Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Ada Wacana Penerapan Pajak Penghasilan Minimum, Ini Kata Pengusaha

A+
A-
5
A+
A-
5
Ada Wacana Penerapan Pajak Penghasilan Minimum, Ini Kata Pengusaha

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah tidak menerapkan alternative minimum tax atau pajak penghasilan minimum terhadap wajib pajak badan lantaran tidak sesuai dengan konsep pajak penghasilan.

"Ketika usaha yang dijalankan masih merugi, maka tidak ada tambahan kemampuan ekonomis yang timbul dan selayaknya tidak ada objek PPh atas kegiatan tersebut," kata Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Ajib Hamdani, Jumat (4/6/2021).

Bila terdapat indikasi wajib pajak menghindari atau mengelak pajak, lanjut Ajib, seharusnya otoritas pajak melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang dimaksud, bukan dengan mengenakan alternative minimum tax (AMT).

Baca Juga: DPR Akan Adakan Fit And Proper Test CHA pada Masa Sidang Ini

Dia menilai kebijakan AMT cenderung memukul rata wajib pajak dan terkesan menjadi kebijakan jalan pintas yang dipaksakan. Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut.

Senada, Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kadin Indonesia Herman Juwono menilai pengenaan AMT bertentangan dengan sistem self-assessment dan merupakan kemunduran terhadap reformasi pajak yang telah berjalan.

"Kalau sudah seperti itu, artinya sudah mau terang-terangan mengadopsi hybrid system. Sekarang ini kan sudah self-assessment, kalau mau memungut pajak dari penghasilan bruto itu balik ke official assessment," ujarnya.

Baca Juga: Ingat! Penghasilan Bunga dari Pinjol Harus Dilaporkan di SPT Tahunan

Menurut Herman, saat ini otoritas pajak telah mendapatkan banyak data dan informasi dari pihak terkait mulai dari kementerian/lembaga, pemda, hingga negara mitra melalui AEoI. Data tersebut yang seharusnya dimanfaatkan untuk menguji kepatuhan pajak.

AMT merupakan salah satu dari klausul baru yang diusulkan oleh pemerintah melalui RUU KUP. AMT dinilai dikenakan untuk menjaga kepatuhan wajib pajak badan yang beberapa di antaranya terus mengaku mengalami kerugian sehingga sama sekali tidak membayar pajak. (rig)

Baca Juga: Harga Rokok Terdampak Kenaikan Tarif PPN, Begini Temuan TPIP
Topik : hipmi, kadin indonesia, pajak penghasilan minimum, AMT, kepatuhan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 17 Mei 2022 | 15:00 WIB
AUSTRALIA

Asosiasi Meminta Sistem Pajak atas Migas Direformasi

Selasa, 17 Mei 2022 | 13:00 WIB
KEWAJIBAN PAJAK

DJP Colek Warganet yang Ngaku Dapat Rp2,5 Juta per Hari dari Kripto

berita pilihan

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:30 WIB
KP2KP BONTOSUNGGU

Petugas One on One Lagi, Ingatkan Soal Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Kunjungi Toko Kosmetik, AR Jelaskan Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 16:30 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

DPR Akan Adakan Fit And Proper Test CHA pada Masa Sidang Ini

Kamis, 19 Mei 2022 | 15:30 WIB
TINGKAT INFLASI

Harga Rokok Terdampak Kenaikan Tarif PPN, Begini Temuan TPIP

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:30 WIB
KOREA SELATAN

Konsumsi Masyarakat Membaik, Penerimaan Pajak Korea Selatan Melejit

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:18 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani ke DPR, Banggar Setujui Perubahan Postur APBN 2022