Review
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TAJUK PERPAJAKAN
Senin, 30 Januari 2023 | 10:15 WIB
Dir. Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto:
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Fokus
Literasi
Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 Januari 2023 | 10:45 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

A+
A-
17
A+
A-
17
Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

PERKEMBANGAN teknologi yang kian pesat mendorong produksi data yang semakin besar dan beragam dari waktu ke waktu. Kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar dengan beragam bentuk dan sumber ini biasa dikenal sebagai big data.

Seperti halnya data pada umumnya, big data membutuhkan pengelolaan dan analisis yang disebut sebagai big data analytics (BDA). Pengelolaan dan analisis tersebut diperlukan agar big data dapat memberikan manfaat yang optimal serta dapat membantu proses pengambilan keputusan.

Konsep big data analytics tersebut juga digunakan oleh Ditjen Pajak (DJP) untuk mengembangkan compliance risk management. Lantas, apa yang dimaksud dengan big data dan big data analytic?

Baca Juga: Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Definisi Big Data
ISTILAH big data mengacu pada kumpulan data dalam jumlah besar dan beragam yang tumbuh dengan kecepatan yang terus meningkat (Segal, 2022). Menurut Segal, big data dapat dikategorikan sebagai data terstruktur dan tidak terstruktur.

Data terstruktur terdiri atas informasi yang sudah dikelola oleh organisasi dalam database dan spreadsheet yang kerap bersifat numerik. Sementara itu, data tidak terstruktur adalah informasi yang tidak terorganisir dan belum berbentuk dalam format yang telah ditentukan sebelumnya.

Data tidak terstruktur tersebut di antaranya seperti data dari media sosial. Data dari media sosial itu biasanya dihimpun untuk membantu institusi mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pelanggan (Segal, 2022).

Baca Juga: Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Oxford Dictionary mengartikan big data sebagai kumpulan data yang terlalu besar atau terlalu rumit untuk ditangani, dianalisis, atau digunakan dengan metode standar. Big data ini perlu dianalisis secara komputasi untuk mengungkap pola, tren, dan asosiasi, terutama yang berkaitan dengan perilaku dan interaksi manusia.

Sementara itu, menurut Gartner IT Glossary, big data adalah aset informasi bervolume tinggi, berkecepatan tinggi, dan/atau memiliki keberagaman tinggi. Big data menuntut bentuk pemrosesan informasi hemat biaya dan inovatif yang memungkinkan peningkatan wawasan, pengambilan keputusan, dan otomatisasi proses.

Big data memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu volume, velocity, dan variety atau biasa disingkat 3V (Segal, 2022). Adapun volume terkait dengan besaran data yang harus dikelola berukuran super besar.

Baca Juga: Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Selanjutnya, velocity berkenaan dengan kecepatan pemrosesan data yang harus mengimbangi pesatnya pertumbuhan jumlah data. Sementara itu, variety merujuk pada karakteristik sumber data yang sangat beragam.

Dalam publikasi DJP bertajuk CRMBI Langkah Awal Menuju Data Driven Organization (2022) big data memiliki beberapa karakter, yaitu volume (besaran), value (nilai), variety (keberagaman), velocity (kecepatan), dan veracity (akurasi).

Berdasarkan publikasi tersebut, kumpulan data dapat dikatakan sebagai big data apabila memiliki ukuran besar, nilai yang masih rendah, jenis data beragam, serta penambahan data cepat dan akurat.

Baca Juga: Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Data yang berukuran besar tetapi nilai gunanya rendah ini memerlukan suatu proses analitik yang popular dengan istilah big data analytic (BDA).

Definisi Big Data Analytics
BDA adalah upaya meningkatkan value data dengan cara mengolah, mengekstraksi dan menganalisis data menjadi informasi. Informasi tersebut kemudian dapat diolah menjadi insight, informasi yang lebih mendalam, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan sebuah keputusan ataupun kebijakan organisasi.

BDA memerlukan kemampuan yang memadai dari tiga bidang keahlian, yaitu computer science, statistic dan business expertise. Kombinasi tiga keahlian inilah yang akan menjadi tulang punggung dari data science.

Baca Juga: Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Data science adalah bidang keilmuan yang menggabungkan tiga bidang keahlian di atas dalam proses mengekstrak data menjadi insight yang lebih berarti. Proses ekstrak data tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, machine learning, algoritma serta deep learning.

Data science kemudian menghasilkan informasi, insight, pola sebuah kejadian, serta memberikan rekomendasi solusi atas suatu permasalahan. Pemanfaatan BDA yang memerlukan data science ini tidak hanya menjadi perhatian sektor swasta, tetapi juga pemerintah Indonesia, termasuk DJP.

