Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Apa Itu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu?

PEMERINTAH Indonesia mencanangkan pembangunan kawasan strategis sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor, menarik investasi domestik dan asing, serta mengerek pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan kawasan strategis tersebut di antaranya berupa penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Penetapan kawasan tersebut juga disertai dengan pemberian fasilitas perpajakan. Lantas, apa itu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu?

Ketentuan umum mengenai penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di antaranya tercantum dalam Keputusan Presiden No.150/2000. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden No.150/2000, definisi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) adalah:

Baca Juga: Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

“Suatu wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi tiga persyaratan: (i) memiliki potensi untuk cepat tumbuh, (ii) mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya, (iii) memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.

Tujuan dibentuknya Kapet ialah untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi, khususnya di wilayah timur Indonesia melalui pembentukan kawasan andalan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menggerakan pembangunan di wilayah sekitarnya.

Penetapan wilayah sebagai Kapet beserta batasnya diatur melalui Keputusan Presiden. Setidaknya terdapat 13 Kapet yang tersebar di beberapa pulau, yaitu 1 di Nangroe Aceh Darussalam, 4 di Kalimantan, 4 di Sulawesi, dan 1 masing-masing di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua (Damuri et al., 2015).

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Menurut Damuri, Kapet merupakan perkembangan dari kawasan berikat dan kawasan industri. Guna mendorong keberhasilan sektor-sektor ekonomi yang berada di Kapet, pemerintah memberikan beragam fasilitas perpajakan kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di Kapet.

Ketentuan perlakuan dan fasilitas perpajakan di Kapet tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/2000 s.t.d.d PP No. 147/2000. Fasilitas itu di antaranya berupa tax allowance, depresiasi dan/atau amortisasi dipercepat, dan PPN dan/atau PPnBM tidak dipungut atas penyerahan tertentu. (rig)

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T
Topik : kamus pajak, kamus, pajak, kawasan pengembangan ekonomi terpadu

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini