Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Akhir Januari 2021, Rasio Utang Pemerintah Tembus 40%

A+
A-
11
A+
A-
11
Akhir Januari 2021, Rasio Utang Pemerintah Tembus 40%

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat rasio utang pemerintah hingga akhir Januari 2021 sudah mencapai 40,28% atau senilai Rp6.233,14 triliun dari produk domestik bruto (PDB).

Laporan APBN Kita edisi Februari 2021 menyebut realisasi rasio utang tersebut lebih tinggi dari posisi akhir Desember 2020 sebesar 38,68%. Kenaikan rasio utang tersebut sejalan dengan kebutuhan pembiayaan yang meningkat di tengah pandemi Covid-19.

"Secara nominal, posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19," bunyi laporan tersebut, dikutip Jumat (26/2/2021).

Baca Juga: Audit Belanja Penanganan Covid-19, BPK Beberkan Sejumlah Temuan

Laporan tersebut memerinci utang pemerintah saat ini masih didominasi oleh utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN). Kontribusi SBN terhadap porsi utang pemerintah mencapai 86,37% senilai Rp5.383,55 triliun.

SBN dalam mata uang rupiah mencapai Rp4.133,38 triliun, sedangkan SBN dalam valuta asing mencapai Rp1.250,17 triliun. SBN tersebut diterbitkan dalam bentuk surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

Sementara itu, komposisi utang dari pinjaman tercatat hanya 13% atau senilai Rp849,59 triliun. Angka itu terdiri atas pinjaman dalam negeri sejumlah Rp12,53 triliun dan pinjaman luar negeri mencapai Rp849,59 triliun.

Baca Juga: Jokowi Mau Bentuk Kementerian Investasi, Ini Pandangan Hipmi

Pemerintah menegaskan posisi utang akan tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makroekonomi. Adapun UU No. 17/2003 mengatur batas maksimal rasio utang pemerintah sebesar 60%.

"Apabila dibandingkan dengan negara lain, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB masih masih jauh lebih rendah ketimbang negara-negara ASEAN ataupun G-20 lainnya," bunyi laporan tersebut.

Pemerintah menegaskan pengelolaan utang akan dijaga secara prudent, fleksibel, dan oportunistik. Selain itu, profil utang termasuk kemampuan bayar dengan berbagai pendekatan terhadap rasio utang yang sehat juga akan tetap diperhatikan. (rig)

Baca Juga: Terkendala NIK dan KK Saat Daftar Sekolah Kedinasan, Begini Solusinya

Topik : rasio utang pemerintah, keuangan negara, PDB, APBN 2021, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 08 April 2021 | 14:03 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Kamis, 08 April 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 08 April 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)
Senin, 12 April 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK