Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ada Wacana Penerapan Pajak Penghasilan Minimum, Ini Kata Pengusaha

A+
A-
4
A+
A-
4
Ada Wacana Penerapan Pajak Penghasilan Minimum, Ini Kata Pengusaha

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah tidak menerapkan alternative minimum tax atau pajak penghasilan minimum terhadap wajib pajak badan lantaran tidak sesuai dengan konsep pajak penghasilan.

"Ketika usaha yang dijalankan masih merugi, maka tidak ada tambahan kemampuan ekonomis yang timbul dan selayaknya tidak ada objek PPh atas kegiatan tersebut," kata Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani, Jumat (4/6/2021).

Bila terdapat indikasi wajib pajak menghindari atau mengelak pajak, lanjut Ajib, seharusnya otoritas pajak melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang dimaksud, bukan dengan mengenakan alternative minimum tax (AMT).

Baca Juga: Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Dia menilai kebijakan AMT cenderung memukul rata wajib pajak dan terkesan menjadi kebijakan jalan pintas yang dipaksakan. Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut.

Senada, Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Indonesia Herman Juwono menilai pengenaan AMT bertentangan dengan sistem self-assessment dan merupakan kemunduran terhadap reformasi pajak yang telah berjalan.

"Kalau sudah seperti itu, artinya sudah mau terang-terangan mengadopsi hybrid system. Sekarang ini kan sudah self-assessment, kalau mau memungut pajak dari penghasilan bruto itu balik ke official assessment," ujarnya.

Baca Juga: Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Menurut Herman, saat ini otoritas pajak telah mendapatkan banyak data dan informasi dari pihak terkait mulai dari kementerian/lembaga, pemda, hingga negara mitra melalui AEoI. Data tersebut yang seharusnya dimanfaatkan untuk menguji kepatuhan pajak.

AMT merupakan salah satu dari klausul baru yang diusulkan oleh pemerintah melalui RUU KUP. AMT dinilai dikenakan untuk menjaga kepatuhan wajib pajak badan yang beberapa di antaranya terus mengaku mengalami kerugian sehingga sama sekali tidak membayar pajak. (rig)

Baca Juga: Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India
Topik : hipmi, kadin indonesia, pajak penghasilan minimum, AMT, kepatuhan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah