KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Kapasitas Fiskal Daerah dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah?

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 02 Desember 2020 | 18:59 WIB
Apa Itu Kapasitas Fiskal Daerah dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah?

POLA hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat saat memasuki orde reformasi mengalami perubahan. Sejak 1999 sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat sentralistik diubah menjadi desentralistik atau acap dikenal sebagai era otonomi daerah.

Pada era otonomi daerah ini pemerintah pusat memberikan kewenangan yang sangat besar kepada kepada pemerintah daerah. Pemberian kewenangan tersebut termasuk dalam memungut pajak dan retribusi daerah atau desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal menuntut daerah menjadi mandiri dalam mengelola keuangannya dan melakukan pembangunan. Kemandirian daerah tersebut salah satunya dapat diukur atau tercermin dari kapasitas fiskal daerah. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kapasitas fiskal daerah?

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam UU HKPD?

Istilah
KAPASITAS fiskal daerah biasanya dibahas dalam penghitungan jumlah transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, terutama dana alokasi umum (DAU). Secara ringkas, DAU merupakan dana perimbangan yang memiliki tujuan utama untuk mengurangi kesenjangan fiskal.

Secara lebih luas, Pasal 1 angka 21 UU No.33/2014 mendefinisikan DAU sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Lebih lanjut, Pasal 27 ayat (2) UU No.33/2014 menerangkan jika DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal/kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan alokasi dasar. Adapun celah fiskal tersebut dihitung dari selisih kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.

Baca Juga:
Apa Itu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam UU HKPD?

Kapasitas fiskal daerah juga menjadi pertimbangan dalam pemberian pinjaman sebagaimana diatur dalam PP No.30/2011. Selain itu, kapasitas fiskal daerah juga menjadi pertimbangan untuk mengusulkan pemerintah daerah sebagai penerima hibah sebagaimana diatur PP 2/2012.

Beberapa kebijakan dan kebutuhan akan kapasitas fiskal daerah melatarbelakangi pembuatan instrumen peta kapasitas fiskal daerah. Ketentuan terbaru mengenai peta kapasitas fiskal daerah, terkait dengan hibah daerah, tertuang dalam PMK 120/2020.

Definisi
HYMAN dalam bukunya Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy (1996) menjelaskan kapasitas fiskal (fiscal capacity) adalah kemampuan suatu daerah untuk mendanai jasa-jasa pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Kendaraan Bermotor dalam UU HKPD?

Merujuk Pasal 1 angka 1 PMK 120/2020, kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Kapasitas fiskal daerah ini menjadi unsur untuk menyusun peta kapasitas fiskal daerah. Mengacu pada Pasal 1 angka 2 PMK 120/2020 peta kapasitas fiskal daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.

Peta kapasitas fiskal daerah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), dapat digunakan untuk 3 keperluan. Pertama, pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah. Kedua, penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan.

Baca Juga:
Update 2024: Apa Itu e-Filing?

Ketiga, penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun peta kapasitas fiskal daerah tersebut terdiri atas peta kapasitas daerah provinsi dan peta kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota.

Penyusunan peta kapasitas fiskal daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dilakukan melalui 2 tahap. Dua tahap tersebut yaitu menghitung kapasitas fiskal daerah provinsi/kabupaten/kota, lalu menghitung indeks kapasitas fiskal daerah provinsi/kabupaten/kota.

Kapasitas fiskal daerah dihitung dengan formula pendapatan dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Pendapatan yang dimaksud untuk daerah provinsi meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Baca Juga:
Apa Itu Dana Transfer ke Daerah dalam UU HKPD?

Sementara itu, pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan untuk daerah provinsi meliputi pajak rokok, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam dana reboisasi, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus nonfisik, dan dana otonomi khusus.

Lalu, dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan gas dalam rangka otonomi khusus dan dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, belanja tertentu meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah untuk daerah otonom baru, serta belanja bagi hasil.

Besaran kapasitas fiskal daerah pada suatu daerah dibagi dengan rata-rata kapasitas fiskal daerah untuk menghitung indeks kapasitas fiskal daerah (IKFD). Berdasarkan IKFD itu, daerah dikelompokkan menjadi 5 kategori kapasitas fiskal daerah mulai rentang sangat rendah sampai sangat tinggi.

Baca Juga:
Update 2024: Apa itu Formulir 1721-VI dan Formulir 1721-VII?

Indeks kapasitas fiskal daerah ini menjadi dasar dalam mengelompokkan kemampuan keuangan daerah untuk menyusun peta kapasitas fiskal daerah. Adapun perhitungan kapasitas fiskal daerah dan IKFD kabupaten/kota juga memiliki formula yang sama.

Perincian formula pendapatan, pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, serta belanja tertentu untuk daerah kabupaten/kota dapat disimak dalam PMK 120/2020. Lampiran PMK 120/2020 juga menjabarkan peta kapasitas fiskal daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota

Simpulan
INTINYA kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Kapasitas fiskal daerah ini menjadi unsur untuk menyusun peta kapasitas fiskal daerah. Adapun peta kapasitas fiskal daerah merupakan gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

02 Desember 2020 | 22:59 WIB

sangat membantu saya sebagai mahasiswa untuk lebih mudah memahami terkait Kapasitas dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah. keren.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 19 Februari 2024 | 18:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam UU HKPD?

Jumat, 16 Februari 2024 | 19:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam UU HKPD?

Rabu, 14 Februari 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Kendaraan Bermotor dalam UU HKPD?

BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Cetak SKF untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di M-Pajak