SE-07/2020

Apakah Anda Bakal Jadi WP Strategis KPP Pratama? Ini Cara Penetapannya

Redaksi DDTCNews | Selasa, 03 Maret 2020 | 15:41 WIB
Apakah Anda Bakal Jadi WP Strategis KPP Pratama? Ini Cara Penetapannya

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak (WP) strategis ada yang masuk di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Lantas, bagaimana penetapan WP strategis di KPP Pratama tersebut?

Berdasarkan Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-07/PJ/2020, WP strategis terbagi menjadi dua. Pertama, seluruh WP yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP WP Besar, KPP di lingungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya.

Kedua, WP dengan kriteria tertentu yang terdaftar pada KPP Pratama, yaitu WP dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar atau kriteria lain yang diatur melalui Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, melalui penetapan oleh Kepala Kanwil DJP.

Baca Juga:
Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

“[Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan] wajib pajak strategis … dilaksanakan melalui kegiatan penelitian secara komprehensif,” demikian bunyi bagian E.2.a beleid tersebut, seperti dikutip pada Selasa (3/3/2020).

Ketentuan pengawasan berdasarkan segmentasi WP ini muncul bersamaan dengan perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama. Oleh karena itu, penetapan WP strategis di KPP Pratama untuk 2020 dan setelahnya dilakukan dengan cara berbeda.

Adapun penetapan WP strategis untuk 2020 dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan menyusun dan menyampaikan usulan daftar WP strategis untuk setiap KPP Pratama melalui Nota Dinas Usulan Daftar WP Strategis.

Baca Juga:
Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Nota dinas tersebut disampaikan kepada seluruh Kanwil DJP selain Kanwil DJP WP Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus dengan tata cara pelaksanaan pengusulan daftar WP strategis sesuai dengan lampiran F dalam Surat Edaran Ditjen Pajak No.SE-07/PJ/2020.

Kedua, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP melakukan pembahasan dengan KPP mengenai usulan daftar WP strategis tersebut dengan mempertimbangkan kriteria, jumlah, dan mekanisme penentuan WP strategis berdasarkan Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Ketiga, Kepala Kanwil DJP menetapkan WP strategis untuk setiap KPP Pratama sesuai tata cara penetapan WP strategis dalam lampiran G Surat Edaran Ditjen Pajak No.SE-07/PJ/2020.

Baca Juga:
Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

Selain itu, penetapan WP strategis dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan WP Strategis paling lama 10 hari kerja setelah tanggal Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, sesuai contoh format dalam lampiran H Surat Edaran Ditjen Pajak No.SE-07/PJ/2020.

Sementara itu, penetapan WP strategis di KPP Pratama setelah 2020 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi itu, Kanwil DJP menerbitkan Keputusan Penetapan WP strategis sesuai dengan format dalam lampiran H, yang berlaku pada 1 Februari tahun bersangkutan.

Seperti diketahui, pengawasan WP strategis di KPP Pratama berada di bawah Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) II. Simak artikel ‘Per Maret 2020, Waskon II KPP Pratama Fokus ke Wajib Pajak Strategis’. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 07:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jaga Penerimaan, DJP Minta Publik Tak Ragu Adukan Pegawai Menyeleweng

BERITA PILIHAN
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengingat Lagi Titik Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:30 WIB KABUPATEN PASER

ASN di Daerah Penyangga IKN Diminta Jadi Teladan Kepatuhan Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang