Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Anggaran Pengembangan Core Tax System 2022 Ditambah Rp328 Miliar

A+
A-
0
A+
A-
0
Anggaran Pengembangan Core Tax System 2022 Ditambah Rp328 Miliar

Ilustrasi. Gedung Ditjen Pajak. 

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR menyetujui usulan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah pagu anggaran senilai Rp992,77 miliar, dari Rp43,02 triliun menjadi Rp44,01 triliun pada 2022.

Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan tambahan anggaran akan digunakan untuk melanjutkan pengembangan sistem digital dalam pelayanan. Adapun pembaruan sistem inti administrasi pajak atau core tax mendapatkan alokasi anggaran terbesar.

"Kami memerlukan dana untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur ekosistem core tax system," katanya, dikutip pada Minggu (5/9/2021).

Baca Juga: Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Heru menuturkan tambahan anggaran untuk core tax system pada 2022 mencapai Rp328,37 miliar. Menurutnya, pembaruan core tax system tersebut merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Dengan pembaruan core tax system, sambungnya, berbagai proses bisnis utama pada Ditjen Pajak (DJP) akan terdigitalisasi, mulai dari pelayanan, pemeriksaan, pengawasan, manajemen data, hingga penegakkan hukum.

Selanjutnya, tambahan anggaran senilai Rp146,36 miliar akan digunakan untuk mengembangkan sistem layanan kepabeanan dan cukai yaitu Customs-Excise Information System and Automation (CEISA).

Baca Juga: Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Menurut Heru, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) saat ini tengah mengembangkan CEISA versi 4.0 next generation untuk menjawab berbagai tantangan revolusi industri, serta untuk tetap relevan dengan perkembangan teknologi.

CESA 4.0 mengadopsi konsep SMART Customs and Excise yakni secure, measurable, automated, dan risk management based serta technology driven yang jadi standar pelayanan kepabeanan dan cukai internasional.

“Sistem tersebut juga akan mengedepankan pengembangan sistem dengan mengadopsi big data, kecerdasan buatan, dan manajemen risiko,” ujar Heru.

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Kemenkeu juga akan mengembangkan beberapa aplikasi seperti SMART dan SPAN-SAKTI dengan kebutuhan anggaran Rp77,36 miliar untuk meningkatkan kemampuan sistem dan menjalankan fungsi, serta mengintegrasikan dengan aplikasi SAKTI dan KRISNA.

Kemenkeu juga akan mengembangkan data center atau teknologi informasi strategis lainnya dengan kebutuhan anggaran Rp116,68 miliar. Langkah ini dibutuhkan untuk simplifikasi dan digitalisasi proses bisnis melalui office automation untuk mengantisipasi berbagai tantangan.

Kemenkeu juga mengalokasikan Rp34,13 miliar untuk biaya sewa komunikasi data dan pemeliharaan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa dukungan teknik tahunan yang masa berlakunya juga akan berakhir sehingga harus dibayar.

Baca Juga: Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Selanjutnya, Kemenkeu menganggarkan Rp284,46 miliar untuk pemeliharaan serta pengadaan software dan hardware yang dibutuhkan untuk menunjang sistem yang dimanfaatkan 80.670 pegawai di Kemenkeu.

Lalu, dana Rp1,86 miliar untuk pengembangkan sistem informasi keuangan daerah, dalam bentuk pengembangan aplikasi pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), dan pinjaman daerah.

"Terakhir, kami juga perlu mengembangkan sistem call center di DJPB. Dana yang dibutuhkan senilai Rp4,56 miliar untuk peningkatan layanan SAKTI dan call center dari DJPB dan diterapkan di seluruh kementerian/lembaga terkait," jelas Heru. (rig)

Baca Juga: Unggul di Pemilu 2022, Capres Ini Dituntut Lanjutkan Reformasi Pajak

Topik : kemenkeu, core tax system, administrasi pajak, aplikasi pajak, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Penghitungan Imbalan Bunga

Sabtu, 21 Mei 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Makin Simpel! NIK sebagai NPWP Jadi Tonggak Awal 'Single Sign On'

Sabtu, 21 Mei 2022 | 09:00 WIB
KINERJA FISKAL

Begini Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Perpajakan

Sabtu, 21 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus