Berita
Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK
Kamis, 02 Desember 2021 | 19:19 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
Kamis, 02 Desember 2021 | 19:00 WIB
PAPUA NUGINI
Kamis, 02 Desember 2021 | 18:36 WIB
PENGAWASAN PAJAK
Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Anggaran Pengembangan Core Tax System 2022 Ditambah Rp328 Miliar

A+
A-
0
A+
A-
0
Anggaran Pengembangan Core Tax System 2022 Ditambah Rp328 Miliar

Ilustrasi. Gedung Ditjen Pajak. 

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR menyetujui usulan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah pagu anggaran senilai Rp992,77 miliar, dari Rp43,02 triliun menjadi Rp44,01 triliun pada 2022.

Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan tambahan anggaran akan digunakan untuk melanjutkan pengembangan sistem digital dalam pelayanan. Adapun pembaruan sistem inti administrasi pajak atau core tax mendapatkan alokasi anggaran terbesar.

"Kami memerlukan dana untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur ekosistem core tax system," katanya, dikutip pada Minggu (5/9/2021).

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

Heru menuturkan tambahan anggaran untuk core tax system pada 2022 mencapai Rp328,37 miliar. Menurutnya, pembaruan core tax system tersebut merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Dengan pembaruan core tax system, sambungnya, berbagai proses bisnis utama pada Ditjen Pajak (DJP) akan terdigitalisasi, mulai dari pelayanan, pemeriksaan, pengawasan, manajemen data, hingga penegakkan hukum.

Selanjutnya, tambahan anggaran senilai Rp146,36 miliar akan digunakan untuk mengembangkan sistem layanan kepabeanan dan cukai yaitu Customs-Excise Information System and Automation (CEISA).

Baca Juga: UU HPP Terbit, Kanwil DJP Jatim II Gelar Sosialisasi Secara Maraton

Menurut Heru, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) saat ini tengah mengembangkan CEISA versi 4.0 next generation untuk menjawab berbagai tantangan revolusi industri, serta untuk tetap relevan dengan perkembangan teknologi.

CESA 4.0 mengadopsi konsep SMART Customs and Excise yakni secure, measurable, automated, dan risk management based serta technology driven yang jadi standar pelayanan kepabeanan dan cukai internasional.

“Sistem tersebut juga akan mengedepankan pengembangan sistem dengan mengadopsi big data, kecerdasan buatan, dan manajemen risiko,” ujar Heru.

Baca Juga: Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

Kemenkeu juga akan mengembangkan beberapa aplikasi seperti SMART dan SPAN-SAKTI dengan kebutuhan anggaran Rp77,36 miliar untuk meningkatkan kemampuan sistem dan menjalankan fungsi, serta mengintegrasikan dengan aplikasi SAKTI dan KRISNA.

Kemenkeu juga akan mengembangkan data center atau teknologi informasi strategis lainnya dengan kebutuhan anggaran Rp116,68 miliar. Langkah ini dibutuhkan untuk simplifikasi dan digitalisasi proses bisnis melalui office automation untuk mengantisipasi berbagai tantangan.

Kemenkeu juga mengalokasikan Rp34,13 miliar untuk biaya sewa komunikasi data dan pemeliharaan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa dukungan teknik tahunan yang masa berlakunya juga akan berakhir sehingga harus dibayar.

Baca Juga: Apakah Dapat SP2DK Pasti Harus Bayar Pajak Lagi? Ini Penjelasan DJP

Selanjutnya, Kemenkeu menganggarkan Rp284,46 miliar untuk pemeliharaan serta pengadaan software dan hardware yang dibutuhkan untuk menunjang sistem yang dimanfaatkan 80.670 pegawai di Kemenkeu.

Lalu, dana Rp1,86 miliar untuk pengembangkan sistem informasi keuangan daerah, dalam bentuk pengembangan aplikasi pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), dan pinjaman daerah.

"Terakhir, kami juga perlu mengembangkan sistem call center di DJPB. Dana yang dibutuhkan senilai Rp4,56 miliar untuk peningkatan layanan SAKTI dan call center dari DJPB dan diterapkan di seluruh kementerian/lembaga terkait," jelas Heru. (rig)

Baca Juga: Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

Topik : kemenkeu, core tax system, administrasi pajak, aplikasi pajak, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Syarat Pendaftaran NPWP Badan Profit dan Non-Profit

Kamis, 02 Desember 2021 | 11:10 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Soal Pencegahan Korupsi, Ini Pesan Ketua KPK kepada Petugas Pajak

Kamis, 02 Desember 2021 | 10:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perusahaan Perlu Cermat dalam Kelola Implikasi Perpajakan dari IPO

Kamis, 02 Desember 2021 | 10:35 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Dirjen Pajak Minta Jajaran Perkuat Komitmen Antikorupsi

berita pilihan

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:19 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

UU HPP Terbit, Kanwil DJP Jatim II Gelar Sosialisasi Secara Maraton

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:00 WIB
PAPUA NUGINI

Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:36 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Apakah Dapat SP2DK Pasti Harus Bayar Pajak Lagi? Ini Penjelasan DJP

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:30 WIB
FILIPINA

Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:00 WIB
BANGLADESH

Masuk Radar Pajak, Netflix Kini Wajib Setor PPN

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:37 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Aktif Telepon Wajib Pajak Jelang Akhir Tahun, Simak Ketentuannya

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pedagang Online Dapat ‘Surat Cinta’ dari Kantor Pajak? Ini Imbauan DJP

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:30 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Beberapa Jenis Pajak Daerah Sudah Capai Target Per Akhir November 2021

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:00 WIB
ESTONIA

Menkeu Pastikan Dampak Pajak Minimum Global Bakal Minimal