BERITA TERKINI
Ilustrasi. Headquarters World Bank. (foto: blogs.worldbank.org)
JAKARTA, DDTCNews - World Bank menyarankan pemerintah untuk menyeimbangkan kebijakan fiskal jangka pendek dengan rencana jangka menengah agar tercipta keberlanjutan.
Lead Economist World Bank Indonesia and Timor Leste Habib Rab mengatakan dalam jangka pendek, kebijakan fiskal harus difokuskan untuk memberikan stimulus kepada masyarakat guna mengurangi peningkatan kemiskinan.
“Kebijakan fiskal juga untuk mendukung program vaksinasi. Bila vaksinasi [berjalan] baik maka rasa percaya masyarakat dan dunia luar akan lebih baik," ujarnya dalam webinar bertajuk Indonesia Economic Prospects (IEP), June 2021: Boosting the Recovery, Kamis (17/6/2021).
Meski demikian, kebijakan fiskal jangka menengah perlu disiapkan, baik dari sisi penerimaan pajak maupun belanja. Secara pararel, Indonesia perlu melakukan efisiensi belanja atas program yang cenderung tidak efektif. Indonesia juga perlu mulai mencari sumber penerimaan baru guna menyokong kebutuhan penerimaan pajak ke depan.
Rab menerangkan pemulihan penerimaan pajak cenderung lebih lambat bila dibandingkan dengan pemulihan ekonomi. Agar defisit anggaran bisa dikembalikan ke 3% dari PDB pada 2023, perlu ada program penerimaan dan belanja yang mumpuni.
Stimulus harus terus diberikan pemerintah. Kemudian, konsolidasi fiskal juga tidak dapat dilaksanakan secara prematur atau terlalu dini. Bila konsolidasi fiskal dilakukan terlalu cepat, ada risiko krisis perekonomian makin buruk sehingga rencana pengembalian defisit anggaran 3% PDB bisa gagal.
Rencana kebijakan fiskal jangka menengah perlu dibagi ke dalam 3 fase yang sejalan dengan perkembangan indikator perekonomian. Pada fase pertama, stimulus kepada rumah tangga dan dunia usaha perlu tetap diberikan pemerintah.
Pada fase kedua, pemerintah dapat mulai menekan belanja pada program-program yang tidak menjadi prioritas atau yang tidak efisien. Pada fase ketiga, kebijakan fiskal baru bisa mulai difokuskan untuk mendorong belanja modal dan melanjutkan reformasi perpajakan. (kaw)