Sejarah Perkembangan Big Data Analytics di DJP
SALAH satu tonggak sejarah pengembangan infrastruktur di DJP dalam mengembangkan BDA di bidang pelayanan adalah saat e-filing pada 2015. Pada tahun yang sama, DJP membangun compliance risk management (CRM) dan DJP Search sebagai bagian dari alat-alat BDA.

Baca Juga: Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Pengembangan CRM tersebut menjadi sejarah formal pengembangan big data analytics di DJP. Dalam perkembangannya, DJP membentuk Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP) sebagai salah satu bagian dari transformasi kelembagaan DJP pada 2019.

DIP merupakan perwujudan big data analytics di DJP. Adapun DIP terdiri atas tiga Subdirektorat yang memiliki tugas dan fungsi terkait tata kelola dan pengelolaan data, di antaranya Subdirektorat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data.

Subdirektorat tersebut memiliki tugas dan fungsi pengembangan CRM dan business intelligence. Melalui pengembangan DIP, pengembangan BDA tidak hanya berfokus pada CRM, tetapi juga business intelligence.

Baca Juga: Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

DJP terus mengembangkan CRM dan menerapkan BI pada sejumlah aplikasi. Aplikasi berbasis BI tersebut seperti SmartWeb, Ability to Pay dan Dashboard WP Madya, Smartboard. CRM dan BI juga akan terus dikembangkan hingga 2023 mendatang.

Melalui pengembangan tersebut, DJP menargetkan seluruh kebijakan terkait dengan penerimaan, organisasi, sumber daya manusia, dan regulasi sudah berbasis BDA pada 2023. Harapannya, cita-cita DJP menuju data driven organization dapat tercapai.

Guna mewujudkan cita-cita sebagai data driven organization, DJP terus meningkatkan nilai dari setiap pemanfaatan data. DJP juga secara terbuka mempelajari berbagai best practice BDA dalam bidang administrasi perpajakan dari berbagai negara.

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham

Misal, beberapa negara telah mengimplementasikan BDA dalam area audit case selection berupa Structure Income Flows di Amerika Serikat, Tax Agent Risk di Australia, dan VAT Risk di Belanda, Norwegia, dan Irlandia.

DJP sendiri telah mengembangkan BDA antara lain penerapan prescriptive data analytics melalui pengembangan CRM, piloting VAT Fraud Detection pada 2018, serta pengembangan smartweb ability to pay, aplikasi e-filling, e-faktur, e-bupot, dan berbagai aplikasi lainnya.

Intinya, DJP mengembangkan BDA sebagai tools pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perpajakan. BDA juga bertujuan untuk mentransfer tacit knowledge yang dimiliki petugas pajak ke dalam mesin algoritma sehingga mesin algoritma dapat menggantikan analisis yang bersifat rutin.

Baca Juga: Hibah dari Orang Tua ke Anak Bukan Objek Pajak, Tidak Perlu Akta Hibah

Implementasi BDA juga penting untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial, khususnya Kantor Pusat Ditjen Pajak (KPDJP), serta membantu ranah pengambilan keputusan operasional, baik di kanwil maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, big data, big analytic, DJP, ditjen pajak, kepatuhan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 30 Januari 2023 | 09:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Restitusi PPN Dipercepat Bantu Cash Flow, Ini Kata Sri Mulyani

Minggu, 29 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

SPT Lebih Bayar Bisa Dianggap Tak Ada Kelebihan Jika Ini Terjadi

Minggu, 29 Januari 2023 | 15:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Kontribusi Jakarta terhadap Penerimaan Pajak Nasional 2022

berita pilihan

Senin, 30 Januari 2023 | 21:02 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara 2 Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Digelar Rabu Pekan Ini

Senin, 30 Januari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang di Batam Lebih Murah karena Bebas Pajak? Ternyata Ini Faktanya

Senin, 30 Januari 2023 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

Senin, 30 Januari 2023 | 16:30 WIB
PMK 112/2022

Tak Cuma Pajak, Perizinan Sampai Ekspor-Impor Juga Wajib Pakai NIK

Senin, 30 Januari 2023 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pembetulan SPT Tidak Bisa Cuma Copy Paste Data PDF dari e-Form

Senin, 30 Januari 2023 | 15:45 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Apa itu Advance Pricing Agreement dan Aturan Terbarunya di PP 55/2022?

Senin, 30 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Kanwil DJBC Jakarta Ambil Alih Kantor Bea Cukai Bekasi dan Cikarang

Senin, 30 Januari 2023 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal PPh Ditanggung Pemberi Kerja, DJP: PER-16/PJ/2016 Masih Berlaku

Senin, 30 Januari 2023 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hati-Hati Modus Baru Penipuan, Ancam Potong Pajak Autodebet Rekening

Senin, 30 Januari 2023 | 14:24 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 21 atas Biaya Gaji Pemegang Saham