Berita
Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP
Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL
Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Bea Masuk Pembalasan?

A+
A-
2
A+
A-
2
Apa Itu Bea Masuk Pembalasan?

PERDAGANGAN Internasional merupakan kegiatan dagang lintas batas negara yang kompleks dan melibatkan banyak negara. Setiap negara yang terlibat dalam perdagangan internasional tentunya memiliki kepentingan dan ketentuan hukum sendiri.

Benturan kepentingan antarnegara itu terkadang bisa menimbulkan tindakan yang diskriminatif. Adapun apabila tindakan diskriminatif terjadi, dalam kondisi tertentu, Undang-Undang (UU) Kepabeanan memungkinkan pengenaan bea masuk pembalasan. Lantas, apa itu Bea Masuk Pembalasan?

Definisi
BEA masuk pembalasan merupakan bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor dari suatu negara yang memperlakukan barang ekspor dari Indonesia secara diskriminatif (Pasal 23 C UU Kepabeanan).

Baca Juga: Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Perlakuan diskriminatif merupakan perlakuan secara tidak wajar oleh suatu negara misalnya dengan pembatasan, larangan, atau pengenaan tambahan bea masuk atas barang ekspor Indonesia (Penjelasan Pasal 13 ayat 1 huruf c UU Kepabeanan).

Untuk membalas tindakan itu, pemerintah dapat mengenakan bea masuk yang berbeda dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Kepabeanan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif (Pasal 13 ayat (1) c UU Kepabeanan)

Konsep pembalasan ini ditekankan pada adanya perlakuan di luar kewajaran atau bersifat diskriminatif atas hasil ekspor suatu negara ke negara lain. Instrumen yang diterapkan biasanya membedakan tarif, pemberlakuan kuota, atau embargo (Purwito dan Indriani, 2015).

Baca Juga: Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Kendati demikian, pemerintah tidak dapat mengenakan bea masuk pembalasan secara sembarangan. Pasalnya, setiap anggota World Trade Organisation (WTO) wajib menyerahkan sengketanya diatur dalam perjanjian WTO ke dalam sistem penyelesaian sengketa WTO (Harnowo, 2008).

Pasalnya, salah satu peran WTO memang menjadi media konsultasi dan mengadili sengketa antarnegara anggota. Sebagai forum penyelesaian sengketa, WTO mengacu pada Dispute Settlement Understanding (DSU) yang diakomodasi oleh Dispute Settlement Body (DSB).

DSB ini menjadi badan yang memiliki otoritas membentuk panel yang terdiri atas para ahli yang bertugas menelaah sengketa dagang. Adapun tahap akhir dari proses penyelesaian sengketa adalah pelaksanaan putusan dan rekomendasi.

Baca Juga: Apa Itu Opsen Pajak?

Namun, ada kalanya suatu negara yang memiliki kewajiban mematuhi putusan WTO tidak menaatinya. Menurut ketentuan DSU, jika penyesuaian pemenuhan putusan tidak dapat dilakukan segera, anggota yang bersangkutan diberi a reasonable period of time untuk melakukannya.

Apabila setelah a reasonable period of time tersebut suatu negara tidak juga melaksanakan putusan WTO, berdasarkan ketentuan DSU pihak penggugat dapat melakukan tindakan retaliasi atau pembalasan terhadap pihak tergugat (Fairuz, et al:2021)

Penerapan retaliasi biasanya diterapkan dalam bentuk peningkatan drastis bea masuk atas produk-produk tertentu yang menjadi kepentingan ekspor dari negara pelanggar (Harnowo, 2008)

Baca Juga: Apa Itu e-Bupot Instansi Pemerintah?

Simpulan
INTINYA bea masuk pembalasan adalah bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor dari suatu negara yang memperlakukan barang ekspor dari Indonesia secara diskriminatif. Misalnya memberlakukan pembatasan, larangan, atau pengenaan tambahan bea masuk yang tidak wajar atas barang ekspor Indonesia. (Bsi)

Topik : bea masuk pembalasan, definisi, kamus pabean, kamus pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 21 Juli 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah?

Senin, 19 Juli 2021 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Barang Diangkut Terus dan Diangkut Lanjut?

Sabtu, 17 Juli 2021 | 09:00 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah?

Rabu, 14 Juli 2021 | 19:24 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK

Apa Itu Asas Ultimum Remedium?

berita pilihan

Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP

Suara PBNU Soal Pajak Karbon: Mendukung dengan Syarat

Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL

PPh Bunga Obligasi Turun, SR015 Laku Keras Sampai Pecah Rekor

Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Level PPKM di Jawa-Bali Kini Berlaku 2 Minggu

Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Senin, 20 September 2021 | 18:21 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (3)

Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

Senin, 20 September 2021 | 18:09 WIB
PROVINSIJAWA BARAT

Pemprov Sulit Pungut Pajak Air Permukaan, Ini Kendalanya

Senin, 20 September 2021 | 18:00 WIB
SELANDIA BARU

UU Diamendemen, Investasi Asing Kini Wajib Ungkap Data Pajak

Senin, 20 September 2021 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

Senin, 20 September 2021 | 17:30 WIB
AUSTRALIA

Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah