Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ada Potensi Rp2.000 Triliun Masuk ke RI

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Undang-Undang (UU) Pengampunan pajak telah disahkan oleh DPR. Kini realisasinya tinggal menunggu pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk segera merilis aturan turunan dari UU Pengampunan Pajak tersebut.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan aturan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) akan keluar pada pekan ini atau pekan depan.

“Sosialisasi baru akan dilaksanakan di pertengahan Agustus 2016. Adapun PMK yang bakal dikeluarkan menjadi stimulus bagi dana yang masuk sehingga memiliki ruang yang fleksibel untuk dimanfaatkan,” ujarnya.

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Dana-dana yang akan masuk ke Indonesia, ‎diakui Sofjan, bisa digunakan membeli Surat Berharga Indonesia (SBI) dan lain-lain. Oleh karena itu, banyak keuntungan yang bisa digunakan dari tax amnesty tersebut.

"Ada prosedurnya bagaimana supaya UKM-UKM bisa dapat‎ fasilitas dari tax amnesty itu, juga instrumen yang lain yang bisa dimasukkan, bagaimana capital market pakai instrumen, perbankan juga pakai in‎strumen menggerakan ekonomi itu karena dia kan menambah modal," ungkap Sofjan.

Setelah dijalankan, lanjut Sofjan, dana yang bisa ditarik ke Indonesia dari luar negeri diprediksi akan terealisasi pada Agustus-September 2016.

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

Sofjan menambahkan, pelaksanaan UU Tax Amnesty yang sebentar lagi dijalani akan meraup dana segar yang datang dari luar negeri ke Indonesia sebesar Rp2.000 triliun. "Menurut saya yang bisa masuk minimal bisa dipakai Rp2.000 triliun," tutur Sofjan.

"Deposito republik ini ada Rp4.200 triliun yang ada di perbankan Indonesia. Setengah punya pemerintah, tapi menurut saya ada Rp1.000 triliun di dalam negeri yang belum dimasukkan ke dalam SPT, karena mereka ada risiko bayar pajak deposito 15%, jadi memilih tidak dimasukkan di SPT," pungkas Sofjan. (Amu)

Baca Juga: Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh

“Sosialisasi baru akan dilaksanakan di pertengahan Agustus 2016. Adapun PMK yang bakal dikeluarkan menjadi stimulus bagi dana yang masuk sehingga memiliki ruang yang fleksibel untuk dimanfaatkan,” ujarnya.

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Dana-dana yang akan masuk ke Indonesia, ‎diakui Sofjan, bisa digunakan membeli Surat Berharga Indonesia (SBI) dan lain-lain. Oleh karena itu, banyak keuntungan yang bisa digunakan dari tax amnesty tersebut.

"Ada prosedurnya bagaimana supaya UKM-UKM bisa dapat‎ fasilitas dari tax amnesty itu, juga instrumen yang lain yang bisa dimasukkan, bagaimana capital market pakai instrumen, perbankan juga pakai in‎strumen menggerakan ekonomi itu karena dia kan menambah modal," ungkap Sofjan.

Setelah dijalankan, lanjut Sofjan, dana yang bisa ditarik ke Indonesia dari luar negeri diprediksi akan terealisasi pada Agustus-September 2016.

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

Sofjan menambahkan, pelaksanaan UU Tax Amnesty yang sebentar lagi dijalani akan meraup dana segar yang datang dari luar negeri ke Indonesia sebesar Rp2.000 triliun. "Menurut saya yang bisa masuk minimal bisa dipakai Rp2.000 triliun," tutur Sofjan.

"Deposito republik ini ada Rp4.200 triliun yang ada di perbankan Indonesia. Setengah punya pemerintah, tapi menurut saya ada Rp1.000 triliun di dalam negeri yang belum dimasukkan ke dalam SPT, karena mereka ada risiko bayar pajak deposito 15%, jadi memilih tidak dimasukkan di SPT," pungkas Sofjan. (Amu)

Baca Juga: Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh
Topik : tax amnesty, pengampunan pajak, repatriasi dana
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Jum'at, 20 September 2019 | 18:38 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
Jum'at, 20 September 2019 | 17:02 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 20 September 2019 | 16:38 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 20 September 2019 | 16:34 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
Jum'at, 20 September 2019 | 15:48 WIB
PMK 126/2019
Jum'at, 20 September 2019 | 11:36 WIB
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Jum'at, 20 September 2019 | 09:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 19 September 2019 | 21:31 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK
Kamis, 19 September 2019 | 20:02 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 19 September 2019 | 19:45 WIB
PEMILIHAN ANGGOTA BPK