KAMUS PAJAK

Apa Itu Spin-Off?

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 22 Maret 2023 | 14:30 WIB
Apa Itu Spin-Off?

SPIN-OFF merupakan salah satu cara restrukturisasi yang dilakukan oleh perusahaan agar tetap dapat beroperasi secara efisien dan efektif (Geersing, 2007).

Perusahaan memiliki beragam motivasi untuk melakukan spin-off antara lain manajemen, faktor pasar modal, risiko, manfaat pajak, dan alasan peraturan (Umam dan Antoni, 2017).

Dari sisi manajemen, spin-off dapat meringankan masalah manajemen karena perusahaan lebih berfokus pada kebutuhan inti perusahaan.

Baca Juga:
WP Minta Lokasi Usaha Jadi Daerah Tertentu, KPP Lakukan Pemeriksaan

Selain itu, terdapat sejumlah negara yang memberikan keringanan pajak atas keuntungan yang timbul dari spin-off (Rogers-Glabush, 2015). Lantas, apa yang dimaksud sebagai spin-off?

Definisi Spin-off
MERUJUK Cambridge Dictionary, spin-off adalah produk yang berkembang dari produk lain yang lebih penting. Adapun yang dimaksud spin-off dalam kaitannya dengan perusahaan adalah perusahaan terpisah yang dibentuk dari bagian perusahaan yang sudah ada.

Seperti kebanyakan istilah yang terkait dengan reorganisasi perusahaan, istilah spin-off ini tidak selalu digunakan dalam arti yang tepat dan dapat digunakan dalam arti yang berbeda di berbagai negara (Rogers-Glabush, 2015).

Baca Juga:
DJP Buka Layanan Pajak Luar Kantor di 1.426 Titik, Cek Jadwalnya

Merujuk Black’s Law Dictionary, spin-off adalah divestasi korporasi di mana suatu divisi korporasi menjadi perusahaan independen dan saham perusahaan baru tersebut dibagikan kepada pemegang saham korporasi (Garner, 2004).

Sementara itu, menurut Fontinelle (2021) spin-off adalah ketika perusahaan yang menciptakan perusahaan independen baru dengan menjual atau mendistribusikan saham baru dari bisnisnya yang sudah ada.

Definisi Spin-off dalam Ketentuan Domestik
PADA ketentuan domestik, istilah spin-off di antaranya tercantum dalam Undang-Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam UU PT, spin-off disebut dengan pemisahan (Umam dan Antoni, 2017). Mengacu Pasal 1 angka 12 UU PT, pemisahan adalah:

Baca Juga:
Tidak Semua Rumah Bebas PPN! Cek Syarat & Ketentuannya di Sini

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.”

Pengertian pemisahan dapat juga ditemukan dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 angka 32 UU No. 21/2008 memberikan pengertian pemisahan adalah pemisahan dari suatu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara lebih terperinci, berdasarkan Pasal 135 UU PT, spin-off atau pemisahan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pemisahan murni dan pemisahan tidak murni.

Baca Juga:
Begini Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawai Terima THR

Pemisahan murni merupakan pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

Sementara itu, pemisahan tidak murni merupakan pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui pemisahan aktiva (aset) dan pasiva (kewajiban) dari suatu perusahaan menjadi perusahaan baru yang independen (entitas yang terpisah) merupakan unsur penting dalam proses spin-off.

Dalam praktiknya, pemisahan aset dan kewajiban tersebut umumnya adalah pemisahan unit usaha (divisi) tertentu menjadi sebuah perusahaan baru yang kegiatan usahanya bisa sama atau berbeda dengan perusahaan awalnya (Umam dan Antoni, 2017). (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 19 Maret 2024 | 10:30 WIB KPP PRATAMA POSO

WP Minta Lokasi Usaha Jadi Daerah Tertentu, KPP Lakukan Pemeriksaan

Selasa, 19 Maret 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Buka Layanan Pajak Luar Kantor di 1.426 Titik, Cek Jadwalnya

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:30 WIB LITERATUR PAJAK

Tidak Semua Rumah Bebas PPN! Cek Syarat & Ketentuannya di Sini

Selasa, 19 Maret 2024 | 08:58 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawai Terima THR

BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Buka Layanan Pajak Luar Kantor di 1.426 Titik, Cek Jadwalnya

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:51 WIB LEBARAN 2024

Menaker Minta Gubernur Ikut Memantau Pencairan THR oleh Perusahaan

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:30 WIB LITERATUR PAJAK

Tidak Semua Rumah Bebas PPN! Cek Syarat & Ketentuannya di Sini

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Fitch Pertahankan Credit Rating RI pada BBB dengan Outlook Stabil

Selasa, 19 Maret 2024 | 08:58 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawai Terima THR

Senin, 18 Maret 2024 | 18:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Aktivasi EFIN Tak Harus di KPP Terdaftar, Bisa Cari yang Terdekat

Senin, 18 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PKBE dalam Konsolidasi Barang Ekspor?

Senin, 18 Maret 2024 | 17:30 WIB PENGADILAN PAJAK

Percepat Penyelesaian Sengketa Pajak, Data Analytics Dikembangkan

Senin, 18 Maret 2024 | 17:20 WIB LAPORAN KINERJA SETJEN 2023

Transformasi Sekretariat Pengadilan Pajak, Fokus 5 Hal Ini Tahun Lalu

Senin, 18 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Dapat Hadiah, Bagaimana Cara Melaporkannya di SPT Tahunan?