Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Apa Itu Bea Masuk Pembalasan?

A+
A-
2
A+
A-
2
Apa Itu Bea Masuk Pembalasan?

PERDAGANGAN Internasional merupakan kegiatan dagang lintas batas negara yang kompleks dan melibatkan banyak negara. Setiap negara yang terlibat dalam perdagangan internasional tentunya memiliki kepentingan dan ketentuan hukum sendiri.

Benturan kepentingan antarnegara itu terkadang bisa menimbulkan tindakan yang diskriminatif. Adapun apabila tindakan diskriminatif terjadi, dalam kondisi tertentu, Undang-Undang (UU) Kepabeanan memungkinkan pengenaan bea masuk pembalasan. Lantas, apa itu Bea Masuk Pembalasan?

Definisi
BEA masuk pembalasan merupakan bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor dari suatu negara yang memperlakukan barang ekspor dari Indonesia secara diskriminatif (Pasal 23 C UU Kepabeanan).

Baca Juga: Apa Itu Pajak Pemotongan Hewan?

Perlakuan diskriminatif merupakan perlakuan secara tidak wajar oleh suatu negara misalnya dengan pembatasan, larangan, atau pengenaan tambahan bea masuk atas barang ekspor Indonesia (Penjelasan Pasal 13 ayat 1 huruf c UU Kepabeanan).

Untuk membalas tindakan itu, pemerintah dapat mengenakan bea masuk yang berbeda dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Kepabeanan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif (Pasal 13 ayat (1) c UU Kepabeanan)

Konsep pembalasan ini ditekankan pada adanya perlakuan di luar kewajaran atau bersifat diskriminatif atas hasil ekspor suatu negara ke negara lain. Instrumen yang diterapkan biasanya membedakan tarif, pemberlakuan kuota, atau embargo (Purwito dan Indriani, 2015).

Baca Juga: Apa Itu Amortisasi?

Kendati demikian, pemerintah tidak dapat mengenakan bea masuk pembalasan secara sembarangan. Pasalnya, setiap anggota World Trade Organisation (WTO) wajib menyerahkan sengketanya diatur dalam perjanjian WTO ke dalam sistem penyelesaian sengketa WTO (Harnowo, 2008).

Pasalnya, salah satu peran WTO memang menjadi media konsultasi dan mengadili sengketa antarnegara anggota. Sebagai forum penyelesaian sengketa, WTO mengacu pada Dispute Settlement Understanding (DSU) yang diakomodasi oleh Dispute Settlement Body (DSB).

DSB ini menjadi badan yang memiliki otoritas membentuk panel yang terdiri atas para ahli yang bertugas menelaah sengketa dagang. Adapun tahap akhir dari proses penyelesaian sengketa adalah pelaksanaan putusan dan rekomendasi.

Baca Juga: Apa Itu Biaya Promosi dalam Aspek Perpajakan?

Namun, ada kalanya suatu negara yang memiliki kewajiban mematuhi putusan WTO tidak menaatinya. Menurut ketentuan DSU, jika penyesuaian pemenuhan putusan tidak dapat dilakukan segera, anggota yang bersangkutan diberi a reasonable period of time untuk melakukannya.

Apabila setelah a reasonable period of time tersebut suatu negara tidak juga melaksanakan putusan WTO, berdasarkan ketentuan DSU pihak penggugat dapat melakukan tindakan retaliasi atau pembalasan terhadap pihak tergugat (Fairuz, et al:2021)

Penerapan retaliasi biasanya diterapkan dalam bentuk peningkatan drastis bea masuk atas produk-produk tertentu yang menjadi kepentingan ekspor dari negara pelanggar (Harnowo, 2008)

Baca Juga: Apa Itu Risalah Lelang?

Simpulan
INTINYA bea masuk pembalasan adalah bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor dari suatu negara yang memperlakukan barang ekspor dari Indonesia secara diskriminatif. Misalnya memberlakukan pembatasan, larangan, atau pengenaan tambahan bea masuk yang tidak wajar atas barang ekspor Indonesia. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : bea masuk pembalasan, definisi, kamus pabean, kamus pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 06 Mei 2022 | 14:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Perapian atau Hearth Tax?

Rabu, 04 Mei 2022 | 15:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Laporan Keuangan Berbasis XBRL?

Senin, 02 Mei 2022 | 13:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Jendela?

berita pilihan

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS

Minggu, 25 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak

Minggu, 25 September 2022 | 10:00 WIB
SINGAPURA

Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara