berikut.

“Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur”.

Dalam Pasal 1 angka 16 PER-16/2016 juga dijelaskan pengertian penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur sebagai berikut.

“Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun”.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, bonus termasuk penghasilan yang bersifat tidak teratur sehingga tidak masuk dalam cakupan PPh Pasal 21 DTP. Sementara itu, uang lembur dapat digolongkan sebagai penghasilan tetap yang bersifat teratur atau rutin dan masuk dalam cakupan insentif PPh Pasal 21 DTP.

Dengan begitu, pegawai di perusahaan tempat Bapak Kurniawan bekerja berhak untuk memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP sepanjang gaji dan uang lembur yang diterimanya tersebut tidak melebihi Rp200 juta. Perlakuan perpajakan untuk bonus tahunan yang diterima pegawai tersebut tetap harus dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian jawaban yang dapat kami berikan. Semoga dapat membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut. (kaw)

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 9/2021, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 11:08 WIB
PENGAWASAN PAJAK

DJP Terus Jalankan Pengawasan Pembayaran Masa dan Kepatuhan Material

Rabu, 27 Oktober 2021 | 11:07 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Pesan Sri Mulyani ke Lulusan STAN: Harus Siap Hadapi Guncangan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 10:30 WIB
REPUBLIK CEKO

Harga Listrik dan Gas Melonjak, PPN Dibebaskan Selama 2 Bulan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya